Hak Jawab Kuasa Hukum Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Kepindahan Sekolah EJH, Bukan Dikeluarkan

Bullying atau perundungan di sekolah. (Ist.)

Sharing for Empowerment

Kantor Hukum Puri & Partners meluruskan kepindahan EJH dari sekolah bukan karena dikeluarkan dan simak juga kronologinya berikut ini.

JAKARTA, KalderaNews.com – Pihak Kantor Hukum Puri & Partners selaku kuasa hukum dari salah satu siswa memberikan hak jawab sekaligus meluruskan pemberitaan terkait informasi kepindahan kliennya dari salah satu sekolah swasta di Jakarta Utara pada pemberitaan KalderaNews.com berjudul “Kasus Bullying Terpa Sebuah Sekolah Swasta di Jakarta Utara, Ada Indikasi Rekayasa Laporan dan CCTV yang Disembunyikan” dan “Tanggapi Dugaan Kasus Bullying di Sebuah Sekolah Swasta di Jakarta Utara, Humas Yayasan Sebut Telah Ambil Langkah Sesuai Tata Tertib“.

Melalui hak jawabnya pada Redaksi KalderaNews.com, Pimpinan Kantor Hukum Puri & Partners, Putri Maya Rumanti, S.H., M.H., menegaskan, kepindahan salah satu siswa berinisial EJH bukanlah karena dikeluarkan oleh pihak sekolah atas dasar keterbukaan atau keterbuktian sanksi, melainkan inisiatif murni dari orang tua EJH demi melindungi mental dan psikologis anak.

Keputusan tersebut diambil secara resmi melalui usulan pindah sekolah setelah melalui rentetan tekanan yang dialami korban di lingkungan sekolah.

BACA JUGA:’

“Bukan keluar, itu atas inisiatif orang tua dari EJH karena telah mendapati bukti hasil pemeriksaan Psikolog Forensik,” ujar Putri pada KalderaNews.com pada Jumat (30/10/2026).

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kata Putri, EJH mengalami tekanan psikis, diasingkan di kelas selama hampir 5 bulan, hingga dikirimi karangan bunga dengan bahasa yang sangat menyakitkan.

“Hal ini mengakibatkan minat belajar dan prestasi EJH mengalami penurunan drastis,” kata dia.

Kronologi Kasus Versi EJH

Berdasarkan Keterangan Resmi Kantor Hukum Puri & Partners), berikut adalah kronologi lengkap perjalanan kasus yang disampaikan oleh Putri Maya Rumanti, S.H., M.H.:

Permasalahan bermula dari laporan seorang wali murid berinisial DWLS yang memiliki anak di sekolah Penabur Kelapa Gading—yang melayangkan somasi kepada pihak sekolah.

Dalam somasinya, DWLS menarasikan bahwa anaknya telah di-bully oleh EJH, yang merupakan klien dari Kantor Hukum Puri & Partners.

Pihak sekolah sempat melakukan proses penyelesaian, namun desakan agar EJH dihukum terus terjadi.

Narasi pun berkembang seolah-olah EJH telah melakukan tindakan perundungan (bullying) terhadap beberapa siswa dan siswi lain.

Anehnya, tanpa didukung bukti yang valid, pihak Sekolah Penabur Kelapa Gading sempat berencana mengeluarkan EJH.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, keluarga EJH berhak melakukan banding dan pembelaan.

Setelah menempuh jalur tersebut dengan melakukan penyanggahan, Suku Dinas Pendidikan akhirnya membatalkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Penabur karena seluruh tuduhan yang diarahkan kepada EJH terbukti tidak benar sama sekali.

Merasa belum puas, DWLS kembali melaporkan EJH ke Polres Metro Jakarta Utara. Namun, sekali lagi, tuduhan tersebut tidak terbukti, sehingga perkara resmi di-SP3-kan (dihentikan penyidikannya).

Karena tuduhan terus bertubi-tubi, pihak sekolah yang seharusnya menjadi tumpuan dan berlaku adil justru diduga turut melakukan tindakan kekerasan non-fisik terhadap EJH.

EJH diasingkan sendirian di dalam kelas, bahkan pihak sekolah dinilai ikut membangun narasi-narasi negatif terhadap anak tersebut.

Akibat tekanan mental dan psikis yang dialami EJH, Kantor Hukum Puri & Partners di bawah kepemimpinan Putri Maya Rumanti, S.H., M.H. resmi melaporkan Kepala Sekolah berinisial M ke Direktorat Perlindungan Anak dan Perdagangan Orang (PPA) Mabes Polri atas dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Laporan tersebut telah tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTL/210/V/2026/BARESKRIM.

Saat ini, kasus tersebut tengah berada di tahap penyelidikan, bersiap naik ke tahap penyidikan, dan pihak kuasa hukum berharap segera ada penetapan tersangka.

Pihak Puri & Partners menyatakan bahwa seluruh narasi memiliki bukti yang valid. Melalui pemuatan hak jawab ini, mereka berharap narasi-narasi negatif terhadap EJH dapat dihentikan.

Pihak kuasa hukum juga telah mengadakan konferensi pers serta somasi terbuka dengan mengundang media agar duduk perkara menjadi jelas secara transparan.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com