TANGERANG SELATAN, KalderaNews.com – Aksi gembok portal mewarnai hari pertama MPLS di SMA Negeri 6 dan SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan.
Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Negeri 6 dan SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan terganggu akibat penutupan akses jalan oleh warga sekitar.
Gerbang yang biasa digunakan untuk masuk ke sekolah masih dalam kondisi digembok. Akibatnya, puluhan siswa terpaksa berjalan kaki sejauh kurang lebih 300 meter dari jalan utama menuju sekolah.
BACA JUGA:
- Tolak Hasil SPMB, Warga Blokir Jalan ke SMAN 3 Tangsel, Tuntut Keadilan untuk Jalur Domisili
- Ratusan Massa Geruduk SMAN 3 Cikarang Utara, Protes Jalur Domisili SPMB yang Dinilai Tak Adil
- SPMB Tangsel 2025 Rugikan Warga Sekitar Sekolah!
Peristiwa ini diunggah di IG story @metimefactory.
“Situasi terkini di depan toko Me Time Factory. Jam masuk sekolah SMAN 6 VS Aksi demo warga komplek memblokir akses jalan sekolah Pamulang Tangsel,” demikian tulis @metimefactory pada Senin (14/7/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.
Guru dan siswa terdampak aksi penutupan jalan ke sekolah
Sejumlah siswa terlihat berjalan kaki melewati gerbang portal yang masih digembok warga sebagai bentuk protes terhadap proses SPMB yang dianggap tidak adil.
Kedua sekolah tersebut berada di dalam Kompleks Pamulang Permai I, Pamulang, Kota Tangsel, Banten. Murie, sebagai pemilik akun IG metimefactory mengonfirmasi peristiwa pagi ini.
Menurut Murie, demo itu lantaran anak-anak dari warga komplek sekitar perumahan sekolah tidak diterima padahal jarak rumah-sekolah tak lebih dari 1 kilometer.
“Ini aksi demo warga komplek perumahan sekolah, karena SMAN 6 Pamulang tidak memasukan 9 anak dengan jalur domisili padahal jarak ke sekolah kurang dari 1 Km. Sedangkan jalur domisili tahun ini yang diutamakan nilai tinggi + jarak domisili. Jadi kalau dekat tapi nilainya rendah, tetap tidak bisa masuk,” jelas Murie
Salah satu guru SMA Negeri 6 yang enggan disebutkan namanya menuturkan bahwa pihak sekolah juga mengalami kesulitan akibat penutupan akses utama.
“Kami ikut terdampak. Guru-guru juga harus putar arah atau jalan kaki. Ini jelas mengganggu aktivitas belajar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Tangsel memilih untuk tidak memberikan banyak komentar saat dimintai keterangan.
Diketahui, proses mediasi sedang dilakukan di Polsek Pamulang dengan melibatkan pihak sekolah, warga, Kementerian Pendidikan (Direktorat Diksasmen), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Kronologi aksi penutupan jalan ke sekolah oleh warga
Sebelumnya, Ketua RW 10 Suhendar Wijaya menyampaikan bahwa warga tidak lagi peduli dengan alasan teknis seperti Juknis atau Juklak yang sering dijadikan dasar kebijakan. Menurut mereka, yang paling penting adalah keadilan dan keberpihakan kepada warga lokal.
“Aksi gembok ini bukan karena kami tidak paham aturan, tapi karena aturan itu tidak memihak rakyat. Ini cara kami ‘wong cilik’ untuk mengingatkan pemerintah bahwa kami juga punya hak,” ujarnya, pada Sabtu (5/7/2025).
Warga sudah mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Banten dan berharap Dinas Pendidikan Provinsi Banten dapat segera mengambil langkah tegas agar konflik ini tidak berkepanjangan serta hak pendidikan anak-anak di wilayah tersebut tetap dihormati.
“Semoga ke depan ada kejelasan, dan anak-anak kami bisa sekolah di tempat yang secara logika dan hati nurani seharusnya mereka tempati,” tutup Suhendar.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply