OJK tegaskan penyebar hoaks dan pelaku manipulasi pasar modal terancam pidana. Denda administratif tembus Rp2,23 triliun di 2026.
The Path To Financial Freedom, EduFulus – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Regulator menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu atau hoaks yang menyesatkan publik dan investor di pasar keuangan tidak hanya dikenai denda, tetapi dapat berujung pada sanksi pidana.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, dalam konferensi pers yang digelar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, 26 Oktober 2026.
SIMAK JUGA: Sahamtalk Vs Belvinvvip, Perang Dingin “Pom-Pom Saham” Influencer Saham Kian Memanas
“Kemudian ada juga penyebaran informasi yang tidak berdasar atau informasi salah, yang menyesatkan tentu disertai dengan motif, baik untuk menguntungkan yang bersangkutan maupun berpotensi merugikan pihak korban,” tegas Hasan.
Fokus Pengawasan: Manipulasi Harga hingga Coordinated Trading
Hasan menjelaskan bahwa setiap hasil pengawasan dan pemeriksaan khusus yang mengantongi bukti cukup akan ditindaklanjuti secara tegas hingga ke ranah hukum. Pengawasan ketat OJK berfokus pada sejumlah tindakan kejahatan pasar modal, antara lain:
- Penyebaran Informasi Palsu/Hoaks: Mengedarkan isu yang tidak terverifikasi demi mempengaruhi keputusan transaksi investor.
- Manipulasi Pasar: Pembentukan harga saham yang tidak wajar melalui praktik coordinated trading (perdagangan terkoordinasi/goreng saham).
- Kerugian Investor: Tindakan sengaja yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan mengorbankan pihak lain.
OJK menegaskan penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penerapan sanksi administratif berupa denda di bawah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Opsi jalur pidana tetap menjadi instrumen hukum utama yang terus dijalankan dari waktu ke waktu.
Rekam Jejak Kasus dan Penegakan Sanksi OJK Sepanjang 2026
Untuk memberikan efek jera, OJK mencatat sejumlah penindakan sanksi yang luas sepanjang tahun 2026. Beberapa perkara manipulasi dan pelanggaran di masa lalu maupun tahun berjalan telah mendapatkan putusan inkrah dari pengadilan.
Daftar Emisi/Perkara yang Pernah Ditindak:
- PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT) — Perkara 2026
- PT Sekawan Inti Pratama Tbk (SIAP)
- PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU)
- PT Jembo Cable Company Tbk (JECC)
- PT FKS Food Sejahtera Tbk (AISA)
Capaian Penindakan Sanksi OJK (Tahun 2026)
- Denda Administratif: Menyasar 166 pihak dengan total denda mencapai Rp2,23 triliun.
- Denda Keterlambatan: Diberikan kepada 805 pihak dengan nilai mencapai Rp293,78 miliar.
- Sanksi Tertulis: Diberikan kepada 464 pihak.
Sanksi tegas ini juga mencakup jajaran emiten berkapitalisasi besar dan konglomerasi ternama, seperti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), serta PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Implikasi Bagi Investor Pasar Modal
Langkah tegas OJK ini memberikan rasa aman bagi para investor ritel maupun institusi. Investor diimbau untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi, rekomendasi saham, atau rumor yang beredar di media sosial sebelum mengambil keputusan investasi.
Mengandalkan keterbukaan informasi resmi di situs BEI serta laporan keuangan emiten yang terverifikasi menjadi langkah terbaik untuk terhindar dari dampak manipulasi harga dan berita bohong di pasar modal.
SIMAK JUGA: Sisi Gelap Influencer Saham, Batas Tipis Edukasi dan Jebakan Manipulasi Pump and Dump
* Kuy cerdas investasi dan trading dengan artikel edukatif EduFulus lainnya di Google News. Dus, jika ada yang tertarik menjalin kerjasama dengan di konten EduFulus, silakan hubungi tim di WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply