CIKARANG, KalderaNews.com– Ratusan warga dari Desa Waluya, Cikarang Utara, mendatangi SMAN 3 Cikarang Utara pada Kamis pagi (19/6/2025) lalu setelah pengumuman SPMB 2025.
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan atas sistem Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) jalur domisili yang dianggap merugikan warga sekitar sekolah.
Dengan membawa berbagai spanduk protes, massa menyuarakan keberatan mereka karena banyak anak yang tinggal sangat dekat dari sekolah justru gagal diterima, sementara siswa dari luar wilayah berhasil lolos.
BACA JUGA:
- Murka Tak Tertahankan! Alumni dan Siswa Geruduk SMPN 3 Depok Kecam Kasus Pelecehan
- Miris! Mahasiswi Magang di Semarang Jadi Korban Pelecehan Manager Perusahaan BUMN
- Viral, Dugaan Pelecehan Siswi SMKN di Jakarta Utara oleh Guru Seni Budaya, 15 Siswi Jadi Korban
“Saya tinggal hanya 100 meter dari sekolah, tapi anak saya tidak diterima. Sementara yang jaraknya 450 meter malah lolos. Sistem ini jelas tidak masuk akal,” kata Heri Purnomo, koordinator aksi sekaligus warga setempat.
Ketegangan meningkat setelah diketahui adanya sejumlah siswa dari luar desa yang diterima melalui jalur domisili. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan di kalangan warga mengenai potensi kecurangan dalam seleksi.
“Kami tidak terima. Anak saya tinggal satu RT dengan sekolah ini, tapi ditolak. Justru yang dari luar desa bisa masuk. Ada yang tidak beres,” ujar Lena, salah satu orang tua siswa yang ikut berunjuk rasa.
Warga minta proses SPMB 2025 jalu domisili terbuka dan transparan
Warga meminta proses seleksi dibuka secara transparan. Mereka mendesak agar data peserta serta hasil seleksi dapat diaudit secara independen guna menghindari manipulasi data atau penyalahgunaan aturan.
Pihak sekolah sempat mencoba memberi penjelasan kepada massa. Namun, warga menilai pernyataan yang disampaikan tidak menyentuh inti permasalahan dan terlalu bersifat formalitas.
“Kami tidak butuh penjelasan normatif. Kami butuh keadilan untuk anak-anak kami. Jangan main-main dengan masa depan mereka,” tegas salah satu warga dalam aksi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada kesepakatan antara warga dan pihak sekolah. Warga menegaskan akan terus melanjutkan protes secara damai hingga ada kejelasan terkait proses seleksi jalur domisili.
“Kami minta sistem ini diaudit tuntas. Jangan sampai anak-anak kami terus jadi korban kebijakan yang tidak berpihak. Ini bukan kali pertama, dan kami tidak ingin ini jadi tradisi buruk tiap tahun,” pungkas Heri.
Sementara itu, pihak sekolah belum memberikan keterangan lanjutan terkait tuntutan warga. Aparat keamanan terlihat berjaga untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply