Jeritan Kaum Hawa Saat Kebutuhan Kodratnya Ikut Dipajaki

Heboh pembalut kena PPN, kaum hawa di media sosial protes keras hingga ancam lempar kantor pajak!

JAKARTA, KalderaNews.com – Media sosial akhir-akhir ini mendidih! Jagat maya, khususnya platform Threads, mendadak gempar dan dipenuhi seruan amarah dari kalangan perempuan.

Pemicunya tak lain adalah fakta bahwa produk sanitasi menstruasi, seperti pembalut yang dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan dibebani Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Amarah publik meledak setelah akun Threads @elssaangkasa mengunggah seruan provokatif yang langsung menyedot perhatian ribuan netizen. Kaum hawa merasa diperlakukan tidak adil lantaran kebutuhan biologis yang tak bisa dihindari setiap bulan justru ikut “dipalak” negara.

BACA JUGA:

• Dapat Tagihan Denda Pajak? Ini Cara dan Syarat Pengajuan Pengurangan Sanksi
• Cek Daftar 10 Negara Bebas Pajak Penghasilan, Ini Alasan dan Rahasianya
• Gaji Dipotong tapi Wajib Lapor? Simak Alasan & Sistem Pajak RI di Sini!

“Girllsssssss !!! Pembalut kita dikenain pajak! Kita lempar tantrum dan semua bekas pembalut itu ke kantor pajak terdekat gimana?” tulis akun @elssaangkasa dalam unggahan yang viral tersebut.

Jeritan Hati & Sindiran Menohok: “Sia-Sia Perjuangan Kartini!”

Unggahan tersebut langsung memicu efek bola salju. Gelombang komentar membanjiri Threads, mulai dari sindiran kocak, rasa frustrasi, hingga kemarahan mendalam atas kondisi ekonomi yang makin menghimpit.

Akun @kimchieaaaahhh_ menyindir miris situasi ini dengan membawa-bawa nama pahlawan nasional:

“Kartini: Sialan, kok jadi gini😭. Cut Nyak Dien: Sia-siaaa…”

Bahkan, kekesalan warga net sampai membuat akun @migubookshelf melontarkan celetukan nekat:

“Aaaaaa…….ayo bngtttt tp q barusan selesai bbrp hari lalu…😭 Ape lempar popok anak gue aja yg msh berlumuran eek ituuu???”

Debat Panas: Kebutuhan Kodrat vs Realita Perpajakan

Isu ini tak sekadar jadi ajang pelampiasan amarah, melainkan memicu perdebatan sengit antar-pengguna media sosial. Sebagian netizen mengingatkan bahwa kebijakan PPN atas pembalut sebenarnya bukan hal baru, sementara sebagian lainnya menuntut pemerintah lebih peka terhadap kesejahteraan perempuan.

Akun @si.apa_ajaa membeberkan argumen menohok mengenai hitung-hitungan beban pajak yang ditanggung perempuan Indonesia:

“Nah udah 40 tahun lebih tuh dipajakin, makanya biar selanjutnya kebutuhan kodrat wanita ini ga dipajakin. Walau cuman 600 perak, wanita Indonesia menghabiskan 1,4 miliar pembalut. Klo dihitung jumlah pajak pembalut ada di angka Rp 2,31 Triliun – Rp 2,73 Triliun! Dengan angka segitu jika para perempuan Indonesia merasakan kesejahteraan dengan pajak yang ada its okey, tapi kami belum merasakannya. BAGUS DONG KLO KITA BISA MEMBERHENTIKAN TARIF PAJAK PEMBALUT! Ini kebutuhan dasar ya…” tegasnya.

Namun, beberapa netizen lain mencoba melihat dari sudut pandang pembandingan harga dan regulasi umum. Akun @yeselynealbern mengungkapkan bahwa harga pembalut di Indonesia sebenarnya masih tergolong terjangkau dibanding negara lain seperti Arab Saudi yang mengenakan VAT hingga 15%.

Sementara akun @handaskyt dan @elsa.dati mengingatkan agar publik tidak asal emosi dan lebih memahami bahwa seluruh barang konsumsi di Indonesia memang dikenakan PPN sesuai aturan yang berlaku sejak lama.

Kebutuhan Pokok yang Masih Belum Bebas Pajak

Sontaknya unggahan-unggahan ini mempertegas fakta bahwa isu period tax atau pajak menstruasi masih menjadi luka sensitif bagi kaum hawa. Pembalut yang digunakan rutin demi menjaga kebersihan biologis dinilai seharusnya masuk dalam daftar barang esensial yang dibebaskan dari pajak, layaknya bahan pangan pokok.

Hingga kini, gelombang protes dan adu argumen di media sosial terus bergulir tajam, memperlihatkan betapa isu pajak pembalut ini sukses menyentuh saraf sensitif masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.

Period Tax dan Penjelasan Tegas DJP Soal PPN Pembalut

Media sosial X (Twitter) juga mendadak gempar dan dibanjiri perdebatan sengit setelah sebuah unggahan menyoroti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pembalut wanita.

Isu yang mencuat sejak akhir Oktober 2026 ini dengan cepat menyedot perhatian publik hingga ditonton lebih dari satu juta kali dan mendulang puluhan ribu tanda suka.

Banyak warganet, khususnya kaum hawa, melontarkan kritik pedas dan menyebut kebijakan ini sebagai “period tax” atau pajak menstruasi.

Pasalnya, pembalut dinilai sebagai kebutuhan biologis primer dan rutin bagi perempuan, bukan barang mewah yang patut dibebani pajak tinggi di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Lantas, bagaimana tanggapan resmi dari pemerintah?

Penjelasan Resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kementerian Keuangan, Inge Diana Rismawanti, angkat bicara dan memberikan penjelasan terang-terangan terkait polemik ini.

1. Bukan Pajak Khusus PerempuanDJP menegaskan bahwa pengenaan PPN pada pembalut bukanlah pajak khusus yang sengaja menyasar perempuan atau aktivitas menstruasi. Kebijakan ini murni bagian dari sistem PPN umum yang berlaku atas konsumsi barang di Indonesia.
2. Sudah Lama Masuk Kategori Barang Kena Pajak (BKP)Menurut DJP, pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya (seperti tampon) pada dasarnya memang sudah lama dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP).
3. Belum Ada Fasilitas Pembebasan PPNBerdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022, fasilitas pembebasan PPN hanya diberikan secara spesifik untuk kelompok barang kebutuhan pokok tertentu—seperti beras, gabah, jagung, daging, telur, susu, hingga sayur-sayuran. Hingga saat ini, pembalut belum tercantum dalam daftar barang yang mendapat fasilitas pembebasan pajak tersebut.

Berapa Sebenarnya PPN yang Ditanggung Konsumen?

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, barang nonmewah dikenakan tarif PPN 12% dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

Mekanisme ini membuat beban PPN efektif yang dibayarkan konsumen tetap setara dengan 11%.

Ilustrasi Perhitungan: Jika harga awal pembalut sebesar Rp20.000, maka DPP yang dihitung adalah Rp18.333,33. Dengan tarif PPN 12%, pajak yang dikenakan sebesar Rp2.200, sehingga total harga akhir yang dibayar konsumen menjadi Rp22.200.

Pro-Kontra “Tampon Tax” dan Isu Kesetaraan Gender

Isu ini kembali menghidupkan perdebatan global mengenai tampon tax atau period tax. Dalam diskursus internasional, kelompok advokasi kerap menggunakan istilah ini untuk mengkritisi kebijakan negara yang menyamakan produk sanitasi menstruasi dengan barang konsumsi umum.

Di sisi lain, DJP menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kajian resmi yang diajukan kepada pemerintah untuk mengusulkan pembebasan PPN khusus produk pembalut.

Meski demikian, pihak DJP menilai bahwa pembahasan lanjutan mengenai perlakuan pajak produk sanitasi ini ke depannya tentu harus mempertimbangkan berbagai aspek penting, mulai dari karakteristik produk, regulasi perpajakan yang berlaku, hingga dampaknya secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnyadi Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.