DPSP Mandalika meledak, tapi cuannya dikuasai korporat. BRIN bongkar solusinya lewat tata kelola desa wisata inklusif.
MANDALIKA, KalderaNews.com – Kilauan megah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika di Nusa Tenggara Barat kerap menghiasi panggung utama pariwisata nasional.
Lonjakan arus wisatawan, sorotan media global, hingga derasnya aliran investasi infrastruktur menyajikan cerita sukses pembangunan ekonomi yang mengagumkan secara makro.
Namun, jika menengok lebih dekat ke balik megahnya sirkuit dan resor mewah, tersimpan sebuah paradoks yang timpang: keuntungannya terkonsentrasi pada korporat besar.
BACA JUGA:
- Pawang Hujan di MotoGP Mandalika, Inilah Proses Terjadinya Hujan
- Ternyata Begini Kisah dan Arti Mandalika, Sang Putri yang Menjatuhkan Diri ke Laut
- Miguel Oliveira, Juara MotoGP 2022 Mandalika, Ternyata Dokter Gigi dan Masih Kuliah S2 Lho!
Warga lokal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tuan rumah kerap terdorong ke pinggiran.
Banyak dari mereka hanya tereduksi menjadi pekerja informal dengan nilai tambah minimum, sementara kelompok masyarakat rentan makin sulit mendapat akses ekonomi.
Melihat ketimpangan yang kian melebar ini, Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PR PDN) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan bahwa tata kelola pariwisata tidak bisa lagi dijalankan sekadar formalitas belaka.
Menembus Barikade Ketimpangan Ekonomi Lokal
Melalui penelusuran mendalam di tiga desa wisata—Bilebante, Mertak, dan Tetebatu, tim peneliti BRIN merumuskan policy brief bertajuk “Memperkuat Tata Kelola Desa Wisata Inklusif dan Berkelanjutan”.
Ketua Tim Riset sekaligus Peneliti PR PDN BRIN, Suci Emilia Fitri, menekankan perlunya sinergi nyata antarsektor untuk memutus rantai dominasi kapital besar atas manfaat pariwisata.
“Upaya ini mendesak dilakukan untuk memastikan pariwisata memberikan manfaat yang inklusif bagi masyarakat lokal, sekaligus memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, tata kelola, dan keberlanjutan lingkungan,” tegas Suci Emilia Fitri saat diseminasi riset secara daring.
Riset ini menggarisbawahi bahwa tanpa intervensi regulasi yang berpihak pada komunitas lokal, pertumbuhan ekonomi DPSP Mandalika hanya akan menjadi penonton pasif bagi warga sekitar.
4 Pilar Tata Kelola Baru: Resep BRIN Urai Dominasi Korporat
Guna mengurai benang kusut ketimpangan tersebut, riset BRIN menyodorkan empat pilar arsitektur tata kelola baru:
- Ekspansi Standar CHSE+: Memperluas aspek Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan dengan menambahkan indikator aksesibilitas, inklusi sosial, serta kesehatan lingkungan.
- Pelembagaan Forum Multi-Pihak Berbadan Hukum: Wadah resmi yang menyatukan suara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha agar posisi tawar warga lokal tidak tergerus.
- Skema Pendanaan Hybrid: Penyelarasan dan sinkronisasi berbagai sumber pendanaan agar terarah pada pemberdayaan warga.
- Sistem Monitoring Terpadu Berbasis Data Terbuka: Pengawasan publik secara transparan agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng.
Peta jalan implementasi pilar ini dimulai dari penguatan regulasi di tahun pertama, dilanjutkan eksekusi lapangan, penetapan desa percontohan, hingga pemberian insentif fiskal di tahun kedua bagi usaha yang mampu menyerap minimal 70% tenaga kerja lokal.
Membalik Arah Kebijakan: Dari Top-Down ke Bottom-Up
Langkah pembaharuan ini didukung penuh oleh para pelaku industri pariwisata. Ketua Umum DPP Association of Hospitality Leaders Indonesia (AHLI), I Ketut Swabawa, menilai desa wisata merupakan micro-sizing dari pengembangan destinasi yang menentukan kualitas pariwisata Indonesia ke depan.
Menurut Swabawa, prinsip keadilan dan pemerataan hanya bisa tercapai jika pendekatannya diubah dari dominasi pemerintah/korporat (top-down) menjadi kesadaran kolektif warga (bottom-up).
“Inklusivitas itu kembali lagi dasarnya adalah tumbuh bersama dari dalam, baru keluar. Melalui penelitian ini kita harapkan bottom-up nantinya, di mana masyarakat muncul kesadaran kolektif secara komunal dan industri bisa menciptakan ekosistem di sana,” jelas Swabawa.
Tantangan Nyata di Desa Penyangga: Bukan Sekadar Dokumen
Di tingkat tapak, kesiapsiagaan operasional desa-desa penyangga di sekitar Mandalika menjadi kunci utama keberlanjutan. Direktur Desa Wisata Hijau Bilebante, Pahrul Azim, mengungkapkan tantangan riil yang dihadapi pengelola lokal saat ini.
Pahrul menyebutkan tiga fokus utama yang harus segera diselesaikan:
- Standarisasi Higienitas & Keamanan Pangan Lokal
- Manajemen Sanitasi & Pengelolaan Limbah Terbuka
- Kesiapsiagaan Medis Darurat & Evakuasi Wisatawan
“Sertifikasi dan regulasi yang ada harus berjalan beriringan dengan aksi nyata di lapangan agar desa wisata mampu bertahan secara berkelanjutan,” ujar Pahrul.
Harapan Baru bagi Komunitas Lokal
Riset BRIN dan kolaborasi lintas sektor ini menegaskan satu hal: pembenahan tata kelola pariwisata tidak boleh berhenti sebagai dokumen di atas meja pejabat.
Untuk menjadikan DPSP Mandalika bukan hanya milik korporat besar, penguatan tata kelola berbasis komunitas adalah harga mati.
Hanya dengan mendorong keadilan sosial dan memperkuat ruang hidup warga lokal, pariwisata Mandalika bisa benar-benar bertumbuh—secara megah di permukaan, dan sejahtera hingga ke pelosok desa.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply