Kemenkeu tegas tak akan beli saham BEI meski UU P2SK mengizinkan. Simak alasan Suahasil Nazara dan dampaknya pada bursa!
The Path To Financial Freedom, EduFulus – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kepastian mengenai posisinya dalam peta kepemilikan saham Bursa Efek Indonesia (BEI).
Meski regulasi terbaru memberikan lampu hijau bagi lembaga negara untuk menjadi pemegang saham, Kemenkeu memilih untuk menolak ruang tersebut demi menjaga independensi dan fungsi kelembagaan.
SIMAK JUGA: BEI Buka Data Pemegang Saham di Atas 1 Persen, di Dunia Cuma RI dan India
Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV di Bank Indonesia, Jakarta.
Alasan Kemenkeu Enggan Mengambil Porsi Saham BEI
Langkah Kemenkeu untuk tidak masuk ke dalam jajaran pemegang saham BEI didasari oleh pemisahan peran yang fundamental dalam tata kelola keuangan negara.
Suahasil Nazara menjelaskan bahwa Kemenkeu memegang fungsi utama sebagai pembuat kebijakan (policy maker), sedangkan BEI merupakan operator komersial penyelenggara perdagangan efek.
“Saya ingin menegaskan di sini Kemenkeu tidak akan masuk sebagai pemilik saham BEI. Kenapa? Karena Kemenkeu adalah policy maker. Kami adalah pengambil kebijakan, adalah alatnya pemerintah, dan untuk BEI itu adalah ranahnya operator atau komersial,” ujar Suahasil.
Meskipun membatasi diri dari aspek kepemilikan saham, Kemenkeu memastikan akan tetap memberikan dukungan penuh terhadap agenda reformasi pasar modal yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI. Bentuk dukungan ini diwujudkan melalui koordinasi intensif serta pemantauan ketat terhadap pencapaian target-target dalam rencana aksi reformasi.
Regulasi UU P2SK: Peluang vs Kebijakan Kemenkeu
Keputusan Kemenkeu ini menarik perhatian karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026—yang mengubah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)—sebenarnya secara sah memperluas subjek hukum yang diizinkan memiliki saham BEI.
Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU P2SK:
Pasal 8B ayat (1): Membuka kesempatan bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memegang saham di BEI selain pihak swasta.
Pasal 8B ayat (2): Menegaskan bahwa kehadiran lembaga negara sebagai pemegang saham tidak boleh mengurangi independensi BEI dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pasar.
Pasal 8 ayat (1)-(3): Mengatur status BEI sebagai Perseroan Terbatas yang dikelola profesional dan dapat dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum Indonesia (baik Anggota Bursa maupun non-Anggota Bursa).
Pasal 8 ayat (4): Mewajibkan BEI beroperasi dengan prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan adil.
Pasal 8 ayat (5): Menyerahkan rincian komposisi dan persyaratan pemegang saham bursa untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK (POJK).
Tata Kelola dan Masa Depan Reformasi Pasar Modal
Langkah Kemenkeu untuk tetap berada di luar struktur kepemilikan komersial BEI memperkuat batas tegas antara regulator/pembuat kebijakan dan operator pasar. Hal ini meminimalkan potensi benturan kepentingan (conflict of interest) sehingga pengawasan pasar modal Indonesia dapat berjalan objektif.
Dengan demikian, fokus Kemenkeu tetap pada penguatan regulasi makroekonomi dan pemantauan sistem keuangan bersama OJK dan Bank Indonesia, sementara operasional serta pengembangan bisnis pasar modal tetap diserahkan kepada mekanismenya secara profesional.
SIMAK JUGA: Ini Alasan di Balik Wacana “MSCI Tandingan” Terus Mengemuka
* Kuy cerdas investasi dan trading dengan artikel edukatif EduFulus lainnya di Google News. Dus, jika Anda ingin bekerjasama dengan kanal EduFulus, silakan hubungi tim di WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply