Viral! Dugaan Mobilisasi Anak SD di Batam Demo Dukung MBG, Netizen Geram!

Massa yang terdiri dari pelajar di kawasan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan DPRD Kota Batam pada Minggu (21/6/2026) pagi mengikuti aksi demonstrasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) (KalderaNews/Ist)

Sharing for Empowerment

Kawasan Pemkot dan DPRD Batam dipadati aksi anak SD dukung MBG pada Minggu (21/6/2026). Netizen kecam dugaan eksploitasi anak.

BATAM, KalderaNews.com – Jagat media sosial X (Twitter) tengah dihebohkan oleh dugaan mobilisasi anak-anak Sekolah Dasar (SD) untuk mengikuti aksi demonstrasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Massa yang terdiri dari pelajar dan guru dilaporkan memadati kawasan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan DPRD Kota Batam pada Minggu (21/6/2026) pagi.

BACA JUGA:

Kabar ini memicu gelombang kemarahan netizen yang menilai tindakan pelibatan anak-anak dalam aksi turun ke jalan tersebut sebagai bentuk eksploitasi anak demi kepentingan kebijakan tertentu.

Berawal dari Unggahan Viral @boxxtoc

Dugaan ini pertama kali mendapat perhatian luas setelah akun X @boxxtoc mengunggah sebuah pernyataan dari salah satu anak yang ikut dalam barisan aksi tersebut.

“Aku ikut aksi demo ini tahunya dari mami,” tulis akun @boxxtoc, menirukan ucapan polos salah satu anak SD yang berada di lokasi.

Lebih lanjut, pengunggah menjelaskan bahwa anak-anak tersebut awalnya diberi tahu akan mengikuti acara pawai, namun ternyata di lapangan mereka diarahkan untuk melakukan demonstrasi mendukung program MBG. Muncul pula rumor bahwa aksi ini digerakkan atas instruksi pejabat daerah.

“Anak SD diajak ikut demo, dan banyak yang billing ini arahan dari Kepala Dinas Pendidikan. SAKIT JIWA KADISDIK.. Aku udah speechless dengan program MBG ini, anak SD disuruh pawai tapi ternyata di suruh demo dukung program MBG,” lanjut narasi yang beredar.

Banyak pihak menyayangkan jika instruksi tersebut benar-benar datang dari pihak dinas, karena anak-anak dinilai belum memiliki kapasitas untuk menentukan sikap politik atau memahami substansi dari sebuah kebijakan negara.

Reaksi Keras Netizen di Platform X

Meskipun cuitan asli yang memuat video tersebut kabarnya langsung dihapus oleh pengunggah pertama karena takut perkaranya membesar, netizen lain sudah terlanjur menangkap isu ini dan menyuarakan kecaman mereka.

Berikut adalah ragam komentar dan reaksi dari netizen:

@Brahim_maldini: “WTF ga cukup direkam suruh bikin Testi, ini suruh ikut turun”
@mhswr20: “Kenapa gurunya malah ngijinin ya, heran. Apa karna mereka juga ikut dapat jatah mbg yaa? Jadinya anteng aja…”
@HijauDaun2024: “Kejadian di Batam hari ini 21 Juni 2026 ribuan pelajar, guru, dll. Ikut pawai dari DPRD ke mall, bawa spanduk dukung MBG. Hanya Tuhan yang boleh menindak semua unsur pelaksana kegiatan ini.”
@TasyaAmara41424: “Jangan speechless… bersuara terus. Negara kita hancur kl orang2 baik dan cerdas diam dan putus asa. Sebanyak apapun pendukung MBG, masih berlipat lipat jumlahnya yg bs melihat kerusakannya…”
@negeriironi: “Kalau sampai anak SD dipakai buat mengarak program negara, berarti yang sedang dibangun bukan sekadar kebijakan. Tapi kebiasaan: sejak kecil diajari bahwa tugas rakyat bukan berpikir, tapi cukup ikut barisan. Guys seriously ini harusnya bisa masuk case eksploitasi anak gak?”
@RzkyOryzaSativa: “Gila fix asli Pemerintah laknat… Bener2 segala cara mereka gunakan…”
@J_a_y_a_Wijaya: “Apa yang kalian harapkan dari Presiden… Apapun dihalalkan olehnya”

Sorotan Tajam Eksploitasi Anak

Kritik paling komprehensif datang dari akun @fuhrerniq (Txt dari Drama Sosmed) yang merilis utas panjang bertajuk “EKSPLOITASI ANAK DALAM PROYEK MBG”. Akun tersebut menyoroti tiga poin pelanggaran serius dalam kasus ini:

Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA): Anak-anak berhak dilindungi dari pelibatan kegiatan politik dan situasi berbahaya. Demonstrasi jalanan dengan risiko kerumunan bukanlah tempat untuk anak usia 7 hingga 12 tahun.
Tameng Moral: Jika program MBG didukung secara otentik oleh rakyat, mengapa harus anak-anak yang dijadikan garis depan, bukan orang tua, guru, atau ahli gizi yang memiliki kapasitas berargumen?
Salah Ranah: Evaluasi anggaran negara semestinya diselesaikan di parlemen melalui audit lembaga pengawas, bukan dengan menyuruh bocah SD berdiri di tengah jalan membawa spanduk.

“Kami mendesak lembaga perlindungan anak @komnas_anak dan hak asasi manusia @KomnasHAM turun tangan memeriksa apakah ada unsur pemaksaan, iming-iming, atau ketidaktahuan orang tua. Jangan pernah lagi menyeret anak-anak ke kerumunan demonstrasi… Anak-anak berhak atas kursi di kelas, bukan barisan di jalan,” tegas akun @fuhrerniq.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.