
Petisi desakan buka dan verifikasi ijazah seluruh anggota DPR RI diteken lebih dari 22 ribu orang. Simak tanggapan pimpinan DPR, Komisi X, dan KPU RI.
JAKARTA, KalderaNews.com – Gelombang desakan publik agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dan memverifikasi keabsahan ijazah mereka mencuat melalui petisi daring di laman change.org.
Petisi yang diinisiasi oleh seorang warganet bernama Farida Octavia pada Kamis (12/11/2026) tersebut telah mengantongi lebih dari 22.098 tanda tangan hingga Selasa (17/11/2026) pukul 14.29 WIB.
Dalam naskah petisinya yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Farida menyoroti bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tengah berada di titik krusial.
BACA JUGA:
- Heboh Petisi Cek Ijazah Anggota DPR RI, 211 Tak Cantumkan Pendidikan
- Polemik Suket Ijazah Gibran Usai, Wamendikdasmen: Tak Ada Lagi Upaya Hukum
- Mundur dari Wapres, Gibran Sebut Keputusannya Bukan karena Ijazah
Menurutnya, transparansi dokumen pendidikan merupakan pertanggungjawaban moral dan hukum wakil rakyat untuk memastikan seluruh pembuat undang-undang bebas dari praktik pemalsuan ijazah.
Tiga Tuntutan Utama dalam Petisi Publik
Melalui petisi daring tersebut, masyarakat mengajukan tiga poin tuntutan utama terkait transparansi latar belakang pendidikan para legislator:
- Keterbukaan Pimpinan DPR: Mendesak pimpinan DPR RI untuk mempublikasikan secara terbuka rekam jejak serta dokumen ijazah seluruh anggota dewan aktif, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
- Audit Independen: Meminta KPU RI bersama kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif secara transparan dan independen.
- Inisiatif Sukarela Anggota Dewan: Mendorong setiap anggota DPR RI secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing guna membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Tanggapan Pimpinan DPR, Komisi X, dan KPU RI
Menanggapi ramainya desakan publik tersebut, sejumlah perwakilan dari lembaga legislatif maupun penyelenggara pemilu memberikan penjelasan resmi mengenai prosedur verifikasi administrasi caleg:
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa seluruh dokumen persyaratan pendidikan para anggota dewan pada dasarnya bersifat terbuka saat proses pencalonan legislatif berlangsung.
Menurut Dasco, data riwayat pendidikan para calon sebelum terpilih sudah tercatat dan dapat diakses publik melalui laman resmi KPU.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengaku menghormati aspirasi masyarakat dan mendukung prinsip transparansi pejabat publik.
Namun, politikus PKB ini menegaskan bahwa verifikasi keabsahan ijazah merupakan kewenangan penuh KPU sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komisioner KPU RI Idham Holik memastikan bahwa seluruh calon anggota legislatif yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024 telah melalui proses verifikasi dan memenuhi syarat minimal pendidikan, yakni paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017.
Idham menambahkan bahwa sesuai Pasal 253 UU Pemilu, masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan masukan dan tanggapan selama tahapan pencalonan berlangsung, yang kemudian diklarifikasi kepada partai politik terkait sebelum pelantikan anggota terpilih dilakukan.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.


Leave a Reply