Profil dan rekam jejak LHKPN Yunita Mustika Putri, Kepala BKPSDM Bogor yang disorot usai penggeledahan oleh penyidik KPK.
BOGOR, KalderaNews.com – Nama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri, S.H., M.Hum., mendadak menjadi perbincangan publik.
Sorotan ini mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor BKPSDM Kabupaten Bogor pada Kamis, 27 Agustus 2026, terkait dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
BACA JUGA:
- Profil Prof. Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed Lulusan Jerman yang Terjaring OTT KPK
- Sosok dan Profil Pendidikan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Kena OTT KPK
- Dibekuk KPK, Ini Sosok dan Profil Pendidikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini
Di luar proses hukum yang berjalan, profil karier serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Yunita turut menyita perhatian akibat lonjakan nilai aset yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun.
Profil Ringkas dan Rekam Jejak Karier
Yunita Mustika Putri merupakan pejabat karir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan latar belakang pendidikan di bidang hukum (S.H., M.Hum.). Rekam jejak jabatannya berdasarkan laporan LHKPN mencakup:
- 2021–2022: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
- 2023–2024: Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor
- 2025–Sekarang: Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor
Analisis LHKPN: Kenaikan Kekayaan 855,9% (2021–2025)
Berdasarkan data LHKPN periode 2021 hingga 2025, total harta kekayaan Yunita melonjak dari Rp893,65 juta menjadi Rp8,54 miliar (naik sekitar 9,56 kali lipat atau 855,9%).
| Tahun Periodik | Jabatan Resmi | Total Harta Kekayaan | Komposisi Utama Aset |
| 2021 | PPK Sekretariat DPRD | Rp893.650.000 | Mobil Toyota Vellfire 2016 (Rp840 juta), Kas (Rp53,65 juta) |
| 2022 | PPK Sekretariat DPRD | Rp892.304.504 | Mobil Toyota Vellfire 2016 (Rp830 juta), Kas (Rp62,30 juta) |
| 2023 | Sekretaris DPRD | Rp6.970.000.000 | 4 bidang tanah/bangunan (Rp5,25 M), Harta bergerak (Rp700 juta) |
| 2024 | Sekretaris DPRD | Rp7.470.000.000 | Apresiasi nilai 4 properti, Harta bergerak (Rp750 juta), Kas (Rp300 juta) |
| 2025 | Kepala BKPSDM | Rp8.542.499.243 | 5 bidang tanah/bangunan (Rp6,91 M), Kas & setara kas (Rp426,98 juta) |
Catatan: Sepanjang periode 2021–2025, Yunita tercatat tidak memiliki utang sama sekali (nihil utang).
Penyidikan KPK dan Klarifikasi Status
Terkait penggeledahan oleh penyidik KPK di Kantor BKPSDM serta Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor pada 27 Agustus 2026:
- Penyitaan Dokumen: Tim KPK mengamankan sejumlah dokumen dari lokasi untuk ditelaah lebih lanjut terkait dugaan pemotongan insentif pajak/retribusi daerah.
- Status Hukum: Hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka maupun merinci nilai uang yang disinyalir terkait perkara tersebut.
- Praduga Tak Bersalah: Penggeledahan kantor BKPSDM maupun data lonjakan LHKPN tidak serta-merta membuktikan keterlibatan Yunita dalam dugaan kasus korupsi tersebut tanpa adanya penetapan resmi dari pihak berwenang.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply