
Kejati Jabar menahan dosen UPI berinisial BK dan Direktur PT Arkindo DWR terkait dugaan korupsi pembangunan gedung UPI dengan kerugian negara Rp25,98 miliar.
BANDUNG, KalderaNews.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Convention and Exhibition Center (CWP-03) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.
Kedua tersangka tersebut adalah seorang dosen UPI berinisial BK yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta DWR selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta yang berperan sebagai pelaksana pekerjaan.
BACA JUGA:
- Ratusan Mahasiswa UPI Bandung Kesulitan Membayar UKT, Badan Advokasi Mahasiswa Desak Kampus Berikan Solusi
- Sosok Mahasiswi UPI Bandung yang Meninggal di Gymnasium, Nilai IPK-nya 3,9 dan Aktif Berorganisasi
- Lockdown Kampus Tak Surutkan Dosen UPI Bandung Produksi Handsanitizer, Sayangnya untuk UPI Saja
Sebelumnya, penyidik Kejati Jawa Barat telah menetapkan BK dan DWR sebagai tersangka sejak 29 Juli 2026. Berdasarkan hasil perhitungan audit Inspektorat Jenderal tertanggal 26 Mei 2026, perbuatan kedua tersangka ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25,98 miliar.
Kronologi Proyek dan Modus Penyimpangan Anggaran
Proyek pembangunan gedung di lingkungan kampus UPI yang dikerjakan pada tahun 2024 ini bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kemendikbudristek.
Dalam proses pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah pelanggaran prosedural hingga pencairan dana fiktif:
- Kenaikan Nilai Kontrak: Kontrak awal proyek diteken pada 3 Juni 2024 senilai Rp47,1 miliar, namun kemudian mengalami adendum sehingga nilainya membengkak menjadi sekitar Rp52,4 miliar disertai perpanjangan tenggat penyelesaian dari 30 Desember 2024 menjadi 20 Januari 2025.
- Penggunaan Dokumen Jaminan Palsu: Tersangka DWR diduga menyerahkan dokumen jaminan yang tidak sah meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan retensi, hingga jaminan pembayaran. Sementara itu, BK selaku PPK diduga lalai tidak melakukan verifikasi keabsahan dokumen jaminan tersebut ke pihak bank penerbit sebelum menandatangani kontrak.
- Pencairan 100% Meski Proyek Mangkrak: Penyimpangan berlanjut pada tahap pembayaran termin. Kendati progres fisik pembangunan gedung di lapangan baru menyentuh angka 75,34%, tersangka BK tetap mencairkan anggaran secara penuh kepada kontraktor.
“BK selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak kepada DWR,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, dalam keterangan tertulisnya.
Lokasi Penahanan dan Jeratan Pasal Tersangka
Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, kedua tersangka kini menjalani masa penahanan di lokasi yang terpisah:
- Tersangka BK: Ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A Bandung.
- Tersangka DWR: Ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika, Papua Tengah, mengingat yang bersangkutan juga tengah menjalani proses hukum dalam perkara lain.
Atas perbuatannya, penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan dakwaan subsider Pasal 604 dengan pasal-pasal juncto yang sama.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.


Leave a Reply