
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di 27 kabupaten/kota mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027.
BANDUNG, KalderaNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi untuk seluruh wilayahnya.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026 yang diteken oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan berlaku selama enam bulan penuh, terhitung mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027.
Melalui keputusan tersebut, seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang terdiri atas 18 kabupaten dan sembilan kota diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor selama puncak musim hujan.
BACA JUGA:
- Tanah Jakarta Bergerak, Awas Longsor! Ini 9 Titik Paling Rawan
- Fakta Mengerikan, 16 Tahun Terakhir Tren Banjir dan Tanah Longsor Terus Meningkat
- Terkini Gempa Cianjur, 62 Orang Meninggal, Rumah Rusak Akan Dibangun Kembali Pemerintah
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan seluruh 27 kabupaten/kota masuk dalam cakupan status siaga darurat bencana. Wilayah tersebut terdiri dari 18 kabupaten dan sembilan kota,” tulis Dedi Mulyadi dalam surat keputusan tersebut dikutip Rabu (18/11/2026).
Daftar 27 Wilayah Berstatus Siaga Darurat di Jawa Barat
Cakupan status siaga darurat bencana hidrometeorologi Tahun 2026/2027 meliputi seluruh daerah administratif berikut:
- 18 Kabupaten: Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya.
- 9 Kota: Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
Tujuan Penetapan dan Dukungan Anggaran Penanganan
Pemberlakuan status siaga selama enam bulan ke depan memberikan ruang gerak dan waktu bagi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat langkah mitigasi, antisipasi dini, serta kesiapan sarana dan prasarana penanganan darurat bencana akibat tingginya intensitas curah hujan.
Untuk memastikan kelancaran operasional di lapangan, Pemprov Jawa Barat juga telah mengatur skema pembiayaan penanganan status siaga darurat bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.


Leave a Reply