Hasil kajian menegaskan bahwa pembangunan jalan tol melahirkan peluang sekaligus tantangan adaptasi sosial yang intensif bagi masyarakat.
SLEMAN, KalderaNews.com – Pembangunan infrastruktur skala besar seperti jalan tol tidak hanya mengubah lanskap geografis dan mempercepat jalur logistik nasional.
Di balik percepatan mobilitas dan konektivitas ekonomi, terdapat dinamika kompleks yang terjadi di akar rumput, mulai dari pergeseran mata pencaharian, perubahan struktur sosial, hingga adaptasi nilai dan norma lokal masyarakat terdampak.
Gambaran mendalam mengenai fenomena ini diungkap melalui riset dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (PRKSDK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.
BACA JUGA:
- UAJY Berhasil Gelar Lomba UI/UX Demi Dukung UMKM Lebih Melek Digital
- Universitas Prasetiya Mulya Dorong UMKM Daerah Naik Kelas
- Dear Perempuan Pelaku UMKM, Ada Beasiswa Studi Singkat di Australia Nih!
Hasil kajian yang dipresentasikan pada seminar bertema “Transformasi Sosial dan Ketahanan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan” ini menegaskan bahwa pembangunan jalan tol melahirkan peluang sekaligus tantangan adaptasi sosial yang intensif bagi masyarakat.
Pergeseran Mata Pencaharian dan Struktur Sosial
Pembangunan jalan tol di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dinamika tersendiri, terutama terkait regulasi kawasan cagar budaya serta pemanfaatan lahan Sultan Ground dan Paku Alam Ground.
Peneliti Ahli Madya PRKSDK BRIN, Akhmad Purnama, memaparkan bahwa transformasi sosial masyarakat berlangsung secara bertahap dalam tiga fase utama, yaitu sebelum pembangunan, masa konstruksi, dan pasca-pembangunan atau fase operasional.
Pada fase sebelum pembangunan, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Ketika proses konstruksi dimulai dan lahan pertanian berkurang, warga mulai beralih profesi menjadi buruh proyek, petugas keamanan, atau membuka usaha kecil.
Setelah jalan tol beroperasi penuh, struktur mata pencaharian berkembang menjadi lebih beragam dengan tumbuhnya sektor perdagangan, jasa, transportasi, pariwisata, penginapan, hingga unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perubahan ini secara langsung memengaruhi tingkat pendapatan serta status sosial warga. Pembebasan lahan sempat memicu kesenjangan antara masyarakat yang menerima dana kompensasi dan warga yang tidak memiliki aset lahan.
Peluang ekonomi baru memungkinkan sebagian masyarakat meningkatkan status sosial mereka, sementara kelompok buruh tani umumnya hanya mengalami perpindahan jenis pekerjaan tanpa peningkatan status ekonomi yang signifikan.
Selain itu, kajian ini mencatat peningkatan peran perempuan dalam menopang ekonomi keluarga melalui pengelolaan usaha kuliner, UMKM, kerajinan, dan sektor jasa.
Ketahanan Sosial, Modal Lokal, dan Strategi Adaptasi
Perubahan sosial akibat pembangunan infrastruktur tidak hanya terjadi pada dimensi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek hubungan antarwarga, nilai, dan norma.
Peneliti Ahli Utama PRKSDK BRIN, Ikawati, menggarisbawahi pentingnya modal sosial sebagai benteng ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan yang berlangsung cepat.
“Pembangunan jalan tol tidak hanya mengubah kondisi fisik wilayah, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, pembangunan perlu memperhatikan aspek hubungan sosial, nilai, norma, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan,” tegas Ikawati.
Hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaksana pembangunan dapat tetap terjaga dengan baik berkat komunikasi, musyawarah, serta tingkat kepercayaan sosial (social trust) yang tinggi.
Modal sosial berupa semangat gotong royong dan jaringan sosial menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan komunitas. Nilai kekeluargaan, toleransi, penghormatan terhadap tradisi, serta prinsip keadilan tetap dipertahankan meskipun lingkungan sekitar mengalami modernisasi pesat.
Bentuk adaptasi masyarakat juga terlihat jelas saat proses relokasi fasilitas umum dan sosial, seperti tempat ibadah dan makam leluhur. Proses tersebut berjalan kondusif melalui musyawarah tanpa mengorbankan nilai budaya maupun keagamaan.
Di samping itu, dari sisi perilaku ekonomi, sebagian warga penerima ganti rugi mulai mengalokasikan dana kompensasi untuk kegiatan investasi produktif demi kesejahteraan jangka panjang.
Rekomendasi Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan
Dampak sosial dari pembangunan infrastruktur bersifat sangat dinamis sehingga memerlukan pemantauan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil riset tersebut, BRIN merumuskan beberapa langkah strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan para pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan kesejahteraan sosial.
Pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat penyediaan ruang publik yang inklusif serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Selain itu, perlindungan terhadap nilai-nilai budaya lokal dan penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal menjadi hal yang krusial. Pendampingan literasi keuangan bagi masyarakat penerima dana kompensasi juga perlu ditingkatkan agar dana tersebut dimanfaatkan secara produktif.
Terakhir, peningkatan kapasitas pemerintah di tingkat kalurahan menjadi kunci utama dalam memetakan dan mengelola dinamika sosial di wilayahnya secara efektif.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply