Uang Pajak Rakyat Jadi Bancakan Pejabat di Tangerang Selatan? Pemkot Bungkam!

TANGERANG, KalderaNews.com – Mantan artis cilik, Leony Vitria Hartanti, membuat heboh publik setelah membongkar dugaan ketimpangan anggaran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) tahun 2024.

Melalui media sosialnya, Leony menyoroti sejumlah pos anggaran fantastis yang dinilai ironis, sementara kebutuhan dasar masyarakat justru minim alokasi.

Kritik Leony ini berawal dari pengalaman pribadinya saat mengurus balik nama rumah warisan mendiang ayahnya.

BACA JUGA:

• Pajak PBB Naik Hingga 250 Persen, Mahasiswa di Pati Lakukan Aksi Demo
• Jerome Polin Tolak Tawaran Jadi Buzzer Politik 1x Post Rp150 Juta, Uang Rakyat Lebih Baik untuk Gaji Guru
• Balik dari Luar Negeri Ikut Program IISMA Pakai Uang Rakyat, Kontribusi pada Bangsa dan Negara Dinantikan

Ia mengaku kaget harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga puluhan juta rupiah. Merasa tidak adil, Leony pun menelusuri ke mana uang pajak rakyat digunakan.

Alokasi Anggaran yang Janggal

Dari dokumen laporan keuangan setebal 520 halaman yang ia bedah, Leony menyoroti beberapa pos anggaran yang dinilai tidak masuk akal. Angka-angka ini menjadi viral dan memicu perdebatan luas di masyarakat:

• Perjalanan Dinas (Perdin): Anggaran mencapai Rp 117 miliar.
• Konsumsi Rapat: Anggaran mencapai Rp 60 miliar.
• Suvenir/Cenderamata: Anggaran mencapai Rp 20,48 miliar, naik 51% dari tahun sebelumnya.

Sebaliknya, anggaran untuk pos yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat justru sangat minim. Leony membandingkan alokasi fantastis itu dengan:

• Pemeliharaan Jalan dan Irigasi: Hanya Rp 731 juta.
• Dana Bantuan Sosial (Bansos): Hanya Rp 136 juta.

Leony menghitung, jika dana bansos Rp 136 juta itu dibagikan kepada masyarakat miskin, setiap orang hanya akan mendapatkan sekitar Rp 3.148 atau setara satu bungkus mi instan per tahun.

“Jadi kalo kaya gini nih pajak dari rakyat untuk rakyat ga ya?” tulis Leony, yang pertanyaannya itu langsung diamini oleh banyak warganet.

Perbandingan dan Reaksi Publik

Kritik Leony semakin tajam saat ia membandingkan anggaran pemeliharaan jalan dengan anggaran perjalanan dinas. Menurutnya, prioritas anggaran yang ada terasa terbalik, lebih mengutamakan kepentingan birokrasi daripada pembangunan infrastruktur publik.

Unggahan Leony ini mendapat respons masif dari warganet. Banyak yang mendukung sikap kritisnya dan menganggap kritik tersebut mewakili suara kekecewaan masyarakat.

Hingga saat ini, pihak Pemkot Tangsel belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan yang disampaikan Leony.

Polemik ini telah memicu diskusi tentang transparansi dan prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perhatian publik kini tertuju pada akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat, sejalan dengan desakan agar alokasi anggaran lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com