Wali Kota Eri Cahyadi Larang Pungli Perpisahan di Sekolah Negeri Surabaya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi larang iuran perpisahan sekolah yang bebankan ortu murid. Simak peringatan keras untuk kepala sekolah!

SURABAYA, KalderaNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas menyusul adanya aduan masyarakat melalui Hotline Lapor Cak Eri.

Laporan tersebut mengungkap adanya dugaan permintaan iuran sebesar Rp300.000 kepada wali murid di SDN Manukan Wetan IV untuk keperluan tasyakuran perpisahan sekaligus pembelian seragam batik bagi para guru.

BACA JUGA:

• Wali Murid SD dan SMP Wajib Ikut MOS, Begini Penjelasan Disdik Surabaya
• Wisuda SD-SMP Negeri di Surabaya Dilarang Keras! Haram Hukumnya
• Kontroversi! Gubernur Dedi Mulyadi Resmi Larang Study Tour, Wisuda, Naik Motor, dan Main Game

Menindaklanjuti hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk turun tangan dan meluruskan persoalan ini.

Instruksi Tegas Wali Kota: Perpisahan Wajib Sederhana Tanpa Bebani Ortu

Wali Kota Eri Cahyadi mengingatkan seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri di Surabaya agar tidak menyelenggarakan acara kelulusan atau perpisahan secara berlebihan yang berpotensi membebani orang tua siswa.

Menurutnya, esensi kelulusan bukanlah kemeriahan seremonial, melainkan kebermanfaatan ilmu yang didapat siswa.

“Jika ingin mengadakan kegiatan, cukup dengan tasyakuran sederhana, seperti makan tumpeng bersama di sekolah, tanpa memberatkan orang tua murid,” ujar Eri Cahyadi pada Jumat (30/10/2026).

Selain menyoroti pungutan, Cak Eri juga berpesan kepada para orang tua murid agar senantiasa menjaga kerukunan dan menghindari perundungan (bullying) atau sindir-menyindir di grup WhatsApp apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai kegiatan sekolah.

Ia meminta orang tua fokus mendampingi proses belajar anak ketimbang memperdebatkan acara seremonial.

Dispendik Turun Tangan dan Beri Teguran Keras

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati (Febri), bergerak cepat dengan mendatangi langsung SDN Manukan Wetan IV untuk menegur kepala sekolah dan meluruskan permasalahan yang terjadi.

• Evaluasi Layanan Sekolah: Febrina menegaskan bahwa sekolah negeri harus berfokus menjadi pelayan yang baik bagi anak-anak Surabaya, serta dilarang keras melakukan pungutan yang tidak transparan atau membebani wali murid (termasuk urunan untuk pembelian barang bagi guru).

• Responsif terhadap Kritik: Pihaknya mengingatkan agar para kepala sekolah tidak menolak masukan, kritik, maupun aduan dari orang tua agar tidak perlu berujung pada laporan langsung ke hotline wali kota.

• Pengawasan Komunikasi: Kepala sekolah diminta lebih aktif memantau dinamika komunikasi antara wali kelas dan orang tua, khususnya di grup WhatsApp.

• Perbaikan Fasilitas: Dispendik juga menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk mengecek kembali kondisi fasilitas satuan pendidikan dan segera melakukan perbaikan jika ada kerusakan menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Melalui kejadian ini, Pemkot Surabaya berharap seluruh satuan pendidikan tingkat SD dan SMP negeri maupun swasta dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga transparansi, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari pungutan liar.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.