Tambah 100 Sekolah Swasta, Sekolah Gratis di Jakarta Jadi 253 Sekolah

Monumen Nasional (Monas) di Jakarta (KalderaNews/JS de Britto)

Sharing for Empowerment

Pemprov DKI dan DPRD sepakati tambah 100 sekolah swasta gratis mulai Juli 2027, total jadi 253 sekolah. Simak rinciannya di sini!

JAKARTA, KalderaNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperluas cakupan program Sekolah Swasta Gratis (SSG). Mulai tahun ajaran baru pada Juli 2027, sebanyak 100 sekolah swasta dipastikan akan ditambahkan ke dalam daftar penerima manfaat program pendidikan tanpa biaya tersebut.

Dengan adanya penambahan kuota baru ini, total sekolah swasta di Ibu Kota yang menyelenggarakan pendidikan gratis bagi warga akan meningkat drastis menjadi 253 sekolah.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa kebijakan penambahan kuota ini merupakan hasil kesepakatan strategis antara pihak eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif (DPRD DKI Jakarta).

BACA JUGA:

“Tahap awal 103 sekolah swasta gratis, kemudian tambah 50 dan terakhir kesepakatan ditambah 100, totalnya jadi 253 sekolah,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Penentuan Daftar Sekolah dan Cakupan Pesantren

Meski jumlah kuota tambahan telah disepakati, Pramono menyebutkan bahwa daftar spesifik sekolah mana saja yang akan masuk dalam program ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD DKI Jakarta. Hal ini mengingat mekanisme penganggaran program pendidikan merupakan kewenangan bersama.

“Mengenai detailnya nanti adalah kesepakatan antara pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena apa pun penganggaran adalah menjadi kewenangan bersama,” jelasnya.

Pramono menegaskan, implementasi program sekolah gratis ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pendidikan dasar gratis.

Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta membuka peluang untuk terus memperluas cakupan program, termasuk ke madrasah dan pondok pesantren, apabila kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencukupi.

“Kalau APBD-nya mencukupi, kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen, termasuk pondok pesantren,” imbuh Pramono, seraya mencatat bahwa cakupan program saat ini pun telah mulai menyentuh madrasah dan pesantren.

Rincian Usulan DPRD dan Tantangan Anggaran 2027

Langkah perluasan program ini sebelumnya memang didorong kuat oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Ghozi Zulazmi, menyatakan bahwa penambahan kuota sangat krusial untuk menampung calon peserta didik yang gagal masuk ke sekolah negeri pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dalam rincian yang diusulkan oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta, tambahan 100 lembaga pendidikan tersebut diproyeksikan mencakup:

60 sekolah swasta umum
20 madrasah
20 Sekolah Luar Biasa (SLB)

Kendati demikian, Ghozi tidak menampik bahwa keterbatasan ruang fiskal daerah masih menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan program ini pada Juli 2027.

Terlebih, saat ini masih terdapat ketidakpastian mengenai besaran penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) serta rencana penerbitan obligasi daerah.

Oleh karena itu, Komisi E berkomitmen membawa dan mengawal usulan penambahan ini ke tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Selain aspek pendanaan, Ghozi juga menekankan pentingnya pembaruan payung hukum di tingkat daerah, baik berupa Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Keputusan Gubernur (Kepgub).

Penyesuaian regulasi dinilai mendesak karena proses pengusulan dan verifikasi sekolah peserta program SSG harus sudah rampung sebelum bulan April, agar implementasinya pada tahun ajaran baru Juli 2027 dapat berjalan tepat waktu.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.