Kronologi dan alasan diskusi pejabat negara di UGM ricuh akibat protes mahasiswa terkait isu agraria dan program pemerintah.
YOGYAKARTA, KalderaNews.com – Forum diskusi publik bertajuk “Kopdar Bareng Mas Dar” yang mengusung tema Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) berakhir ricuh pada Senin (15/6/2026) malam.
Acara yang diselenggarakan oleh Total Politik ini menghadirkan tiga pejabat negara era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai narasumber utama.
BACA JUGA:
- Teka-Teki Perlakuan Istana, Aksi BEM UI vs UBK-MH Thamrin, UI Pilih Absen?
- Nyinyiri Demo Mahasiswa, Inilah Sosok Kontroversial Ika Damayanti Fatma Negara
- Indonesian Students Threaten to Launch “Reformation Part 2”: Jakarta on High Alert
Ketiga pejabat negara era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut adalah:
- Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional).
- Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian).
- Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan).
Ketegangan di ruang akademis ini memicu benturan fisik dan aksi kejar-kejaran antara kelompok mahasiswa dan aparat pengamanan. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai alasan mendasar dan kronologi utuh di balik kericuhan tersebut.
Alasan di Balik Protes Mahasiswa: Kritik Kebijakan dan Isu Reformasi
Kericuhan ini tidak terjadi secara spontan, melainkan dipicu oleh akumulasi kritik mahasiswa terhadap performa dan arah kebijakan pemerintah. Berdasarkan pernyataan Mesa dari Senat Mahasiswa (Sema) UGM, ada beberapa alasan fundamental mengapa mahasiswa memilih untuk menginterupsi jalannya diskusi:
1. Gugatan Kelayakan Bahasan Pancasila
Mahasiswa menilai ketiga pejabat tersebut tidak layak berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila di tengah kondisi negara yang dianggap masih membungkam suara rakyat dan mengabaikan kritik.
2. Penolakan terhadap Program “Nirmanfaat”
Aliansi mahasiswa menyoroti pemborosan anggaran negara melalui program-program baru yang dinilai tidak menyentuh substansi kebutuhan ekonomi riil, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
3. Isu Agraria dan Hak Masyarakat Adat
Mahasiswa menuntut pertanggungjawaban Menteri ATR/BPN terkait alih fungsi ratusan ribu hektare lahan di Papua yang dinilai telah merampas ruang hidup dan menggusur masyarakat adat setempat.
Kronologi Lengkap Kericuhan di GIK UGM
1. Situasi Awal Forum dan Provokasi Diskusi
Forum ilmiah awalnya berjalan kondusif sejak dimulai pada malam hari. Pematik ketegangan muncul sekitar pukul 20.30 WIB setelah para narasumber selesai memaparkan materi. Budiman Sudjatmiko sempat melontarkan pernyataan yang menantang para peserta untuk menyampaikan kritik secara langsung di dalam ruangan.
“Silakan kritik kami di sini, jangan di media sosial,” ujar Budiman di hadapan forum.
2. Interupsi, Pembentangan Spanduk, dan Pelemparan Air
Merespons ajakan tersebut, situasi justru berubah gaduh sebelum memasuki sesi tanya jawab resmi. Sekelompok mahasiswa merangsek masuk ke area panggung sembari membunyikan sirine lewat pengeras suara (toa).
Mereka membentangkan spanduk bernada tajam bertuliskan “UGM Menolak Pengkhianat Reformasi” dan “UGM Menolak Penjilat Rezim”.
Keadaan semakin tidak terkendali ketika terjadi pelemparan gelas air mineral ke arah narasumber, disertai dugaan tindakan fisik di tengah riuhnya forum.
3. Proses Evakuasi yang Terfragmentasi
Melihat eskalasi massa yang memuncak, petugas keamanan segera menghentikan diskusi dan mengevakuasi para pejabat negara melalui jalur yang berbeda demi alasan keselamatan:
- Budiman Sudjatmiko ditarik oleh petugas melalui pintu samping/belakang gedung dan terpisah dari rombongan, sehingga tidak sempat menemui massa di luar.
- Nusron Wahid dan Sudaryono dievakuasi ke arah pintu keluar lain, namun pergerakan mereka langsung dikepung oleh ratusan mahasiswa di luar gedung.
Lanjutan Dialog di Aspal dan Aksi Saling Dorong
Menghadapi hadangan massa yang menuntut kejelasan, Nusron Wahid dan Sudaryono memilih turun dari kendaraan mereka dan duduk bersila di atas aspal untuk melayani dialog terbuka. Nusron bahkan mengaku sempat mengajak massa untuk berselawat bersama guna meredam kegaduhan.
Dalam diskusi spontan tersebut, mahasiswa mempertanyakan masalah penggusuran lahan di Papua. Namun, kekecewaan mahasiswa memuncak ketika Nusron Wahid menanggapi argumen tersebut dengan mengajak mahasiswa untuk mengecek langsung fakta di lapangan ke Papua, sebuah jawaban yang dinilai tidak menyentuh substansi masalah.
Merasa aspirasinya dihindari, mahasiswa mencoba menghalangi langkah rombongan pejabat yang mulai berjalan kaki menuju gerbang selatan menggunakan pembatas jalan (water barrier).
Aksi saling dorong dan aksi kejar-kejaran sengit pun pecah di koridor kampus Bulaksumur. Rombongan pejabat akhirnya berhasil meninggalkan kawasan UGM setelah dievakuasi menggunakan mobil patroli pengawal (patwal) kepolisian.
Klarifikasi Resmi Pihak Pejabat Negara
Pasca-insiden tersebut, para pejabat memberikan klarifikasi terpisah mengenai dinamika yang terjadi di lapangan:
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Menyatakan bahwa dirinya sejak awal berniat baik untuk berdiskusi. Namun, ia memilih menyudahi dialog karena situasi sudah tidak kondusif. “Kalau ngajak dialog ya saya senang. Kalau marah-marah dan ngotot-ngototan ya saya enggak mau melayani,” tegasnya.
Wamentan Sudaryono membantah tudingan bahwa pihak pemerintah melarikan diri dari kritik. Ia bahkan menegaskan kesiapannya untuk memverifikasi langsung keluhan agraria mahasiswa secara objektif, bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk meninjau lokasi yang dipermasalahkan. Sudaryono juga meminta maaf kepada mahasiswa lain yang hadir dengan niat belajar namun hak diskusinya terganggu oleh kericuhan tersebut.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyesalkan berhentinya forum ilmiah tersebut secara prematur. Budiman menyatakan dirinya secara pribadi tidak keberatan untuk terus bertahan di dalam gedung menghadapi mahasiswa, namun langkah evakuasi terpaksa diambil mutlak atas keputusan dan kekhawatiran tim pengamanan di lokasi.
Bagi gerakan mahasiswa, gesekan fisik dalam mengawal kebijakan agraria dan ekonomi di era demokrasi dianggap sebagai konsekuensi logis demi menyuarakan hak-hak rakyat yang tanahnya terancam dirampas.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply