Ia juga menyoroti peluang SMK bisa mendampingi pengelolaan dana desa yang diharapkan bisa digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah berharap kolaborasi SMK dengan desa bisa ikut mengentaskan pengangguran desa.
“Masyarakat juga harus mandiri dalam bidang pangan, ekonominya harus tumbuh. Jangan sampai Garut beli garam dari Jakarta. Pulau Jawa bagian selatan masih menjadi tantangan untuk menjadi pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Direktorat SMK memang harus berupaya mendukung keberadaan SMK untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pengembangan ekonomi pedesaan, serta mampu mengembangkan potensi/kompetensi SDM desa agar berkontribusi secara langsung dalam program tersebut.
Dengan memperhatikan pentingnya ketahanan pangan nasional dan sebagai upaya percepatan pembangunan pedesaan, maka perlu dilaksanakan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat melalui Direktorat SMK berinisiasi menyelenggarakan koordinasi di tingkat desa. Tujuannya untuk mendukung dan menguatkan fungsi dan peran seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat SMK, SMK-SMK, dan pemangku kepentingan di tingkat desa terkait.
Leave a Reply