Indonesia Membutuhkan Pemanfaatan Big Data, Agar Kebijakan Berkualitas




Ilustrasi: Pemanfaatan big data. (KalderaNews.com/Ist.)
Ilustrasi: Pemanfaatan big data. (KalderaNews.com/Ist.)

JAKARTA, KalderaNews.com – Peranan big data kini sudah semakin signifikan dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam perekonomian. Penguasaan big data akan menentukan strategi sebuah perusahaan untuk mengembangkan pemasaran dan pengembangan produknya.

Pernyataan ini disampaikan Muhammad Edhie Purnawan dalam Indonesian Digital Elevation Symposium (IDEAS) 2021, Rabu, 21 Juli 2021. “Perusahaan yang tidak memanfaatkan big data akan tertinggal. Big data ini sangat penting bagi pengembangan perusahaan,” ujar Chairman Board of Supervisors Bank Indonesia ini.

Namun demikian, Edhie menyampaikan, untuk dapat mengelola big data ini diperlukan usaha yang tidak mudah. Big data ini adalah kumpulan data yang sangat banyak, yang perlu untuk dipilah-pilah untuk akhirnya menjadi data yang berkualitas.

BACA JUGA:

“Tidak semua data dapat digunakan, data ini harus berkualitas. Untuk menghasilkan data semacam ini, maka perlu sumber daya manusia yang kompeten untuk dapat mengolah data-data yang ada,” ujarnya.

Edhie menyampaikan, saat di masa lalu banyak regulator hanya menggunakan intuisi dalam menentukan kebijakan, kini cara ini harus ditinggalkan. Setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang berkualitas.

“Regulator yang menggunakan intuisi dalam setiap keputusannya, harus didukung oleh data yang valid, sehingga informasi itu sesuai dengan apa yang akan diputuskan,” ujarnya.

Untuk di Indonesia, Edhie memberi gambaran yang terjadi di dalam Bank Indonesia, di mana big data dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan moneter di Indonesia untuk menjaga kestabilan kondisi keuangan di Indonesia.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba menyoroti isu privasi dalam pemanfaatan big data. Mira tidak memungkiri bahwa dari data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan produksi data terbesar di dunia. Namun, isu yang saat ini masih menjadi perdebatan adalah persoalan privasi data.

“Kami di Kominfo menjadi regulator yang menentukan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pemanfaatan big data di Indonesia,” ujarnya.

Implementasi big data di Indonesia saat ini masih dibayang-bayangi kebocoran data digital yang beberapa kali terjadi di Indonesia. Mira mengatakan sejauh ini tercatat ada 29 kasus kebocoran data. Data yang bocor ini terutama yang menyangkut data-data pribadi individu yang digunakan tanpa izin.

“Beberapa kali data pribadi digunakan tanpa seizin pemilik data. Kasus semacam ini yang terus akan menjadi perhatian Kominfo,” ujar Mira.

Mira menjelaskan, pada prinsipnya, setiap data pribadi yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan harus digunakan dengan persetujuan pemilik data. Pelanggaran atas hal ini tentu dapat dikenakan sanksi pidana.

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan share pada saudara, sahabat dan teman-temanmu!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*