
Kadisdik Batam kerahkan guru dan siswa dukung Program Makan Bergizi Gratis lewat pawai. Kebijakan ini menuai polemik dan kritik.
BATAM, KalderaNews.com – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam, Hendri Arulan, mengakui pihaknya telah mengumpulkan para kepala sekolah dan guru terkait pengerahan massa dalam aksi pawai dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Kota Batam, Kepulauan Riau, Ahad pagi (21/6/2026).
Langkah mobilisasi ini memicu gelombang polemik dan kritik tajam dari berbagai pihak, karena diduga melibatkan unsur paksaan serta mengeksploitasi anak-anak sekolah demi kepentingan legitimasi program pemerintah.
Pawai yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis tersebut diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri dari pelajar SD, SMP, guru, orang tua, hingga relawan.
BACA JUGA:
- Libur Sekolah MBG Dihentikan, Ternyata Pengusaha yang Teriak Bukan Siswa
- Massa Pro MBG Bantah Massa Bayaran
- BEM Bersatu Soroti Dugaan Penunggangan Politik dalam Demo Tolak MBG
Massa bergerak sejak pukul 07.00 hingga 09.00 WIB dengan rute melintasi Gedung DPRD Kota Batam, Mega Mall, Bundaran BP Batam, hingga Masjid Raja Hamidah.
Kadisdik Batam Hendri Arulan membenarkan bahwa pihaknya sempat mengumpulkan kepala sekolah dan guru. Ia berdalih tindakan tersebut diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan orang tua murid terkait terhentinya distribusi makanan bergizi di sejumlah sekolah belakangan ini.
Ia mengatakan saat ini anak-anak yang menjalani pendidikan di sekolah membutuhkan asupan gizi yang cukup. Jadi mereka pada saat sampai di sekolah menerima makan bergizi sehingga menambah motivasi untuk anak-anak.
Hendri menambahkan bahwa pelibatan siswa dalam pawai tersebut dirasa wajar karena mereka merupakan penerima manfaat langsung dari Program MBG.
Namun, ketika didesak mengenai adanya keluhan dari guru dan orang tua murid yang mengaku dipaksa ikut, Hendri enggan memberikan jawaban tegas.
Pengakuan Guru: Diancam TPP Tersendat
Di balik euforia pawai, sejumlah tenaga pendidik dan wali murid membongkar fakta mengejutkan. Mereka mengaku keikutsertaan dalam aksi tersebut sama sekali tidak didasari kesukarelaan, melainkan instruksi berantai yang bersifat wajib dari Dinas Pendidikan melalui jalur kepala sekolah.
Seorang guru ada yang mengaku “diancam” TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dipersulit. Keluhan senada diutarakan oleh seorang wali murid. Ia membeberkan bukti arahan di grup WhatsApp sekolah yang meminta pengiriman perwakilan anak sekolah, orang tua, dan guru untuk menyemarakkan pawai.
Di sisi lain, para guru menilai kebijakan ini salah kaprah karena tugas utama pendidik adalah fokus pada kegiatan belajar mengajar, bukan dimobilisasi untuk aksi bernuansa politik praktis.
HMI Desak Wali Kota Copot Kadisdik
Aksi pengerahan anak sekolah ini memantik reaksi keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam. Ketua Umum HMI Cabang Batam, Andri Saputra, menegaskan bahwa mengeksploitasi dunia pendidikan untuk membangun legitimasi suatu kebijakan tidak dapat dibenarkan secara moral maupun hukum.
Ia menegaskan dunia pendidikan harus steril dari segala bentuk mobilisasi yang berpotensi mengeksploitasi anak demi kepentingan di luar proses pendidikan. Anak bukan alat legitimasi kekuasaan.
HMI mengingatkan adanya potensi pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas menjamin anak-anak dari penyalahgunaan kegiatan politik.
Atas kegaduhan dan dugaan pelanggaran ini, HMI mendesak Wali Kota Batam segera mengevaluasi dan mencopot Hendri Arulan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
Pawai tandingan ini disinyalir digelar sebagai respons besar-besaran setelah sebelumnya Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) Batam menggelar demonstrasi di Gedung DPRD pada 18 Juni 2026, guna mendesak pemerintah mengevaluasi Program MBG yang dinilai menyedot anggaran daerah terlalu besar.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.


Leave a Reply