Rincian aturan pesangon, UPMK, dan sanksi denda hingga Rp2 miliar bagi perusahaan yang lalai bayar hak buruh di UU Ketenagakerjaan 2026.
JAKARTA, KalderaNews.com – Pemerintah dan DPR resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan terhitung sejak 28 Oktober 2026.
Beleid baru ini membawa sejumlah ketentuan krusial terkait hak-hak finansial bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
BACA JUGA:
- Gaji Naik & Pesangon Dijamin! Ini Gebrakan UU Ketenagakerjaan Baru
- Tiba-Tiba Kena PHK? Jangan Kirim CV Dulu! Lakukan Ini dalam 72 Jam!
- Resmi Berlaku! Cuti Bersama Tidak Lagi Potong Cuti Tahunan Pekerja
Berdasarkan regulasi anyar tersebut, pekerja yang terkena PHK berhak memperoleh hak kompensasi yang meliputi uang pesangon (hingga 9 bulan upah), uang penghargaan masa kerja (UPMK) (hingga 10 bulan upah), serta uang penggantian hak (UPH) dengan faktor pengali yang disesuaikan berdasarkan alasan PHK.
Skema Besaran Uang Pesangon Berdasarkan Masa Kerja
Merujuk pada Pasal 232 ayat (2) UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026, besaran uang pesangon utama diatur secara berjenjang menurut lamanya masa kerja:
- Kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
- 1 hingga 2 tahun: 2 bulan upah
- 2 hingga 3 tahun: 3 bulan upah
- 3 hingga 4 tahun: 4 bulan upah
- 4 hingga 5 tahun: 5 bulan upah
- 5 hingga 6 tahun: 6 bulan upah
- 6 hingga 7 tahun: 7 bulan upah
- 7 hingga 8 tahun: 8 bulan upah
- 8 tahun atau lebih: Maksimal 9 bulan upah
Selain pesangon di atas, pekerja juga berhak menerima Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sesuai Pasal 232 ayat (3), yang mulai diberikan sebesar 2 bulan upah untuk masa kerja 3 hingga 6 tahun, hingga mencapai batas tertinggi 10 bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 24 tahun atau lebih.
Faktor Pengali Berdasarkan Alasan PHK
Besaran akhir nilai kompensasi yang diterima buruh sangat ditentukan oleh alasan di balik terjadinya PHK:
- Efisiensi, Akuisisi, atau Penggabungan Usaha: Jika perusahaan melakukan efisiensi, akuisisi, atau penggabungan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja kembali, buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali lipat dari ketentuan standar.
- Perusahaan Tutup, Pailit, atau Force Majeure: Untuk PHK yang disebabkan perusahaan tutup akibat kerugian 2 tahun berturut-turut, mengalami pailit, atau terkena keadaan memaksa (force majeure), pesangon dibayarkan sebesar 1 kali ketentuan standar.
- Memasuki Usia Pensiun: Buruh yang di-PHK karena memasuki usia pensiun berhak memperoleh 2 kali uang pesangon dan 1 kali UPMK.
Sanksi Pidana Tegas Bagi Perusahaan yang Lalai Bayar Pesangon
UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja melalui ancaman sanksi pidana yang sangat tegas bagi pengusaha yang dengan sengaja lalai membayarkan hak-hak pekerja yang terkena PHK.
Berdasarkan Pasal 295 ayat (1):
“Setiap Pemberi Kerja yang dengan sengaja tidak membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.“
Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh badan usaha/perusahaan, ancaman pidana denda meningkat menjadi:
- Paling sedikit Kategori IV (maksimal Rp200 juta berdasarkan ketentuan KUHP/UU No. 1 Tahun 2023).
- Paling banyak Kategori VI (mencapai maksimal Rp2 miliar).
Dengan aturan baru ini, perusahaan di Indonesia dituntut untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban finansial ketenagakerjaan guna menghindari sanksi hukum berat berupa penjara maupun denda miliaran rupiah.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply