Heboh, Dugaan Kampus-Kampus Swasta Besar Larang Mahasiswanya Demo, Cek Alasannya

Viral unggahan @dinasotd ungkap 2 kampus besar larang mahasiswa demo. Netizen beberkan nama kampus dan alasan mengejutkan.

JAKARTA, KalderaNews.com – Isu dugaan larangan demonstrasi di perguruan tinggi mendadak hangat diperbincangkan publik.

Berawal dari unggahan akun @dinasotd di platform Threads yang menuliskan, “Aku baru tau bahwa ada 2 kampus besar yg tidak mengizinkan mahasiswanya demo selama ini,” diskusinya langsung memantik ribuan respons netizen.

BACA JUGA:

• Heboh Salib Merah Saat Demo, Simbol Duka dan Pengorbanan Hutan Indonesia
• Sederet Artis Terlihat Ikut Demo 28 Oktober 2026 di Bundaran HI, Siapa Saja?
• Ini Daftar Lengkap Koridor dan Rute Transjakarta yang Dialihkan Imbas Demo Mahasiswa

Unggahan ini memicu perdebatan sengit terkait independensi kampus, keselamatan mahasiswa, hingga arah pergerakan mahasiswa di era modern.

Binus dan UPH Jadi Sorotan, Netizen Sentil Struktur Kampus

Banyak netizen langsung menebak kampus swasta berukuran raksasa yang dimaksud. Salah satu nama yang paling sering muncul dalam kolom komentar adalah Bina Nusantara (Binus) dan Universitas Pelita Harapan (UPH).

Akun @kokalpin dan @kikihidayat menyoroti struktur keorganisasian di Binus yang dinilai minim wadah politik kampus:

“BINUS ga ada BEM gimana demo?” tulis @kokalpin.
“Binus bemnya aja gak ada, cuman himpunan jurusan aja,” timpal @kikihidayat.

Sementara itu, netizen @jamessiahahahaan memberikan pandangan terkait kepemilikan dan kebijakan tegas yayasan kampus swasta besar:

“balik lg ke ownernya…. binus uph itu mah konglo yg punya, mereka pegang negara, lu demo sama aja demo ke mereka…. pasti DO lah mereka bikin aturan kasian jg sih anak2 binus sama uph,” tulisnya.

Di sisi lain, akun @itsbibleees juga menyebutkan nama kampus swasta ternama lainnya:

“Salah satunya untarr,” yang kemudian memicu lontaran dari @franskvn, “Untar besar?”

“Paling modelan Binus, Untar, Uph”@rizkymptr_128

Sudut Pandang Keamanan: Mengapa Kampus Melarang Demo?

Larangan demo tidak selalu dipandang negatif oleh sebagian publik. Akun @eguikun menjelaskan sudut pandang keamanan internal dan perlindungan mahasiswa dari risiko politisasi isu sensitif:

“Binus sasaran empuk karena banyak chindo, mereka pasti maenin isu rasial. Upaya kampus buat lindungi mahasiswa nya. Tp tenang, mereka juga bersuara dan bantu dalam bentuk lain kok,” ungkapnya.

Pandangan ini diperkuat oleh analisis dari akun @rizqy186_ yang menilai ada pola pergerakan berbeda yang disiapkan oleh kampus-kampus tersebut:

“Sy paham buat bbrp kampus yg gk ngizinin mahasiswanya demo, atau mengizinkan tapi gk bawa atribut/nama kampusnya. Bbrp kampus itu sy yakin internalnya aware & gk tone deaf. Cuma kampus² ini sdh mempersiapkan mayoritas mahasiswa yg (diharapkan) berkarier di luar negeri. Jangan lupa, ini slh satu sisi ‘perlawanan’ yg elegan,” paparnya.

UKI dan Atmajaya Disentil Netizen: Dulu Garda Depan Tragedi ’98, Kini Kian Redup?

Kampus swasta besar yang tak luput dari ingatan publik saat membicarakan aksi demonstrasi adalah Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Unika Atmajaya Jakarta.

Dalam sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia, UKI dan Atma Jaya memiliki jejak historis yang sangat kuat, terutama saat menjadi salah satu titik sentral peristiwa Tragedi Semanggi I dan II pada era Reformasi 1998.

“98 UKI salah 1 yg paling frontal juga cuma skrng jarang bnget keliatan ya.apa emng ga d bolehin demo dri kmpusnya?” unggah @agil140789.

Namun hari ni muncul isu larangan ikut demo dalam diskusi netizen. Isu larangan ini terasa makin mengejutkan ketika menyeret nama kampus-kampus yang dulunya menjadi benteng pertahanan demokrasi pada era Reformasi 1998, seperti Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) tersebut.

Netizen @lanyyacob mengingatkan kembali jejak historis Atma Jaya yang sangat kuat dalam pergerakan mahasiswa:

“Universitas Atmajaya. Tahun 1998 Kampus Unika Atmajaya pernah jadi tempat perlindungan pendemo. Tragedi Semanggi 1998, ada mahasiswa Unika Atmajaya yg jd korban pula,” tulisnya.

Namun, kenyataan di lapangan saat ini diungkap oleh akun yang mengaku alumni Atma Jaya sendiri. Akun @iania_armo mengonfirmasi adanya sanksi tegas dari pihak kampus bagi mahasiswa yang nekat terlibat aksi:

“Aq alumni atma, Atmajaya juga ga boleh ikut demo.. bisa di DO kalo ketawan..”

Sanksi Drop Out (DO) dan aturan ketat ini mempertegas dugaan netizen bahwa kampus-kampus yang dulunya menjadi saksi perjuangan Reformasi kini telah memperketat regulasi internal demi alasan keamanan dan stabilitas akademik.

Netizen mempertanyakan peran serta keterlibatan mahasiswa UKI dan Atmajaya dalam aksi-aksi demonstrasi belakangan ini.

Sebagian netizen menilai adanya perubahan iklim aktivisme di internal kampus, di mana fokus mahasiswa dinilai makin bergeser ke arah akademik dan kesiapan karir profesional, sehingga gaung pergerakan turun ke jalurnya tak senyaring dulu.

Meskipun demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa keterlibatan mahasiswa UKI dan Atmajaya kini lebih banyak diwujudkan dalam bentuk advokasi hukum, kajian kritis, hingga aksi kemanusiaan digital sebuah bentuk partisipasi demokrasi yang beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa harus selalu diidentikkan dengan aksi turun ke jalan.

Pro-Kontra: Antara Anti-Demokrasi dan Pergerakan Mode Lain

Kebijakan pembatasan ini tetap menuai kritik tajam dari netizen yang mengagungkan tradisi pergerakan mahasiswa 1998.

Akun @beterb1ev menyuarakan keheranannya: “Bisa dilengserkan rektor nya? Anti demokrasi,” tegasnya.

Akun @mannafii bahkan berkomentar pedas, “Itu kandang mah, bukan kampus.”

Namun, respons bernada sarkas dan humor khas netizen Indonesia juga mewarnai kolom komentar. Akun @hapisshope.id berseloroh: “Lah mrk ikut demo tp naiknya helikopter…kan keren.”

Selain kampus swasta, netizen juga menyoroti status kampus kedinasan dan kampus negeri lainnya. Akun @silalahiputra_ menyebutkan, “Kampus kampus kedinasan pun keknya rata rata gak dibolehin demo deh.” Sementara akun @dick__jonny menambah daftar keheranan netizen dengan menulis, “Unj ga pernah kedengeran.”

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang publik terhadap fungsi perguruan tinggi: apakah kampus murni tempat mencetak profesional berkelas global ataukah tetap wajib menjadi benteng terakhir aktivisme dan kontrol sosial pemerintah.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com