ACEH, KalderaNews.com – Dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera tampak semakin memprihatinkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya kenaikan signifikan pada jumlah korban jiwa.
Hingga Selasa (2/12/2025), total warga yang meninggal dunia akibat bencana ini mencapai 708 orang, sementara jumlah warga yang masih dinyatakan hilang bertambah menjadi 499 jiwa.
Angka terbaru ini menunjukkan eskalasi krisis kemanusiaan yang terjadi di tiga provinsi terdampak parah: Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
BACA JUGA:
- Duka Nasional, Total Korban Meninggal Bencana Sumatera Tembus 442 Jiwa, 402 Warga Masih Hilang
- 1.009 Sekolah Terdampak Banjir Sumatera, SD Paling Banyak Terdampak
- Alhamdulillah! Mahasiswa Terdampak Bencana di Sumatera Bakal Terima Santunan sampai Rp15 Juta
Proses pencarian dan evakuasi di lapangan masih terus dilakukan di tengah kondisi yang menantang.
Kenaikan tajam jumlah korban meninggal dan hilang ini menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan daerah untuk terus mempercepat penanganan darurat, termasuk distribusi logistik, pembukaan akses jalan, dan layanan kesehatan bagi puluhan ribu pengungsi.
Pemerintah dan tim SAR gabungan berjuang melawan kendala cuaca dan medan berat untuk menemukan korban hilang dan membantu warga yang masih terisolasi di daerah-daerah terpencil.
Fokus utama saat ini adalah memastikan keselamatan warga dan meminimalisir dampak lanjutan dari bencana alam terparah di wilayah tersebut.
Ujian Semester Ditunda
Bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem di Sumatera Barat (Sumbar) telah mengganggu kegiatan belajar-mengajar, terutama menjelang pelaksanaan ujian semester ganjil tahun pelajaran 2025/2026.
Menindaklanjuti penetapan status tanggap darurat (25 November – 8 Desember 2025), Dinas Pendidikan Sumbar menginstruksikan seluruh sekolah tingkat SMA/SMK/SLB di wilayah terdampak untuk meninjau ulang dan menyesuaikan jadwal pelaksanaan ujian semester.
Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan keamanan, kondisi sarana prasarana sekolah (banyak yang dijadikan posko pengungsian), serta kesiapan psikologis peserta didik dan guru.
Saat ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah terdampak diliburkan hingga 3 Desember 2025. Dampak kerusakan sektor pendidikan cukup parah; di Kabupaten Agam saja, tercatat 96 unit fasilitas pendidikan terdampak/rusak, dan tiga guru/tenaga kependidikan meninggal dunia, empat luka-luka, serta lima orang masih hilang.
Data guru dan tenaga kependidikan yang teridentifikasi di Kabupaten Agam tercatat meninggal dunia 3 orang, luka-luka 4 orang dan hilang 5 orang. Sebanyak 96 unit fasilitas Pendidikan terdampak maupun rusak, dengan tingkat ringan hingga berat, di kabupaten ini.
Dinas Pendidikan juga mendesak pengumpulan data akurat mengenai dampak bencana paling lambat 1 Desember untuk menyusun rencana pemulihan.
Kok Belum Bencana Nasional?
Meskipun bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara telah menyebabkan ratusan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan lumpuhnya ekonomi, Pemerintah Pusat belum menetapkannya sebagai bencana nasional.
Keputusan ini menuai kritik dan desakan dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, dan beberapa Anggota DPR dari Fraksi NasDem dan PKS.
Mereka berpendapat bahwa bencana ini telah memenuhi indikator bencana nasional (korban besar, kerugian material signifikan, dan cakupan luas lintas provinsi) sesuai UU No. 24 Tahun 2007, dan kapasitas fiskal pemerintah daerah sudah tidak memadai untuk penanganan skala masif.
Penetapan status nasional didesak untuk memobilisasi sumber daya APBN, memastikan komando tunggal penanganan, dan membuka jalan bagi audit lingkungan jangka panjang.
Namun, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa status darurat bencana daerah dinilai sudah cukup untuk menangani situasi tersebut.
Presiden menyatakan bahwa lembaga seperti BNPB dan TNI/Polri sudah bergerak cepat dengan mengerahkan helikopter dan pesawat, sehingga penanganan tidak memerlukan penetapan status darurat bencana nasional.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk belum menetapkan banjir di Sumatera sebagai bencana nasional didasari oleh pertimbangan tertentu yang merupakan kewenangan penuh Presiden.
Muzani mendukung sikap tersebut, menilai bahwa Pemerintah Pusat saat ini mampu mengendalikan situasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah.
Terkait laporan adanya kepala daerah yang menyerah menangani banjir, Muzani hanya menyatakan keprihatinan dan mengajak semua pihak untuk bahu-membahu menangani dampak bencana secara bersama-sama.
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menyampaikan pandangan partainya mengenai musibah banjir dan longsor di Sumatera. Menanggapi jumlah korban jiwa yang terus meningkat, Hanura secara resmi meminta dan berharap agar Pemerintah Pusat segera menetapkan banjir bandang dan longsor di utara Sumatera sebagai bencana nasional.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnyadi Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply