Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko tuai kritik tajam mahasiswa di Semarang & UGM. Klaim tetap idealis walau masuk sistem.
JAKARTA, KalderaNews.com – Nama Budiman Sudjatmiko kembali menjadi magnet perbincangan hangat di panggung politik nasional. Sosoknya yang dahulu dikenal sebagai ikon aktivis pergerakan reformasi 1998, kini berada di lingkaran inti kekuasaan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dalam Kabinet Prabowo-Gibran.
Transformasi politik ini memicu perdebatan sengit di kalangan mahasiswa mengenai idealisme, konsistensi, dan arti sebuah perjuangan dari dalam sistem.
Dalam kurun waktu sepekan, Budiman dihadapkan pada kritik tajam dan penolakan langsung dari generasi muda saat menghadiri serangkaian forum diskusi mahasiswa di Semarang dan Yogyakarta.
Belum lagi konsistensi Budiman sudah sering dipertanyakan di akar rumput sudah sejak lama dan telah menjadi rahasia umum.
BACA JUGA:
- Ini Alasan dan Kronologi Diskusi di UGM dengan 3 Pejabat Era Prabowo Berakhir Ricuh
- Trending Topic #KrisisGeopolitik, Budiman Sudjatmiko Ingatkan Pola “100 Tahun Lalu” dan Ancaman Perang Nuklir
- Sosok Putri Semata Wayang Budiman Sudjatmiko, Berprestasi Kuliah ke China dengan Beasiswa Indonesia Maju (BIM)
Fenomena ini memantik pertanyaan mendasar yang telah lama menggantung di ruang publik: Mungkinkah seorang mantan aktivis tetap kritis dan mempertahankan idealismenya ketika ia sendiri telah menjadi bagian dari penguasa?
Ketegangan di Semarang: “Sistem Menjinakkan Bapak?”
Suasana adu gagasan yang memanas terjadi dalam acara Dialog Kritis Organisasi Ekstra Kampus yang digelar oleh Kafka Forum bertajuk “Indonesia Emas atau Cemas? Telaah Kritis Indonesia Hari Ini” di Semarang, Jumat (12/6/2026).
Forum ini dihadiri oleh berbagai organisasi mahasiswa lintas kampus seperti HMI, PMKRI, KAMMI, dan GMKI.
Kritikan paling menukik datang dari Ramanda Bima Prayuda, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Semarang. Di hadapan audiens, Bima secara terang-terangan mempertanyakan posisi politik Budiman saat ini.
“Apakah Bung Budiman masuk ke dalam kekuasaan untuk menjinakkan kekuasaan dari dalam, atau justru kekuasaan yang telah berhasil menjinakkan Bung Budiman?” tegas Bima.
Bima mengaku lebih mengagumi sosok Budiman versi 1998 yang vokal melawan rezim ketimbang posisinya hari ini.
Ia menilai respons dan jawaban yang diberikan Budiman terlalu mendaki-daki, normatif, serta gagal menyentuh keresahan konkret yang dirasakan oleh rakyat bawah.
Ketegangan berlanjut ketika Muhammad Rafli Susanto, Ketua HMI Komisariat FISIP Universitas Diponegoro (Undip), melontarkan kritik serupa dan menyebut narasi idealisme pemerintah cenderung “menidurkan” rakyat. Debat kusir dan aksi saling sanggah terjadi hingga memunculkan insiden ketegangan saat mahasiswa hendak meninggalkan forum sebelum mendengar jawaban utuh.
Budiman membantah narasi viral di media sosial yang menyebut dirinya mengusir mahasiswa. Ia menegaskan bahwa kritik harus dihargai, namun forum diskusi tetap wajib memberikan ruang jawab yang adil. “Negara tidak bisa dibangun hanya dengan kemarahan. Negara dibangun dengan gagasan, argumentasi, dan kemampuan menghadirkan jalan keluar,” ungkap Budiman.
Kericuhan di GIK UGM: Polemik Kritik Media Sosial
Hanya berselang tiga hari dari insiden di Semarang, gelombang penolakan kembali terjadi di Yogyakarta. Agenda diskusi yang menghadirkan tiga pejabat tinggi Kabinet Merah Putih di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026) malam berakhir ricuh.
Acara bertajuk “Kopdar x NYL Bareng Mas Dar” yang dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko tersebut terpaksa dibubarkan lebih awal dari jadwal semula.
Ketegangan dipicu oleh pernyataan Budiman yang dinilai memancing emosi audiens mahasiswa.
“Kalau mau kritik jangan di medsos, langsung saja di sini,” ujar Budiman saat sesi diskusi dimulai.
Ucapan tersebut direspons keras oleh massa mahasiswa yang langsung merangsek naik ke atas panggung sembari meneriakkan pekik revolusi. Demi alasan keamanan, tim pengawal segera mengevakuasi ketiga pembicara keluar gedung, sementara kendaraan operasional menteri sempat tertahan akibat pengadangan massa.
Pembelaan Budiman: “Saya Tidak Berubah, Hanya Jalurnya Berbeda”
Menghadapi rentetan resistensi dari kelompok mahasiswa, Budiman Sudjatmiko bergeming. Ia menegaskan bahwa pilihan politiknya untuk bergabung dengan pemerintahan pimpinan Prabowo Subianto bukanlah bentuk pelacuran intelektual atau pengkhianatan terhadap masa lalu.
“Aku masih seperti Budiman yang dulu. Saya enggak berubah,” aku Budiman.
Bagi Budiman, duduk di birokrasi dan memimpin BP Taskin adalah bentuk aktivisme melalui metode yang berbeda. Jika dahulu perubahan dituntut dari luar jalanan, kini ia memilih mengeksekusi perubahan dari dalam sistem kebijakan negara secara langsung, khususnya dalam mengintervensi program pengentasan kemiskinan dan memperjuangkan nasib kelompok marjinal.
Perjalanan Budiman dari kursi pesakitan politik Orde Baru hingga kursi kabinet hari ini menjadi refleksi nyata dinamika politik Indonesia.
Di satu sisi, pemerintah membutuhkan figur strategis berpengalaman; di sisi lain, independensi moral mahasiswa akan selalu menjadi alarm pengingat bagi setiap aktivis yang memilih masuk ke dalam pusaran kekuasaan.
Budiman di Hari Esok
Masa depan mengenai bagaimana sosok Budiman Sudjatmiko akan dikenang, apakah esok ia tetap dipandang sebagai pejuang kerakyatan atau justru dicatat dalam sejarah sebagai aktivis yang berbelok arah, kini berada di persimpangan jalan yang krusial.
Rentetan penolakan, kritik tajam, hingga kericuhan yang mewarnai kehadirannya di berbagai forum mahasiswa belakangan ini di Semarang dan Yogyakarta menjadi sinyal kuat adanya keretakan legitimasi moral di mata generasi muda.
Bagi basis massa mahasiswa saat ini, transformasi Budiman dari seorang figur ikonik perlawanan 1998 menjadi pejabat birokrasi dalam lingkaran kekuasaan merupakan sebuah anomali yang memicu gugatan mendasar atas konsistensi nilai-nilai idealisme yang dahulu ia agungkan.
Jika melihat dinamika hari ini, sentimen negatif yang menempatkan Budiman sebagai sosok yang “telah dijinakkan oleh kekuasaan” berpotensi besar menjadi narasi dominan di masa depan.
Pertanyaan-pertanyaan retoris dari para aktivis kampus mengenai apakah dirinya yang mengubah sistem dari dalam atau justru sistem yang berhasil mengubahnya, mencerminkan adanya mosi tidak percaya yang mendalam.
Apabila jabatannya sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) ke depan tidak mampu melahirkan kebijakan yang revolusioner bagi rakyat kecil, maka label sebagai aktivis yang “berbelok arah” demi pragmatisme politik akan mengkristal dan mengubur rekam jejak heroiknya di masa lalu.
Sebaliknya, Budiman sendiri menawarkan sudut pandang pertahanan yang rasional dengan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berubah, melainkan hanya berpindah jalur perjuangan.
Esok hari, ia bisa saja membuktikan bahwa masuk ke dalam sistem pemerintahan pimpinan Prabowo Subianto adalah sebuah langkah strategis untuk mengeksekusi ide-ide kerakyatan secara nyata, bukan lagi sekadar menjadi pengkritik dari luar jalanan.
Jika di masa mendatang BP Taskin berhasil secara masif mengentaskan kemiskinan dan membela hak-hak kelompok marjinal melalui instrumen kebijakan negara, sejarah mungkin akan mencatatnya dengan adil sebagai seorang reformis pragmatis yang berhasil memanfaatkan puncak kekuasaan untuk kemaslahatan publik.
Namun, tantangan terbesar bagi Budiman esok hari adalah bagaimana ia mengelola ruang dialog dan menghadapi kritik dari generasi penerusnya.
Insiden di GIK UGM menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang cenderung defensif atau menantang balik kritik mahasiswa di ruang publik justru dapat mempercepat pudarnya simpati publik dan memperlebar jarak antara dirinya dengan akar rumput.
Negara dan perubahan tidak bisa dibangun hanya dengan kemarahan, namun juga tidak bisa diselesaikan dengan kebebalan terhadap kritik; ketidakmampuan menjembatani pemikiran masa lalu dengan realita generasi hari ini akan membuat sosoknya kian terasing.
Pada akhirnya, bagaimana Budiman Sudjatmiko dikenang di masa depan tidak lagi ditentukan oleh pidato-pidato romantisme sejarah tentang keberaniannya di tahun 1998, melainkan oleh output konkret dari jabatannya saat ini.
Sejarah bersifat dinamis dan ditulis berdasarkan akhir dari sebuah perjalanan politik. Apakah ia akan dikenang sebagai seorang pahlawan demokrasi yang berevolusi menjadi negarawan eksekutor, atau sebagai potret melankolis dari seorang aktivis yang luluh di hadapan singgasana kekuasaan, sepenuhnya bergantung pada seberapa besar kebijakan yang ia lahirkan besok mampu menjawab penderitaan rakyat bawah.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply