Teori Versus Realita: FSGI Berikan Rapor Merah untuk Pembelajaran Jarak Jauh




Retno Listyarti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada diskusi daring bertema "Mengukur Kinerja Mendikbud: Antara Survei dan Kenyataan." (KalderaNews/Syasa Halima)
Retno Listyarti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada diskusi daring bertema "Mengukur Kinerja Mendikbud: Antara Survei dan Kenyataan." (KalderaNews/Syasa Halima)

JAKARTA, KalderaNews.com – Vox Point Indonesia dan NU Circle mengadakan webinar bertema “Mengukur Kinerja Mendikbud: Antara Survei dan Kenyataan.” Pada webinar hadir Retno Listyarti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ia menyampaikan penilaian Federasi Serikat Guru Indonesia terhadap kebijakan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Ia memaparkan bahwa nilai ketuntasan minimum dari FSGI adalah 75 dari 100. FSGI betul-betul menilai dari segi kinerja menteri.

“Nilai 100 kami berikan pada penghapusan ujian nasional, karena pak Nadiem ketika menjadi menteri arahnya menghapus ujian nasional. Lalu kedua, kami juga menilai terkait Program Organisasi Penggerak (POP) itu kita nilai juga 55, jadi di kategori kurang sekali,” ujarnya.

BACA JUGA:

Kemudian, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga tak luput dari penilaian FSGI. Mereka menilai dengan angka 60-an. Hal tersebut disebabkan bahwa PJJ memiliki masalah cukup rumit dan tidak berubah, baik pada fase pertama PJJ hingga fase kedua saat ini, meskipun dibuat regulasi.

“Pak menteri juga ada program kuota internet. Saya rasa karena kuota internet yang sangat baru dan sangat membantu, saya rasa itu memberikan kontribusi tinggi. Jelas ini yang menjadi responden untuk yang memiliki akses digital juga,” tuturnya saat webinar

Jika ditanya pada orang yang tidak akses, maka nilainya juga menjadi kurang. Ia membeberkan bahwa sempat ada program pembagian 1 juta laptop untuk anak-anak di daerah pelosok dan 3T di era Kemdikbud sebelumnya. Akan tetapi, program tersebut sudah dihapus oleh Menteri Nadiem.

“Anak-anak yang tidak punya gadget tadi kan sempat ada pemberian laptop dan lain-lain, nah, itu tidak dilakukan oleh Pak menteri. Bahkan, yang saya tahu pada ketika peralihan antara Pak Muhajir dengan Pak Nadiem ada program pemberian 1 juta gadget kepada anak-anak 3T dan pelosok. Itu sebelum pandemi,” paparnya.

Lanjutnya, program tersebut dihapus pada era Pak Nadiem dan itu dimunculkan selama 2 tahun pada era Pak Muhadjir. Pak Muhadjir menilai ada kesenjangan digital, maka dari itu ada bantuan 1 juta laptop dalam 1 tahun kepada anak-anak yang tinggal di pelosok.

Sayangnya, pada PJJ fase kedua program tersebut tak kunjung muncul untuk menunjang PJJ di tengah pandemi. Padahal, masalah pandemi pada pendidikan merupakan peniadaan alat daring. Kemdikbud hanya memberikan bantuan kuota, sedangkan banyak siswa daerah yang tidak punya alatnya.

“Kalau melihat PJJ, itu nampak sekali karena melibatkan anak-anak dan orang tua. Kalau tanya ke anak-anak yang tinggal di kota, mereka terbantu. Kesenjangan digital hingga hari ini belum terselesaikan meskipun adanya serangkaian kebijakan PJJ, misalnya Sesjen Kemdikbud No 15 Tahun 2020. Namun, segala upaya tetap tidak mengurangi disparitas kesenjangan sosial,” jelasnya saat webinar.

Adanya kesenjangan yang nyata membuat PJJ hanya bisa dirasakan oleh anak-anak kaya, menengah ke atas. Sementara, untuk anak-anak menengah ke bawah hingga miskin, PJJ ini nyaris tidak terlayani. Bahkan data dari FSGI, kepala sekolah, dan guru menyebutkan bahwa PJJ meningkatkan perkawinan anak karena banyak yang putus sekolah dan memilih menikah.

Dampak dari PJJ juga meningkatkan pekerja anak yang disebabkan oleh terpukulnya ekonomi keluarga, hingga akhirnya anak-anak tidak sanggup melanjutkan sekolah, lalu memilih untuk menghidupi keluarga.

Selain itu, ia juga menilai bahwa PJJ menimbulkan stres, depresi, hingga gangguan kesehatan mental lainnya. Meskipun banyak pihak membantah, akan tetapi PJJ ikut berkontribusi dalam hal kesehatan mental. Seharusnya kasus kesehatan mental saat belajar daring dapat menjadi refleksi untuk semua pihak pendidikan, termasuk Kemdikbud.

“Ada 2 kasus, pertama meninggal karena kekerasan dari orang tua di Lebak, lalu kasus kedua di Goa. Kasus kedua di daerah pegunungan, 30% bisa daring, sisanya tidak bisa karena sinyal. Lalu, tumpukan tugas jadi salah satu sumber terpelatuknya keinginan mengakhiri hidup. Meskipun penyebab kasus tersebut, bukan cuman anak, itu tidak pernah tunggal, namun PJJ ikut berkontribusi. Itu harusnya tidak perlu dibantah,” ujarnya.

Atas dasar catatan itu, dari 8 program FSGI menilai dengan rata-rata 68 serta nilai paling kecil pada PJJ dan POP. Itulah catatan rapor merah Menteri Nadiem yang diberikan oleh FSGI.

Masalah depresi jangan dianggap enteng. Jika Anda merasakan tendesi untuk mengakhiri hidup, atau melihat teman atau kerabat ada tendesi tersebut, maka amat sangat disarankan untuk menghubungi ahli kesehatan jiwa seperti psikolog atau psikiater. Jika belum bisa, maka hubungi Yayasan Sehat Mental Indonesia.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*