BANDUNG, KalderaNews.com – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mendadak jadi sorotan publik setelah terungkap menerima kucuran dana bantuan sosial (bansos) hibah dengan nilai fantastis, nyaris mencapai Rp80 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2024.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jabar, aliran dana hibah dengan nilai yang mencengangkan ini dialirkan ke tiga kampus UPI yang berbeda lokasi.
Kampus UPI di Jalan Setiabudhi menjadi penerima terbesar dengan dana hibah sebesar Rp48.726.950.000 atau sekitar Rp48,7 miliar. Menyusul kemudian kampus UPI di Cibiru, Kabupaten Bandung, yang menerima Rp17,8 miliar, dan kampus UPI di Jalan Veteran, Kabupaten Purwakarta, dengan alokasi sebesar Rp13,25 miliar.
BACA JUGA:
- Isi Lengkap Petisi Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Desak Jokowi!
- Ratusan Mahasiswa UPI Bandung Kesulitan Membayar UKT, Badan Advokasi Mahasiswa Desak Kampus Berikan Solusi
- Sosok Mahasiswi UPI Bandung yang Meninggal di Gymnasium, Nilai IPK-nya 3,9 dan Aktif Berorganisasi
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, angkat bicara mengenai temuan ini. Ia menyatakan bahwa hibah dengan nilai jumbo yang diterima UPI akan menjadi salah satu fokus utama dalam audit menyeluruh yang akan segera digelar oleh Pemprov Jabar. Audit ini juga akan menyasar dana hibah yang sebelumnya menyeret nama yayasan milik mantan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Manonjaya, Tasikmalaya.
“Iya, nanti secepatnya akan kita konsolidasikan nanti kami menunggu arahan dari Pak Gubernur,” ujar Herman pada Kamis (8/5/2025), memberikan sinyal bahwa Pemprov Jabar mulai bergerak untuk menelisik kejanggalan ini.
Namun, pernyataan Herman selanjutnya justru menimbulkan tanda tanya besar. Ia mengaku belum mengetahui alasan pasti di balik kucuran dana hibah dengan nilai fantastis tersebut kepada UPI.
Lebih jauh lagi, Herman menyatakan bahwa kebijakan pemberian hibah ini sudah berjalan sebelum dirinya menduduki kursi Sekda Jabar.
“Saya cek dulu berapanya, karena kan banyak hibah itu. Saya pas datang ke sini, April APBD 2024 posisinya sudah ditetapkan,” kilahnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sendiri sebelumnya telah memastikan akan melakukan audit tanpa pandang bulu terhadap seluruh penerima dana hibah Pemprov Jabar.
“Seluruh dana hibah Pemprov Jabar akan dilakukan audit,” tegas Dedi Mulyadi.
Dedi bahkan menegaskan bahwa hasil audit ini akan menjadi pertimbangan krusial dalam penyaluran dana hibah untuk tahun anggaran 2025.
Ia juga mewanti-wanti agar para penerima hibah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, baik secara fisik maupun administratif.
“Administratif harus baik. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan fisik, berarti administrasinya fiktif,” tandas Dedi menyiratkan adanya potensi penyimpangan yang mungkin terjadi.
Terungkapnya kucuran dana hibah fantastis kepada UPI, semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam mekanisme penyaluran dana hibah di Jawa Barat.
Publik kini menanti dengan penuh harap hasil audit yang dijanjikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi, berharap kejelasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat ini segera terungkap.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply