Akademisi Berbagai Kampus Yogyakarta Gelar Uji Examinasi Putusan MK Terkait Usia Cawapres

Sharing for Empowerment

“Yang punya hak atau kewenangan hanya presiden dan DPR. Kemudian yang perlu dicermati adalah mengapa KPU tergopoh-gopoh melaksanakan keputusan MK sedangkan dua lembaga tadi, Presiden dan DPR santai-santai saja. KPU terima pendaftaran Gibran 25 Oktober 2023 tanpa menunggu perubahan UU No. 7 tahun 2017 dan PKPU. KPU melakukan perbuatan melawan hukum, melampaui batas kekuasaan,” ungkap Demas.

Menurut Demas, putusan MK tersebut baru bisa dilaksanakan 2029 bukan seperti yang terjadi kemarin.

Adapun pelaksanaan hari ini merupakan penyelundupan hukum karena KPU belum mengubah aturan di dalam peraturan KPU.

“Di DKPP saat ini semua komisioner KPU kami laporkan. Karena melanggar dan menyelundupkan putusan MK tanpa mengubah aturan, kami minta pemberhentian semua komisioner KPU. Kami menunggu hakim DKPP akan mandul atau tidak. Ini etik berat maka kami minta untuk diberhentikan agar masyarakat percaya penyelenggaraan pemilu 14 Februari nanti,” lanjutnya.

Ahli hukum melanggar hukum, tidak dihukum

Hal senada pun disampaikan Dr Dian Agung Wicaksono, Dosen Fakultas Hukum UGM, yang menyampaikan bahwa dari keputusan MK hanya bisa diberlakukan pada pemilu 2029 mendatang.




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*