Wamenag sepakat dengan Jaksa Agung beri tuntutan maksimal & blacklist pelaku kekerasan seksual di pesantren. Izin bisa dicabut!
JAKARTA, KalderaNews.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengambil sikap tanpa kompromi terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual di pesantren harus dijatuhi tuntutan seberat-beratnya secara hukum dan dilarang keras untuk kembali menduduki posisi apa pun di dunia pendidikan.
Sikap tegas tersebut diungkapkan Wamenag saat memberikan pembinaan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (5/11/2026) lalu.
BACA JUGA:
- Tertibkan Pesantren Ilegal Selamatkan Santri, Menag Perketat Aturan Syarat Kiai
- Heboh Skandal Pelecehan Guru SMPN 3 Depok, Diduga 7 Siswi Korban Saat Pesantren Kilat
- Miris! FSGI Catat Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Meningkat Tajam
Ia menyampaikan bahwa kebijakan penegakan hukum yang keras ini merupakan hasil kesepahaman langsung bersama Jaksa Agung.
“Sampai saya ke Jaksa Agung dan sudah ada kesepahaman karena pelaku yang terbukti secara hukum tuntutannya harus yang paling berat. Jadi kalau dituntut 5 sampai 9 tahun (hukumannya 9 tahun), 8 sampai 12 tahun, dan blacklist, jangan lagi di posisi itu. Terutama dia guru atau ustad di pesantren, sudah haram hukumnya,” tegas Wamenag Syafi’i.
Efek Jera dan Harga Mati Perlindungan Santri
Menurut Wamenag, hukuman maksimal dan sanksi blacklist (masuk daftar hitam) mutlak diperlukan guna menimbulkan efek jera yang kuat sekaligus mencegah kasus serupa terulang di masa depan. Pelaku yang terbukti bersalah tidak boleh lagi diberi celah atau kesempatan sekecil apa pun untuk kembali menjadi pengasuh, guru, maupun kiai di lembaga pendidikan mana pun.
Wamenag mengingatkan bahwa para orang tua melepaskan dan menitipkan anak-anak mereka ke pesantren dengan harapan besar agar dididik dengan benar dan menjadi pribadi yang baik. Kepercayaan yang suci tersebut tidak boleh dikhianati oleh oknum pendidik yang seharusnya melindungi.
“Ini tidak main-main. Orang yang datang mengantarkan anaknya ke pesantren ingin anaknya menjadi baik dan dididik dengan benar. Jangan sampai anak yang dititipkan dengan harapan menjadi lebih baik justru rusak karena perilaku pengasuhnya,” ujar Wamenag dengan tegas.
Sanksi Administratif: Pencabutan Izin Operasional Pesantren
Tidak hanya menyasar oknum pelaku secara individu, Kemenag juga memegang kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif berat kepada institusi atau lembaga yang terbukti melakukan pembiaran atau terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Sanksi tegas tersebut mencakup pencabutan izin operasional pesantren.
Langkah drastis ini menunjukkan komitmen serius negara dalam memastikan bahwa pesantren benar-benar menjadi lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bermoral bagi seluruh santri.
Di hadapan jajaran ASN Kanwil Kemenag Aceh, Wamenag turut mengimbau seluruh pegawai agar ikut mengambil peran aktif dalam menjaga integritas lembaga pendidikan keagamaan serta memperkuat sistem pengawasan di daerah masing-masing.
Menurutnya, kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi pesantren hanya dapat dipertahankan jika keselamatan, keamanan, dan masa depan para santri diletakkan sebagai prioritas utama.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply