The Path To Financial Freedom, EduFulus – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak pemerintah untuk menuntaskan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terkait dengan Bank Central Asia (BCA). Ia menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ‘tumpul’ dan segera mengusut dugaan permainan dalam akuisisi 51 persen saham BCA oleh Djarum Group.
Desakan ini diperkuat oleh temuan Panitia Khusus (Pansus) BLBI yang dibentuk oleh DPD RI. Menurut Abdullah, temuan tersebut bisa menjadi modal awal bagi KPK untuk memulai penyelidikan dan penyidikan. “KPK jangan tumpul mengusut kasus ini. Mulai lakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi BLBI-BCA,” tegasnya, dikutip Senin (18/8/2025).
Sebagai tindak lanjut, Abdullah menyatakan bahwa Komisi III akan memanggil KPK, Pansus DPD RI, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi menyeluruh. “Komisi III akan berkoordinasi dengan Pansus DPD RI untuk mendalami informasi terkait perkembangan kasus BLBI-BCA,” ucapnya.
SIMAK JUGA: Serap Aspirasi dan Kebutuhan Pengguna, Ajaib Sekuritas Siapkan Inovasi yang Relevan
Menurutnya, pengusutan kasus ini sangat penting. Selain untuk menegakkan hukum, juga untuk mengembalikan potensi kerugian negara yang mencapai puluhan triliun rupiah. Uang tersebut, jika berhasil diselamatkan, bisa digunakan untuk membiayai program kesejahteraan rakyat.
Abdullah menilai desakan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang baru saja memimpin pemberantasan korupsi. Dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo menegaskan akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, turut mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah berani. “Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar,” ujar Sasmito.
Ia mencurigai adanya rekayasa dalam akuisisi saham oleh Djarum Group di era Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2002. Saat itu, kata Sasmito, nilai saham BCA mencapai Rp117 triliun, sementara bank tersebut masih memiliki utang Rp60 triliun kepada negara.
Bantahan BCA
Bank Central Asia (BCA) melalui Sekretaris Perusahaan I Ketut Alam Wangsawijaya, menepis tudingan yang menyebutkan akuisisi 51% saham BCA senilai Rp5 triliun melanggar hukum karena dianggap terlalu murah. Dalam keterbukaan informasi, Ketut menjelaskan bahwa narasi yang beredar, termasuk klaim nilai pasar BCA mencapai Rp117 triliun, adalah tidak benar.
“Angka Rp117 triliun yang sering disebut… merujuk pada total aset BCA, bukan nilai pasar perusahaan,” ujar Ketut. Ia menjelaskan, nilai pasar suatu perusahaan publik ditentukan oleh harga saham di bursa efek dikalikan dengan jumlah total saham yang beredar.
Menurutnya, saat proses strategic private placement berlangsung, nilai pasar BCA berdasarkan harga saham rata-rata di Bursa Efek Indonesia adalah sekitar Rp10 triliun. Angka inilah yang menjadi acuan valuasi dalam transaksi. “Dengan demikian, nilai akuisisi 51% saham oleh konsorsium FarIndo yang menang melalui tender, merupakan cerminan dari kondisi pasar saat itu,” jelasnya.
Terkait tender yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Ketut menegaskan prosesnya telah berjalan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, manajemen BCA juga membantah informasi yang menyebutkan bank tersebut memiliki utang kepada negara sebesar Rp60 triliun, yang dicicil Rp7 triliun setiap tahun.
Ketut menegaskan, “Di dalam neraca, BCA tercatat memiliki aset obligasi pemerintah senilai Rp60 triliun, dan seluruhnya telah selesai pada tahun 2009 sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.”
SIMAK JUGA: Masuki Babak Baru, Ajaib Tempuh Jalur Mediasi Terkait Sengketa Transaksi Saham Rp1,8 Miliar
* Kuy cerdas investasi dan trading dengan artikel edukatif EduFulus lainnya di Google News. Dus, jika Anda ingin bekerjasama dengan kanal EduFulus, silakan hubungi tim di WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply