BEM Bersatu menuding ada keterkaitan aktor politik dan eks petinggi militer dalam aksi mahasiswa yang menolak program MBG.
JAKARTA, KalderaNews.com–Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk keterlibatan kepentingan politik praktis dalam gerakan mahasiswa.
Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (16/6/2026), sebagai respons terhadap sejumlah aksi mahasiswa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menegaskan bahwa “Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan.”
BACA JUGA:
- Ini Alasan dan Kronologi Diskusi di UGM dengan 3 Pejabat Era Prabowo Berakhir Ricuh
- Nyinyiri Demo Mahasiswa, Inilah Sosok Kontroversial Ika Damayanti Fatma Negara
- Kisruh SPMB, Wali Murid Demo di Depan Gedung DPRD Jabar
Jubir BEM Bersatu sebut aksi mahasiswa sudah hilang fokus
Menurut Rahmat, sejumlah aksi mahasiswa belakangan dinilai mulai kehilangan fokus terhadap persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut lemahnya kajian, argumentasi yang kurang kuat, serta substansi tuntutan yang tidak jelas sebagai indikator yang memunculkan pertanyaan mengenai arah gerakan mahasiswa saat ini.
“Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” katanya.
BEM Bersatu juga menyoroti isu-isu yang menjadi fokus dalam berbagai aksi mahasiswa. Menurut mereka, perhatian publik justru banyak tersita pada persoalan yang dianggap bukan prioritas utama masyarakat.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran kritik.
“Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” ujar Rahmat.
Curigai adanya keterlibatan aktor politik praktis
Selain mengkritisi substansi gerakan, BEM Bersatu juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan aktor politik praktis dalam sejumlah aksi mahasiswa.
Dalam pernyataannya, aliansi tersebut menyebut nama mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, yang dianggap memiliki keterkaitan dengan jaringan politik tertentu.
“Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” kata Rahmat.
Ia juga menambahkan, “Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada 18 Juni 2026 mendatang bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati.”
Lebih lanjut, BEM Bersatu menolak berbagai narasi krisis yang dinilai tidak didukung oleh data yang utuh dan berpotensi mengalihkan perhatian publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi.
Mereka juga menyoroti dugaan keterlibatan pihak luar dalam sejumlah aksi mahasiswa yang sebelumnya telah diklarifikasi oleh beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa, termasuk dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Indraprasta PGRI (Unindra).
“Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI),” ucap Rahmat.
Desak gerakan mahasiswa disterilkan dari pendanaan
Melalui pernyataan sikap tersebut, BEM Bersatu mendesak agar gerakan mahasiswa disterilkan dari pendanaan, fasilitas, maupun bentuk intervensi politik praktis lainnya.
Mereka juga menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG dengan catatan adanya perbaikan tata kelola, mendukung pengusutan kasus korupsi tanpa pandang bulu, serta mengajak mahasiswa untuk mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.
Sebagai penutup, Rahmat menegaskan komitmen aliansi tersebut untuk menjaga independensi gerakan mahasiswa.
“BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik,” katanya.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply