Threads Yodhia Antariksa sebut gaji guru DKI Rp20 juta diserbu netizen. Begini respons dan kenyataan sebenarnya.
JAKARTA, KalderaNews.com — Unggahan pakar manajemen Yodhia Antariksa di platform media sosial Threads melalui akun @yodhia.antariksa mendadak viral dan memicu perdebatan sengit netizen.
Hal ini terjadi setelah dirinya menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang mencapai Rp92 triliun, serta imbal hasil finansial yang diterima para aparat sipil dan tenaga pengajar di ibu kota.
Dalam unggahan yang memuji kinerja Pemprov DKI dan Gubernur Pramono Anung tersebut, Yodhia memaparkan beberapa poin kesejahteraan pegawai, termasuk nominal gaji guru sekolah negeri yang dinilainya amat tinggi.
BACA JUGA:
- Kemenag Usul Gaji Guru Honorer Naik, Madrasah Swasta Gratis!
- Anggaran Pendidikan 2027 Tembus Rp820,9 T, Apakah Gaji Guru Naik? Ini Kata Menkeu
- Viral di Threads, Segini Bocoran Gaji Guru SDIT di Berbagai Daerah
“APBD DKI amat jumbo, Rp 92 T. Dampaknya:
Gaji kabag pemprov DKI sekitar Rp 60 juta per bulan.
Banyak lulusan bagus UI dan ITB yg mau jadi ASN Pemprov DKI, sebab gaji gak kalah sama swasta.
MRT bagus krn bnyk pegawai dari top campus RI. Gaji manajernya 50 juta perbulan.
Gaji guru SD SMP SMA Negri DKI amat bagus. 15 sd 20 jutaan per bulan.
Bravo DKI Jakarta. Bravo Pram,” tulis akun @yodhia.antariksa.
Sorotan pada Gaji Guru: Benarkah Tembus Rp15–20 Juta?
Pernyataan Yodhia mengenai estimasi penghasilan guru SD, SMP, hingga SMA Negeri di DKI Jakarta yang diklaim menembus Rp15 hingga Rp20 juta per bulan menjadi poin yang paling banyak disanggah dan dipertanyakan oleh warganet.
Sejumlah netizen dan pihak yang mengaku mengetahui realita di lapangan langsung melayangkan ralat serta kritik pedas di kolom komentar.
Banyak pengguna Threads menilai angka yang disebutkan terlalu berlebihan (overclaim) dan tidak sesuai dengan realita lapangan yang diterima oleh mayoritas tenaga pengajar.
Akun @iqbalhudaamaris melayangkan bantahan keras terhadap klaim tersebut: “Gaji guru dki jauh ga sampai 15 juta jauh di bawah TU dan tenaga kebersihan pns di sekolah, ngaco ini hoax”
Akun @arifkudo26 merespons dengan nada heran: “Gaji guru 15 – 20 juta?guru dimama pak?”
Akun @dimasumbara9 meluruskan bahwa realita penghasilan riil guru PNS di lapangan jauh dari angka tersebut: “Amiiin… gaji gurun pns dki bisa segitu pak.. walaupun realitanya setengahnya dari itu”
Polemik Kesejahteraan ASN dan Pegawai Kontrak di DKI
Selain masalah gaji guru, poin-poin lain dalam unggahan @yodhia.antariksa turut memicu tanggapan kritis terkait struktur gaji pejabat Pemprov DKI hingga nasib tenaga kerja non-ASN.
Klarifikasi Gaji Kepala Bagian (Kabag): Akun @natripat1 memberikan koreksi teknis atas klaim gaji kabag sebesar Rp60 juta: “Ralat, kabag itu paling di 45jt perbulan”
Kritik Kebijakan Pemangkasan Hak Karyawan: Akun @ade_v1401 membeberkan dinamika internal dan nasib karyawan yang belum berstatus tetap: “Itu yg asn dimulai dari jaman ahok,makmur. dipimpin gub dki sekrang banyak komplain terutama bagi karyawan dki yg belum berstatus jelas yg biasanya sudh dianggarkan pada di cut padahal beban kerja sama tp ada hak yg tidak diberikan. Miris seh. Klo nyalon lagi besok ngga bakalan kupilih.pencitraan diluaran bagus, karyawan sendiri ada hak2 yg tidak dipenuhi.dzalim pemimpin sekarang.”
Skeptisisme Terhadap Pujian Politik: Akun @puci_adrian menilai narasi tersebut terlalu membesar-besarkan pencapaian: “Mas pram bagus tp ini overclaim dan overproud”
Senada dengan itu, akun @shevandra_frd menambahkan bahwa “kata ‘bravo’ nya multitafsir”.
Ketimpangan Pembangunan Daerah Jadi Perhatian
Di tengah riuh sanggahan mengenai besaran gaji, sebagian warganet juga menyoroti masalah struktural terkait ketimpangan anggaran antara DKI Jakarta dan provinsi lainnya di Indonesia.
Akun @cumiladomudo menyampaikan harapannya agar pemerataan ekonomi dan anggaran dapat terjadi di seluruh Indonesia: “Benar sekali pak, selain dari segi infrastruktur, transportasi publik, sampe perputaran ekonomi, Jakarta emang masih jauh memimpin karena statusnya sebagai pusat bisnis dan bekas ibu kota. makanya amat enak kalo pembangunan daerah itu merata. Akan banyak tercipta ‘jakarta’ lain diberbagai daerah yang bisa menciptakan dampak seperti yang bapak sebutkan🥹”
Hingga kini, diskusi di unggahan akun Threads @yodhia.antariksa masih terus bergulir dan memicu perdebatan mengenai transparansi standar gaji tenaga pendidik serta efektivitas pengelolaan APBD di wilayah DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnyadi Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply