Rektor Paramadina minta jalur mandiri PTN dihapus seiring wacana kuliah gratis Prabowo. Stop komersialisasi kampus!
JAKARTA, KalderaNews.com – Rencana strategis Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dinilai menjadi momen krusial untuk melakukan reformasi total di dunia pendidikan tinggi.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., secara tegas mendesak agar kebijakan kuliah gratis ini diikuti dengan penghapusan penuh jalur mandiri dan penghentian komersialisasi penerimaan mahasiswa baru.
Menurut Didik, skema jalur mandiri yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir merupakan dampak dari kebijakan masa lalu yang memaksa PTN mencari pendanaan sendiri akibat terbatasnya anggaran negara.
BACA JUGA:
- Istana Hembuskan Wacana Sekolah Hingga Kuliah PTN Gratis Total!
- 44 Ribu Anak Miskin Bisa Sekolah Gratis di Sekolah Unggulan
- Duh! 7 Sekolah Mundur dari Sekolah Gratis Banten, Gubernur Buka Suara
“Perubahan kebijakan rezim lalu yang meminta PTN mencari uang sebanyak-banyaknya karena negara tidak punya anggaran harus ditutup. Dengan adanya komitmen baru Presiden ini, maka jalur mandiri dan praktik komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan,” tegas Prof. Didik.
Fenomena “Lembaga Kursus Massal” Akibat Jalur Mandiri
Pemberian otonomi yang sangat luas kepada PTN tanpa diimbangi kontrol ketat pemerintah pusat dinilai memicu lonjakan jumlah mahasiswa secara tidak proporsional. Didik menilai, dorongan komersialisasi menjadikan sejumlah PTN unggulan beroperasi layaknya lembaga kursus berskala massal.
Kondisi tersebut tecermin dari daya tampung mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi besar yang membengkak drastis:
- Universitas Negeri Surabaya (Unesa): Mencapai kisaran ~80.000 mahasiswa.
- Universitas Gadjah Mada (UGM): Mencapai kisaran ~75.000 mahasiswa.
- Universitas Brawijaya (UB): Mencapai kisaran ~65.000 mahasiswa.
Didik mengingatkan bahwa porsi penerimaan jalur mandiri yang sangat besar tidak hanya merusak mutu akademis, tetapi juga berulang kali membuka ruang korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi.
Solusi Reformasi Pembiayaan & Redesain Fungsi PTN
Agar gagasan kuliah gratis Presiden Prabowo dapat berjalan optimal tanpa membebani PTN secara komersial, Didik menawarkan skema penataan ulang (right sizing) sistem perguruan tinggi nasional:
| Pilar Penataan PTN | Konsep & Formula Baru |
| Mekanisme Seleksi | Murni berbasis meritokrasi (akademik) & prioritas bagi mahasiswa tidak mampu, bukan berdasarkan tebalnya dompet. |
| Fokus PTN-BH | Dikembalikan menjadi Research University utamanya lewat penguatan endowment fund (dana abadi). |
| Subsidi APBN PTN Utama | Pemerintah mengalokasikan dana operasional langsung sebesar Rp500 Miliar – Rp1 Triliun. |
| Subsidi APBN PTN Kecil | Pemerintah menyediakan alokasi dana operasional Rp200 Miliar – Rp500 Miliar. |
| Peran Kampus Swasta (PTS) | PTS difokuskan menampung mahasiswa dari kalangan mampu secara ekonomi dengan efisiensi pembiayaan. |
Mengambil Sebagian Kecil Anggaran Pendidikan Rp769 Triliun
Prof. Didik optimistis Menkeu, Mendikdasmen, dan Mendikti tidak perlu bingung mencari sumber pendanaan untuk menggratiskan PTN sekaligus menghapus jalur mandiri.
“Dengan mengambil sebagian kecil dari Rp769 triliun anggaran pendidikan nasional, maka pendidikan gratis untuk PTN bisa dimulai. Ini kesempatan emas agar anggaran kembali ke ranah utamanya untuk mencerdaskan bangsa,” pungkas Didik.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply