Guru Disebut Beban Negara, Ternyata Segini Gaji yang Dimiliki

JAKARTA, KalderaNews.com– Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti masih rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Benarkah guru beban negara?

Kondisi ini disebut sebagai tantangan dalam pengelolaan keuangan negara, namun pernyataannya justru memicu polemik di media sosial.

Banyak warganet menilai narasi tersebut seakan menggambarkan guru sebagai beban negara. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga menilai pernyataan tersebut tidak tepat.

BACA JUGA:

• P2G Kritik Sri Mulyani Terkait Pernyataan Soal Gaji Guru dan Dosen
• Gaji Guru dan Dosen Kecil, Menkeu Sri Mulyani Buka Suara
• Sri Mulyani Soroti Soal Gaji Guru dan Dosen yang Kecil: Apakah Semuanya Harus Ditanggung oleh Negara?

Terutama terkait pertanyaan apakah biaya pendidikan sepenuhnya harus ditanggung negara atau dapat melibatkan masyarakat.

Realitas Gaji Guru Honorer di Indonesia

Faktanya, guru honorer di pelosok desa maupun daerah terpencil masih menerima gaji jauh di bawah standar.

Berdasarkan data di ppiddjkn.kemenkeu.go.id, honor guru dalam satuan kerja hanya sekitar Rp200 ribu per bulan, sedangkan di luar satuan kerja mencapai Rp300 ribu. Jumlah ini pun sangat tergantung pada kemampuan sekolah masing-masing.

Meski upah minim, peran dan tanggung jawab guru honorer tetap sama beratnya, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Mereka tetap berkomitmen mendidik anak bangsa, meski penghargaan secara finansial belum sepadan dengan pengabdian yang diberikan. Banyak yang bertahan murni karena dedikasi untuk mencerdaskan generasi.

Stigma guru sebagai beban negara juga dianggap tidak sesuai realitas. Sebab, sebagian guru honorer justru mengandalkan gaji dari dana BOS, bukan langsung dari pajak negara.

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 38 ayat (4), dana BOS untuk honor guru dialokasikan 20% bagi sekolah negeri dan 40% bagi sekolah swasta.

Angka ini lebih kecil dibanding ketentuan sebelumnya dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yang memperbolehkan hingga 50%.

Sistem pembagian dana BOS yang berbasis jumlah siswa pun menimbulkan masalah baru. Sekolah-sekolah di perkotaan berlomba menarik murid, sementara sekolah di daerah terpencil dengan jumlah siswa sedikit otomatis mendapat dana BOS lebih kecil.

Akibatnya, honor yang diterima guru honorer di wilayah tersebut juga jauh dari layak. Minimnya pemerataan serta ketiadaan standar nasional yang seragam membuat guru honorer harus berjuang keras.

Padahal, tugas mereka tidak sebatas mengajar, tetapi juga mendidik karakter dan membentuk generasi yang cerdas sekaligus bermanfaat bagi bangsa.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.