Kemdiktisaintek berencana akan menutup prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi dan pasar kerja Indonesia ke depan.
JAKARTA, KalderaNews.com – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan arah pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Kebijakan penutupan beberapa prodi ini direncanakan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan harapan agar perguruan tinggi bersedia melakukan evaluasi dan memilah prodi mana saja yang perlu dipertahankan atau bahkan ditutup.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) dalam proses tersebut.
“Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan,” ujara Badri.
BACA JUGA:
- 10 PTKIN Terbaik di Indonesia Versi Webometrics, Siapa No 1?
- Imbas Video Hina Guru Viral, Siswa Purwakarta Akhirnya Minta Maaf
- Tegur Siswanya, Guru di Situbondo Malah Dipukul, Ini Kronologinya
“Bukan hanya kerelaan, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansinya,” jelasnya.
Oversupply lulusan di beberapa prodi
Badri juga menyoroti adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan pasar kerja pada beberapa program studi, salah satunya bidang kependidikan.
Ia menjelaskan bahwa dalam data pendidikan tinggi, sekitar 60% prodi berada pada rumpun ilmu sosial, dengan porsi terbesar berasal dari bidang keguruan., “Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu,” kata Badri.
Menurut Badri jumlah lulusan di bidang keguruan tidak sepadan dengan kebutuhan yang ada.
“Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa pembukaan program studi di perguruan tinggi saat ini masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan market driven strategy, yakni kecenderungan membuka prodi yang banyak diminati calon mahasiswa.
“Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah,” terang Badri.
“Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply