Polemik Buku “Mengenal SAE (Sampah Ekonomis) bersama Boni” Karya Cing Ikah-Istri Wali Kota Depok

Disdik Depok klarifikasi tak ada instruksi beli buku Cing Ikah & bentuk tim penelusuran guna pastikan sumber dana pengadaan.

DEPOK, KalderaNews.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok memberikan klarifikasi terkait polemik peredaran buku “Mengenal SAE (Sampah Ekonomis) bersama Boni” di sejumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri yang belakangan menjadi sorotan publik dan memicu aksi demonstrasi aktivis lokal.

Buku yang membahas pengelolaan sampah tersebut merupakan karya Siti Barkah Hasanah (Cing Ikah), istri dari Wali Kota Depok, Supian Suri.

BACA JUGA:

• Nahas! Tembok SDN Tapos 3 Depok Ambruk, 5 Siswa Tertimpa Reruntuhan
• 2 Santri Depok Go International, Raih Beasiswa Penuh ke Luar Negeri
• Proyek Rp15,7 Miliar Robohkan Gedung SDN Pocin 1 Depok

Menanggapi berbagai dugaan mengenai penggunaan anggaran daerah, Kepala Disdik Kota Depok, Wahid Suryono, meluruskan bahwa pengadaan buku tersebut bukan merupakan program yang dianggarkan maupun dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Disdik Pastikan Tidak Ada Program Pengadaan Terpusat

Wahid menegaskan bahwa pihak dinas sama sekali tidak pernah menerbitkan instruksi, arahan, atau imbauan resmi maupun verbal yang mewajibkan sekolah untuk membeli buku karya istri pejabat daerah tersebut.

“Dari Dinas Pendidikan tidak ada arahan atau instruksi kepada sekolah untuk membeli buku SAE. Kalaupun ada sekolah yang melakukan pembelian, itu merupakan bagian dari kegiatan pengadaan buku literasi di sekolah masing-masing,” jelas Wahid pada Rabu (28/10/2026) melalui laman Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok bernama Berita Depok.

Ia menambahkan bahwa setiap unit sekolah memiliki otonomi dan mekanisme pengadaan barang dan jasa sendiri untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan serta literasi siswa, dengan syarat tetap wajib mematuhi regulasi perundang-undangan.

“Jadi perlu kami luruskan, tidak ada pengadaan buku tersebut oleh Dinas Pendidikan. Sekolah punya mekanisme pengadaan sendiri dan tentu pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang ada,” lanjutnya.

Langkah Konkret: Penelusuran Alur Pembelian dan Sumber Dana

Merespons isu mendasar mengenai dugaan pemaksaan serta klaim penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disuarakan oleh para aktivis seperti Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa), Disdik Depok mengambil langkah proaktif dengan melakukan verifikasi lapangan.

Pihaknya saat ini tengah mengumpulkan fakta guna mengidentifikasi alur transaksi dan asal-usul pendanaan buku tersebut di tingkat sekolah.

“Informasi itu masih kami telusuri. Kami juga perlu memastikan bagaimana proses pembeliannya dan dari mana sumber dananya. Jadi, jangan sampai kami memberikan penjelasan sebelum datanya lengkap,” ujar Wahid.

Penelusuran ini penting agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak bias dan tetap berbasis pada fakta empiris. Disdik berkomitmen untuk menyampaikan hasil temuan secara transparan setelah seluruh data terverifikasi.

“Kami ingin semuanya jelas. Kalau memang ada hal yang perlu diluruskan, tentu akan kami jelaskan. Yang penting, informasi yang disampaikan kepada masyarakat berdasarkan data dan fakta di lapangan,” tegasnya.

Komitmen pada Tata Kelola dan Akuntabilitas Anggaran

Isu pengadaan buku literasi ini mengemuka setelah aksi damai aktivis di depan Balaikota Depok pada Kamis (29/10/2026). Aktivis mempertanyakan skala prioritas penggunaan anggaran sekolah serta menyoroti potensi benturan kepentingan (conflict of interest).

Tanggapan komprehensif dari Disdik Kota Depok ini menegaskan dua komitmen utama penegakan E-E-A-T dan akuntabilitas publik di lingkungan pendidikan:

• Prinsip Independensi Sekolah: Pengadaan buku pengayaan wajib berorientasi pada kebutuhan materi siswa dan terbebas dari intervensi relasi kuasa.
• Pertanggungjawaban Keuangan (Compliance): Setiap pemanfaatan dana edukasi—baik dari APBD maupun dana BOS—harus tercatat resmi dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta dapat diaudit secara terbuka.

Dugaan Pakai Dana BOS

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Lokomotif dan Pembangunan (Gelombang) menduga adanya pemaksaan dalam pengadaan buku cerita berjudul “Mengenal SAE (Sampah Ekonomis) Bersama Boni” untuk siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Depok.

Ketua LSM Gelombang, Cahyo, menyatakan pada Sabtu (17/10/2026) lalu bahwa pengadaan buku karya istri Wali Kota Depok, Siti Barkah Hasanah, tersebut diwajibkan menggunakan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

LSM Gelombang menilai metode distribusi dan skema pengadaan tersebut terindikasi kuat mengandung benturan kepentingan (conflict of interest). Cahyo menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kualitas atau materi buku, melainkan pada prosedur pengadaan barang dan jasa di tingkat sekolah yang terkesan dipaksakan serta mengabaikan prioritas kebutuhan belajar siswa yang jauh lebih mendesak.

Praktik pembelian buku karya pejabat daerah ini memperkuat dugaan minimnya keterbukaan dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah-sekolah dasar. Cahyo menyoroti tidak adanya transparansi dalam pembentukan serta kinerja Tim BOS Sekolah, yang kerap memicu celah penyelewengan anggaran pendidikan di lapangan.

Padahal, mengacu pada Pasal 65 Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, pengelolaan dana BOS wajib transparan dan melibatkan unsur masyarakat sekolah. Sekolah diharuskan membentuk Tim BOS resmi lewat SK Kepala Sekolah yang beranggotakan kepala sekolah, bendahara, guru, komite, serta perwakilan orang tua murid yang aktif dan terbebas dari benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa.

Kemendikdasmen: Buku Istri Wali Kota Depok Belum Kantongi Status Layak

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan penjelasan resmi terkait polemik peredaran buku edukasi lingkungan berjudul “Mengenal SAE (Sampah Ekonomis) bersama Boni”.

Buku karangan Siti Barkah Hasanah (Cing Ikah)—istri Wali Kota Depok—dan diterbitkan oleh Erlangga tersebut dikonfirmasi belum mengantongi status kelayakan sebagai buku bacaan formal dari Pusat Perbukuan (Pusbuk).

Kepala Biro Komunikasi dan Humas Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, menegaskan bahwa belum adanya status kelayakan tersebut membawa konsekuensi hukum pada peredarannya.

Buku yang telah disebarkan untuk siswa kelas 3 SD Negeri di Kota Depok wajib ditarik dari peredaran, serta proses pengadaannya menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dinilai cacat hukum karena melanggar Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026.

Kepala Pusbuk BSKAP Kemendikdasmen, Supriyatno, menjelaskan bahwa sekolah dilarang keras membeli buku bacaan resmi menggunakan anggaran negara sebelum mengantongi Surat Keputusan (SK) Kelayakan.

Regulasi mengharuskan setiap buku yang dibeli melalui dana BOS daerah maupun BOSP merupakan buku yang telah lulus penilaian dan terdaftar dalam platform Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI) di laman resmi Kemendikdasmen.

Proses penilaian dan sertifikasi kelayakan oleh Pusbuk tersebut bertujuan utama untuk menjamin keamanan serta kesesuaian isi konten bagi siswa.

Evaluasi ini memastikan materi buku bebas dari unsur kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, serta disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan usia anak didik.

Sorotan Aktivis dan Komitmen Akuntabilitas

Terkini, sejumlah aktivis di Kota Depok menggelar aksi demonstrasi damai di depan kawasan Balaikota Depok pada Kamis (29/10/2026) siang. Aksi ini dipicu oleh dugaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli buku berjudul “Mengenal SAE (Sampah Ekonomis) bersama Boni”. Buku tersebut merupakan karya Siti Barkah Hasanah atau Cing Ikah, yang merupakan istri dari Wali Kota Depok, Supian Suri.

Aksi massa yang dimotori oleh aktivis Gita Kurniawan dan Sandi Butar Butar ini membentangkan spanduk tuntutan, salah satunya mendesak pengusutan tuntas terhadap pihak yang memerintahkan pembuatan dan pengadaan buku tersebut. Dalam orasinya, Sandi Butar Butar mempertanyakan urgensi penggunaan dana BOS untuk pembelian buku karya istri pejabat daerah di sebuah Sekolah Dasar (SD) Negeri di Depok.

Sandi menilai penggunaan dana BOS untuk buku tersebut sangat tidak tepat di tengah kondisi ekonomi warga yang terpuruk. Menurutnya, anggaran pendidikan semestinya diprioritaskan untuk membeli buku teks pelajaran utama dan pemenuhan kebutuhan sekolah lain yang jauh lebih mendesak. Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan pembongkaran lapak pedagang kaki lima yang dinilai kontras dengan dugaan penyewaan lahan fasos-fasum oleh Pemkot.

Sementara itu, Gita Kurniawan dari Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa) meyakini adanya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pengadaan tersebut. Ia menegaskan bahwa dana BOS merupakan dana rakyat yang ditujukan untuk anak-anak sekolah di Depok, sehingga setiap rupiah penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com