ICW Sebut UU Perampasan Aset Palsu, Puan & Habiburokhman Dilaporkan ke MKD

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen (KalderaNews/Ist)
Sharing for Empowerment

DPR resmi sahkan UU Perampasan Aset tanpa pasal illicit enrichment. ICW kritik tajam hingga laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD.

JAKARTA, KalderaNews.com – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (19/11/2026) langsung memicu gelombang kontroversi

Alih-alih disambut sebagai senjata pamungkas pemberantasan korupsi, regulasi yang baru diketok palu tersebut justru dinilai mandul oleh masyarakat sipil.

Indonesia Corruption Watch (ICW) secara terbuka melabeli produk hukum ini sebagai undang-undang “palsu” dan melaporkan pimpinan DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik

BACA JUGA:

Tiga Celah Fatal Menurut ICW: Dari Illicit Enrichment hingga Masalah LHKPN

Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menilai substansi UU Perampasan Aset yang disahkan saat ini melenceng jauh dari draf awal tahun 2023. Setidaknya ada tiga poin krusial yang dianggap melemahkan upaya pemulihan aset negara:

Absennya Pasal Illicit Enrichment: UU ini tidak mengatur perampasan atas peningkatan kekayaan penyelenggara negara secara tidak wajar (illicit enrichment). Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah meminta norma tersebut dimasukkan.

Tidak Berlaku Surut: Potensi kegagalan menarik kembali kerugian negara dari kasus-kasus korupsi masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang ini resmi berlaku.

Pengelolaan Aset di Bawah Presiden: Pengaturan kelembagaan pengelola aset rampasan dialihkan ke tingkat Peraturan Presiden (Perpres) dan berada langsung di bawah kendali kepala negara, yang dinilai rawan konflik kepentingan.

“Oleh karenanya kami berpendapat, undang-undang perampasan aset hari ini adalah undang-undang perampasan aset yang palsu, bukan undang-undang yang sejatinya telah dibahas sebagaimana draf di tahun 2023 lalu,” tegas Ibrahim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Terkait hilangnya pasal illicit enrichment, Staf Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Azhim, melontarkan tudingan keras. Ia menduga DPR sengaja menghindari pasal tersebut karena banyak pejabat dan anggota dewan yang tidak mampu membuktikan asal-usul lonjakan harta mereka.

“Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya. LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN,” ungkap Azhim.

Puan Maharani dan Habiburokhman Diadukan ke MKD

Kontroversi tidak hanya berhenti pada substansi pasal, tetapi juga menyasar proses legislasi yang dinilai tertutup. ICW resmi mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke MKD DPR RI atas dugaan pelanggaran etik.

Pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari surat somasi tertanggal 16 November 2026. Menurut Ibrahim, parlemen mengabaikan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) karena draf RUU tidak pernah dipublikasikan di situs resmi DPR hingga detik-detik pengesahan, serta tidak melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam pembahasan.

Pembelaan DPR: Klaim Transparan dan Alasan HAM
Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani membantah bahwa pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan secara terburu-buru atau di bawah tekanan. Dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027, Puan mengklaim pihaknya telah menjaring aspirasi publik secara maksimal.

“Sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi untuk mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat,” jelas Puan, seraya menambahkan bahwa anggota dewan juga telah turun ke 46 daerah pemilihan (dapil).

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membeberkan dua alasan utama di balik dicoretnya pasal illicit enrichment:

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM): Berdasarkan kajian komparatif DPR, negara seperti Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan illicit enrichment karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM. Ia juga menyebut aturan serupa pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di Jerman.

Sifat Hukum Formal: Habiburokhman menegaskan bahwa UU Perampasan Aset merupakan hukum formal yang mengatur tata cara beracara atau prosedur perampasan, bukan hukum materiil yang memuat norma pemidanaan baru.

“Jadi, memang dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan (illicit enrichment) di dalam undang-undang perampasan aset ini,” pungkas Habiburokhman.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


159 views