Gaji Naik & Pesangon Dijamin! Ini Gebrakan UU Ketenagakerjaan Baru

UU No. 27/2026 bawa terobosan besar: formula upah baru, wajib dana cadangan pesangon, jaminan kurir, hingga pembatasan alih daya.

JAKARTA, KalderaNews.com – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi menjadi momentum penting dan babak baru bagi perlindungan hak-hak buruh serta pekerja di Indonesia.

Disahkannya regulasi anyar ini tidak sekadar menata ulang aturan lama, melainkan menghadirkan sejumlah terobosan fundamental untuk memperkuat posisi tawar pekerja di dalam hubungan industrial.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto yang turut terlibat langsung dalam Panitia Kerja (Panja) penyusunan UU ini—menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan kesejahteraan dan kepastian masa depan pekerja.

BACA JUGA:

• Tiba-Tiba Kena PHK? Jangan Kirim CV Dulu! Lakukan Ini dalam 72 Jam!
• Tenang! Kemendikdasmen Tegaskan Tak Ada PHK Massal Guru Non-ASN
• Suram! Badai PHK Hingga 2030, Ini Alasannya!

“Ukurannya adalah apakah pekerja memperoleh upah yang lebih layak, apakah pesangonnya terlindungi, apakah pekerja informal mendapatkan jaminan sosial, dan apakah pelanggaran hak-hak pekerja bisa ditindak. Itulah keberpihakan yang harus kita perjuangkan,” ujar Edy dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Berikut adalah 4 terobosan besar dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026 yang wajib diketahui oleh para pekerja:

Perbaikan Formula Upah Minimum & Pendekatan KHL

Salah satu poin paling krusial dalam undang-undang ini adalah perbaikan mekanisme penetapan upah minimum agar lebih berpihak kepada pekerja:

• Indeks Formula Ditingkatkan: Formula pengupahan yang sebelumnya menggunakan rentang indeks tertentu sebesar 0,1 hingga 0,3 kini ditingkatkan menjadi 0,5 hingga 1,0. Perubahan ini memberikan ruang kenaikan upah yang jauh lebih besar dengan tetap memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.
• Pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL): UU ini memperkuat survei KHL yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan di tingkat daerah. Nantinya, rekomendasi upah minimum dari Dewan Pengupahan Daerah akan membandingkan hasil formula dengan perhitungan KHL, di mana nilai yang lebih tinggi akan dipilih sebagai dasar penetapan.

Wajib Dana Cadangan Pesangon untuk Antisipasi PHK

Selama ini, persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kerap terkendala oleh ketidakpatuhan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayarkan hak pesangon karyawan.

• Berdasarkan aturan baru, pemberi kerja diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon agar hak pekerja benar-benar terbayarkan saat terjadi PHK dan tidak sekadar bagus di atas kertas.
• Dana cadangan tersebut nantinya akan dikelola secara terpusat oleh lembaga pemerintah.
• Perusahaan yang nekat mengabaikan kewajiban ini akan dijatuhi sanksi tegas, mulai dari sanksi administratif hingga ancaman penghentian kegiatan usaha.

Perluasan Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal & Kurir Digital

Merespons perkembangan dunia kerja modern, UU Pelindungan Ketenagakerjaan memperluas payung perlindungan sosial tidak hanya bagi pekerja formal, tetapi juga sektor informal:

• Pekerja Platform Digital: Para kurir, pengemudi ojek online, dan pekerja layanan berbasis aplikasi digital kini wajib diberikan perlindungan jaminan sosial oleh pihak platform sesuai ketentuan undang-undang.
• Pekerja Informal Rentan: Negara memberikan perhatian khusus kepada pekerja informal rentan melalui subsidi bantuan iuran dari pemerintah pusat maupun daerah, yang minimal mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Pembatasan Alih Daya (Outsourcing) & Batas Maksimal PKWT

Untuk mengembalikan kepastian hubungan kerja, regulasi ini juga memperketat aturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta praktik alih daya:

• Jangka waktu PKWT dibatasi paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang maksimal dua kali (dengan durasi perpanjangan paling lama satu tahun).
• Pekerjaan yang boleh dialihdayakan (outsourcing) dibatasi secara ketat hanya pada empat jenis kegiatan jasa penunjang: layanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengamanan (satpam), serta penyediaan angkutan pekerja.
• Khusus untuk BUMN, sektor pertambangan, dan perminyakan, alih daya hanya diizinkan untuk bidang penunjang melalui anak perusahaan yang bersangkutan.

Desakan Percepatan Aturan Turunan

Dengan disahkannya UU Pelindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026 ini, Edy Wuryanto berharap agar pemerintah bergerak cepat merumuskan seluruh peraturan pelaksanaan atau aturan turunannya.

Hal ini dinilai sangat krusial agar implementasi di lapangan tidak lambat, terutama terkait teknis pengupahan, pengelolaan dana cadangan pesangon, jaminan sosial pekerja informal, serta efektivitas pengawasan ketenagakerjaan.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.