Ini Alasan Lulusan SMP Tidak Lanjut SMA

Ketimpangan akses sekolah jadi penyebab utama lulusan SMP putus sekolah. Simak sorotan Komisi X DPR dan data terbaru BPS.

JAKARTA, KalderaNews.com – Masa peralihan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menuju Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menjadi titik krusial tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Ketimpangan pemerataan akses dan minimnya daya tampung fasilitas pendidikan di daerah disebut sebagai faktor pemicu utama persoalan ini.

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti bahwa pengelolaan pendidikan menengah yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi kerap menghadapi kendala geografis. Luasnya cakupan wilayah provinsi membuat penyediaan unit sekolah baru belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah di tiap daerah.

Solusi Sinergi Pemda dan Subsidi Sekolah Swasta

Untuk mengatasi hambatan akses tersebut, Ledia mendorong pemerintah provinsi agar tidak berjalan sendiri, melainkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun kota guna memetakan kebutuhan riil di lapangan.

BACA JUGA:

• Kesempatan Emas! Beasiswa Penuh untuk Lulusan SMP/MTs, Biaya Sekolah Gratis dan Dapat Uang Saku Bulanan
• Inilah 8 SMA Semi Militer di Indonesia, Bisa Jadi Referensi Lulusan SMP
• Panduan Mudah Memilih Hadiah buat Kelulusan SMP

“Maka harus juga kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota tentang proporsi jumlah penduduk dan jumlah sekolah yang disiapkan. Ditambah lagi kita juga perlu menyiapkan kalau pemerintah provinsi tidak punya anggaran yang cukup memadai untuk membangun sekolah baru, maka yang harus dilakukan adalah kerja sama dengan sekolah swasta,” ujar Ledia dalam tayangan kanal YouTube TVR Parlemen, Jumat (13/11/2026).

Menurut Ledia, kemitraan dengan institusi pendidikan swasta merupakan solusi taktis untuk mempercepat pemerataan. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan pemerintah daerah meliputi:

• Peningkatan mutu: Membantu pembinaan dan standar kualitas sekolah swasta agar setara dengan sekolah negeri.
• Pemberian subsidi biaya: Menanggung pembiayaan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di institusi swasta karena keterbatasan kuota sekolah negeri.
• Prioritas anggaran daerah: Mengalokasikan APBD untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan unit baru SMA, SMK, maupun SLB secara bertahap.

Potret Pendidikan Nasional Menurut Data BPS

Persoalan terhambatnya transisi pendidikan dari tingkat menengah pertama ke menengah atas ini tercermin jelas dalam data statistik nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa capaian pendidikan rata-rata masyarakat Indonesia masih tertahan di jenjang pendidikan dasar.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, memaparkan perbandingan antara capaian aktual dan target harapan pendidikan penduduk dalam rilis resminya:

Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara harapan mengenyam pendidikan tinggi (HLS) dengan realitas di lapangan (RLS) yang masih berhenti di bangku kelas 3 SMP.

Tanpa adanya percepatan pemerataan daya tampung SMA/SMK dan dukungan pembiayaan yang inklusif dari pemerintah pusat maupun daerah, angka putus sekolah di masa transisi jenjang menengah berisiko terus membayangi target peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.