UMK Kabupaten Bekasi 2027 Tembus Rp6,42 Juta, Naik 8,23%

Kemacetan di Bekasi, Jawa Bara
Kemacetan di Bekasi, Jawa Barat (KalderaNews/JS de Britto)
Sharing for Empowerment

UMK Kabupaten Bekasi 2027 disepakati Rp6.427.655 atau naik 8,23% dengan alfa 1. Simak dinamika pembahasan dan jadwal penetapannya!

BEKASI, KalderaNews.com – Kabupaten Bekasi mencatatkan usulan angka upah minimum tertinggi di Indonesia setelah Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bekasi merampungkan rapat pembahasan pada Jumat (20/11/2026).

Dalam rapat tersebut, besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi tahun 2027 disepakati mencapai Rp6.427.655 per bulan.

BACA JUGA:

Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp488.770 atau 8,23 persen dibandingkan UMK tahun 2026 yang berada di angka Rp5.938.885. Perhitungan kenaikan ini didasarkan pada kombinasi indikator ekonomi, yakni:

  • Inflasi sebesar 3,16 persen
  • Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen
  • Indeks tertentu atau alfa sebesar 1 (masih berada dalam rentang 0,5–1 sesuai ketentuan penghitungan upah minimum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan)

Dinamika Rapat: Keberatan APINDO dan Respons Serikat Pekerja

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Drs. Hj. Ida Farida, M.Si., berlangsung mulai pukul 10.22 WIB hingga malam hari di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Proses pembahasan tidak sepenuhnya berjalan mulus tanpa perbedaan pandangan.

Anggota Depekab dari unsur SPSI, Guntoro, mengungkapkan bahwa unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan keberatan terhadap kenaikan tersebut. APINDO menilai tambahan upah sebesar Rp488.770 perlu dicermati dampaknya terhadap struktur biaya operasional perusahaan serta keberlangsungan usaha.

Sementara itu, anggota Depekab dari unsur serikat pekerja lainnya, Hermawan, menegaskan bahwa kebijakan pengupahan tidak bisa hanya dilihat dari sisi beban biaya produksi. Menurutnya, upah juga berperan sebagai motor penggerak daya beli dan konsumsi masyarakat yang menopang perputaran ekonomi serta pasar bagi dunia usaha itu sendiri.

Selama rapat berlangsung, massa buruh dari unsur SPSI turut hadir mengawal jalannya proses pembahasan di area Kantor Disnaker Kabupaten Bekasi guna memastikan aspirasi kesejahteraan pekerja terakomodasi.

Cakupan 85 Sektor UMSK dan Tahapan Penetapan

Selain menyepakati UMK, rapat Depekab juga merumuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2027 dengan menyetujui sebanyak 85 sektor industri masuk ke dalam cakupan UMSK Kabupaten Bekasi. Langkah ini diambil mengingat perbedaan karakteristik, tingkat produktivitas, dan kondisi tiap sektor usaha.

Berita acara hasil kesepakatan ini selanjutnya diserahkan kepada Bupati Bekasi untuk diteruskan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keputusan final penetapan UMK kabupaten/kota di Jawa Barat dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat.

Kendati untuk sementara mencatatkan angka tertinggi, posisi Kabupaten Bekasi masih berpotensi berubah mengingat pembahasan UMK di Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang masih berlangsung di masing-masing Dewan Pengupahan.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


108 views