590-an guru bantu DKI Jakarta lawan kezaliman! Tuntut pengangkatan PNS & siap gugat Kemendikdasmen ke PTUN soal honorarium.
JAKARTA, KalderaNews.com – Perjuangan menuntut keadilan kembali disuarakan oleh sekitar 590-an guru bantu di DKI Jakarta yang nasibnya terombang-ambing selama hampir dua dekade.
Para pendidik ini merupakan bagian dari guru bantu yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada periode 2006–2007, dan honorariumnya resmi diputus oleh Kementerian Pendidikan sejak tahun 2016.
BACA JUGA:
- Kemenag Usul Gaji Guru Honorer Naik, Madrasah Swasta Gratis!
- Kabar Gembira! Dana BOS Kini Bikin Gaji Guru Honorer Senyum
- Viral Guru Honorer Labura Jadi Terdakwa, Kejati dan Orang Tua Siswi Buka Suara
Dengan didampingi Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi (PMAKI), para guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Bantu (FKGB) mengumumkan serangkaian langkah hukum dan penyampaian aspirasi resmi usai menggelar pertemuan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).
Tuduhan Diskriminasi dan Dugaan Praktek “Orang Dalam”
Sekretaris FKGB, Sadiyah, S.Pd, meluapkan kekecewaannya atas kesewenang-wenangan proses seleksi pengangkatan PNS di masa lalu. Ia menilai ada syarat yang tebang pilih serta dugaan permainan penyeleksian di tingkat daerah.
“Kami dizalimi, karena waktu itu katanya GB (guru bantu) yang diangkat adalah yang S1, tapi nyatanya banyak yang tidak S1 tetap diangkat, terutama di daerah-daerah,” tegas Sadiyah.
Sadiyah menceritakan pengalamannya yang ditolak Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat itu hanya karena berkuliah di luar kota—meskipun kampusnya memiliki perwakilan resmi di Jakarta.
Namun di sisi lain, rekannya yang berlatar belakang sama justru lolos diangkat PNS.
- Dugaan Jalur ‘Orang Dalam’ (Ordal): Penyeleksian di Jakarta disinyalir sangat bergantung pada kepemilikan relasi internal.
- Persyaratan Ketat yang Bertentangan: FKGB menyayangkan adanya syarat kualifikasi linieritas mata pelajaran yang diberlakukan khusus di DKI Jakarta.
“Makanya, jangan heran kalau dari semua daerah di Indonesia, hanya Jakarta yang GB-nya belum semua diangkat menjadi PNS. Daerah lain sudah,” jelas Ketua Umum FKGB, Dani, SE., MPd.
Langkah Strategis Perjuangan Guru Bantu & PMAKI
Ketua Umum PMAKI, Syaefudin, menegaskan bahwa tidak ada aturan resmi nasional yang mewajibkan pengangkatan guru bantu harus bergelar S1 atau linier secara mutlak. Dari total sekitar 6.000-an guru bantu di Jakarta, 590-an di antaranya tertinggal tanpa kepastian status.
Untuk mengembalikan hak-hak para pendidik tersebut, PMAKI dan FKGB menyusun dua jalur utama perjuangan:
1. Uji Petik Hukum via PTUN (Tuntut Pemulihan Honorarium)
FKGB dan PMAKI akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan Permendikbud Nomor 141 Tahun 2014 tentang Penghentian Perjanjian Kerja Sama Guru Bantu.
- Tuntutan Utama: Membatalkan penghentian honorarium dan meminta pemerintah (cq Kemendikdasmen) membayar hak tunggakan honorarium yang diputus sejak 2016.
- Skema Honor Sebelum Diputus: Guru bantu sebelumnya menerima honor Rp1 juta dari APBN dan hibah Rp1 juta dari Pemprov DKI Jakarta.
2. Pendekatan ke Gubernur DKI Jakarta dan DPRD
Menanggapi isu bahwa Jakarta sedang mengalami krisis tenaga pendidik, PMAKI bakal melakukan audiensi ke Dinas Pendidikan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta DPRD DKI Jakarta.
“Daripada repot-repot melakukan rekrutan baru dari universitas, kan lebih baik mengangkat guru bantu ini yang juga sudah punya pengalaman mengajar,” usul Syaefudin.
Langkah hukum ke PTUN dan komunikasi politik ke Pemprov DKI Jakarta menjadi harapan baru bagi 590-an guru bantu untuk memperoleh keadilan status sebagai PNS maupun pemenuhan hak keuangan yang sempat terhenti.
Dedikasi puluhan tahun para guru bantu ini diharapkan mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply