Rapor Merah, FSGI Beri Rekomendasi untuk Perbaikan Kinerja Kemdikbud

Indikator dan penilaian satu tahun pendidikan Indonesia di bawah pimpinan Menteri Nadiem (KalderaNews/Syasa Halima)
Indikator dan penilaian satu tahun pendidikan Indonesia di bawah pimpinan Menteri Nadiem (KalderaNews/Syasa Halima)

JAKARTA, KalderaNews.com – Vox Point Indonesia dan NU Circle mengadakan webinar bertema “Mengukur Kinerja Mendikbud: Antara Survei dan Kenyataan.” Pada webinar hadir Retno Listyarti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ia menyampaikan penilaian Federasi Serikat Guru Indonesia terhadap kebijakan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurutnya, remedial bukanlah kewenangan FSGI. Meskipun begitu, sebagai warga negara Indonesia ada hak untuk mengkritisi kinerja seseorang. Ia menegaskan Pasal 42 Ayat 5 bahwa organisasi guru sesungguhnya boleh untuk memantau kualitas pendidikan nasional.

“Kalau Pasal 42 Ayat 5 dengan sangat jelas bahwa organisasi guru diberikan kewenangan untuk memantau kualitas pendidikan nasional. Siapapun menterinya, organisasi profesi guru berhak memberikan masukan,” ujarnya.

BACA JUGA:

FSGI memberikan rekomendasi kepada Kemdikbud dengan istilah remedial untuk memberikan kesempatan dalam memperbaiki kinerjanya. Menurutnya, jika tidak dikerjakan pun tidak masalah, akan tetapi FSGI akan tetap mengeluarkan penilaian rapor kembali di tahun depan.

“Seorang yang pintar, seorang yang terdidik itu seharusnya tajam dalam berpikir, dan halus dalam perasaan. Seharusnya manusia terdidik yang dianggap pintar, memiliki nilai-nilai lebih sebagai seorang pejabat tinggi negara, saya rasa harus diuji ini. Artinya, kalau beliau mau mendengarkan masukan dan lain-lain, saya rasa harusnya berubah, dan masukannya jangan dari pihak yang itu-itu aja,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa FSGI menilai dengan kriteria dan standar yang jelas dengan tujuan memberikan masukan. Ia berharap Kemdikbud mau mendengarkan masukan demi kinerja pendidikan yang lebih baik.

“Jangan menganggap organisasi profesi guru memberi masukan seolah-olah tidak suka. Kami menilai itu dengan kriteria dan standar yang jelas. Kedua, kami juga berharap 34% kepintarannya berdasarkan survey indobarometer, dapat digunakan untuk memperbaiki kinerjanya. Pak Nadiem tunggu saja rapot tahun depan akan kami berikan di bulan Oktober,” ucapnya.

Ia pun menampilkan paparan indikator penilaian FSGI. Ada 8 indikator sebagai alat ukur, yaitu penghapusan UN, kurikulum darurat, asesmen nasional, bantuan kuota belajar, hibah merek merdeka belajar, relaksasi dana BOS, pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan program organisasi penggerak (POP). Penilaian dilakukan dengan responden guru, siswa, dan orang tua di Indonesia.

“Kami serikat guru Indonesia adalah organisasi profesi guru, resmi, kami nasional, berbadan hukum, memiliki perwakilan di 29 kota/kabupaten. Penilaian yang kami berikan betul-betul produk aturan dan kebijakan. FSGI Kerap melkaukan survey-survey singkat dengan responden guru, siswa, dan orang tua,” jelasnya.

Misalnya, penghapusan UN mendapatkan sambutan luar biasa dari para guru. Kedua yaitu kurikulum darurat menunjukkan bahwa sekolah ternyata tidak berani menggunaka kurikulm darurat, padahal situasinya darurat akibat pandemi.

Hal ini disebabkan oleh Kemdikbud mengeluarkan keputusan menteri yang isinya boleh memilih kurikulum yang berlaku. Terdapat 3 tiga kurikulum di era yang sama dan menyebabkan para guru bingung untuk membuat acuan.

“Guru-guru pada bingung. Kami mendukung kurikulum darurat, dan tidak perlu dikasih pilihan 3 kurikulum. Mestinya katakan saja kurikulum darurat,” tandasnya.

Kemudian, standar isi seharusnya ada kaitan dengan penilaian, akan tetapi standar penilaiannya tidak berubah. Sekolah khawatir jika nanti standar kelulusan tidak diubah, sementara pihak sekolah mengubah kompetensi dasar. Maka, atas dasar itulah kurikulum darurat nilainya 80, tidak 100.

Berikutnya, indikator bantuan kuota. Ia menjelaskan bahwa belum semua siswa di Indonesia menerima bantuan kuota internet.

“Bantuan kuota baru diterima 55% dari total 50 juta lebih yang ditargetkan, padahal ini sudah November. Kemarin malahan Oktober angkanya lebih sedikit dari 55%,” ujarnya saat webinar.

Survey penilaiain yang dilakukan FSGI merupakan tingkat nasional. Ia mengatakan bahwa butuh proses panjang untuk mengamati dan mengkaji terkait kebijakan-kebijakan di era Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Ini adalah penialain FSGI secara nasional, lalu kedua ini merupakan proses panjang di mana kami mengamati, mengkaji, berkali-kali mengeluarkan rilis terkait kebijakan-kebijakan ini. Kami mengumpulkan keterlibatan yang ada di daerah-daerah. FSGI tidak menilai kepribadian menteri, tetapi menilai kepada kinerjanya,” tegasnya.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*