Wow, Kemensos-Pemprov DKI Bangun Sekolah Rakyat 8 Hektare di Lahan UI

Guru Sekolah Rakyat
Guru Sekolah Rakyat (KalderaNews/Dok. Menpan)
Sharing for Empowerment

Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta sepakat menyiapkan 8 hektare lahan Hutan Kota UI untuk Sekolah Rakyat serta memperkuat program Perlinsos Digital.

JAKARTA, KalderaNews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menjalin sinergi strategis guna menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan Sekolah Rakyat serta percepatan transformasi data melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

BACA JUGA:

Kesepakatan kerja sama tersebut tercapai dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).

Penyiapan 8 Hektare Lahan Hutan Kota UI dan Perluasan di Margaguna

Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah kesiapan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat di wilayah ibu kota:

  • Pemanfaatan Lahan Hutan Kota UI: Universitas Indonesia (UI) bersedia mengalokasikan lahan seluas kurang lebih 8 hektare dari total lebih dari 100 hektare kawasan Hutan Kota UI yang berada di sisi wilayah DKI Jakarta. Gus Ipul menyampaikan bahwa proses administrasi tengah berjalan dan tinggal menanti penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur DKI Jakarta dan Rektor UI sebelum eksekusi pembangunan dimulai.
  • Perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4: Kedua pihak juga menyepakati perluasan lahan SRT 4 DKI Jakarta yang berlokasi di Margaguna, Jakarta Selatan. Untuk mendukung rencana ini, fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta akan direlokasi sehingga lahannya dapat dioptimalkan bagi operasional Sekolah Rakyat.

Percepatan Perlinsos Digital dan Uji Coba PP Konsesi Disabilitas

Selain sektor infrastruktur pendidikan, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta turut menyepakati dua langkah strategis di bidang kesejahteraan sosial:

  • Deklarasi Perlinsos Digital: Pemutakhiran data serta perluasan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) akan dilakukan secara digital. Program ini akan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, hingga pilar-pilar sosial di DKI Jakarta yang bertugas sebagai relawan Agen Perlinsos.
  • Piloting PP Nomor 31 Tahun 2026: Pemerintah akan menggelar uji coba pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Kebijakan ini bertujuan menjamin akses layanan publik yang lebih mudah, terjangkau, dan setara bagi penyandang disabilitas, khususnya di sektor transportasi dan kesehatan.

Pertemuan koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Kemensos, antara lain Sekretaris Jenderal M. Hasan Chabibie, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto, serta Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


10 views