Prancis membara! Demonstrasi biaya hidup berujung bentrokan, 1.200 orang ditangkap, hingga komentar pedas JD Vance & Trump.
PARIS, KalderaNews.com – Aksi unjuk rasa skala nasional yang melumpuhkan berbagai kota di Prancis pada Sabtu (17/10/2026) berujung pada kerusuhan dan bentrokan berdarah antara massa dengan aparat keamanan.
Gelombang demonstrasi yang dipicu oleh krisis biaya hidup, lonjakan inflasi, serta ketimpangan sistem pendidikan ini telah membakar fasilitas publik, memicu aksi penjarahan masif, hingga merusak monumen dan gedung-gedung bersejarah yang bernilai tinggi.
BACA JUGA:
- Prancis Mencekam! 1.200 Sekolah Lumpuh & 5 Ribu Pelajar Ditangkap Polisi
- Siaga Satu! Mahasiswa Bergerak, Gerakan Kecoak Gelar Aksi Demo Besar
- Ribuan Mahasiswa di Jawa Timur Gelar Aksi Demonstrasi, Tuntut 10 Hal Ini
Krisis sosial ini tak hanya menggoncang stabilitas politik dalam negeri Prancis menjelang Pemilihan Presiden 2027, tetapi juga menyedot perhatian dunia internasional, termasuk sorotan tajam dan komentar kontroversial dari para pemimpin politik Amerika Serikat.
Dari Ruang Kelas hingga Alun-Alun Paris
Aksi massa yang menghentak Prancis ini sejatinya diawali dari riak kecil protes para pelajar sekolah menengah (lycée) di pinggiran Kota Paris, Creteil, pada pertengahan September 2026.
Mereka menuntut perbaikan fasilitas gedung sekolah yang rusak, masalah kelas padat, serta minimnya jumlah guru.
Namun dalam waktu sebulan, gerakan tersebut bergulir bak bola salju. Tuntutan pendidikan bersatu dengan akumulasi amarah publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat:
- Serikat Pekerja & Tenaga Medis: Memprotes kemunduran layanan publik dan stagnansi upah.
- Gerakan Rompi Kuning (Gilets Jaunes): Elemen aksi akar rumput yang kembali turun ke jalan menyuarakan kejatuhan daya beli akibat inflasi pangan dan energi.
- Mahasiswa, Petani, & Aktivis Lingkungan: Menuntut keadilan sosial dan penataan ulang prioritas anggaran negara.
Data dan Dampak Kerusuhan di Lapangan
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sedikitnya 550.000 orang turun ke jalan di seluruh penjuru negeri, sedangkan serikat pekerja CGT mengklaim jumlah peserta mencapai 800.000 orang.
Eskalasi di lapangan berlangsung sangat cepat dan diwarnai kekerasan tinggi:
- Tindakan Aparat & Korban: Polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata dan meriam air (water cannon). Sebanyak 1.200 orang ditangkap dan sekitar 150 hingga 60 anggota kepolisian terluka. Di Saint-Étienne, seorang remaja 17 tahun mengalami kecelakaan fatal hingga kehilangan tangan kanannya akibat ledakan granat pengendali massa.
- Penjarahan & Vandalisme: Kelompok pemuda bertopeng merusak dan menjarah supermarket, apotek, butik mewah, hingga toko elektronik di Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Lille, dan Lyon.
- Perusakan Bangunan Bersejarah:
- Balai Kota Limoges: Gedung bersejarah berusia lebih dari 140 tahun hancur parah dan sebagian atapnya runtuh akibat dibakar massa.
- Kantor Pariwisata Lyon: Bangunan ikonik bernilai sejarah tinggi hangus terbakar.
- Marseille & Bordeaux: Markas kepolisian dan kantor pemerintah lokal diterobos serta diserang.
Simbol Republik Turut Ternoda: Patung Marianne dan Monumen Kebebasan
Gejolak sosial di Prancis turut menyasar simbol-simbol sejarah dan budaya RepublikPrancis. Marianne—figur wanita yang melambangkan kebebasan dan Republik sejak era Revolusi Prancis abad ke-18—turut menjadi penanda keharuan dalam aksi massa kali ini:
- Patung Marianne di Balai Kota Marseille: Patung dada simbol negara ini digulingkan ke lantai dan dirusak oleh massa yang menerobos gedung.
- Monument à la République di Place de la République, Paris: Aktivis memanjat patung raksasa Marianne dan membalutnya dengan rompi kuning (gilet jaune). Figur alegoris Kebebasan (Liberté), Kesetaraan (Égalité), dan Persaudaraan (Fraternité) di kaki monumen tampak belepotan jelaga hitam di tengah kepungan asap pekat gas air mata.
Aksi perusakan simbol-simbol nasional ini mencerminkan betapa dalamnya frustrasi publik terhadap jajaran elite pemerintahan yang dinilai kian jauh dari prinsip dasar Republik.
Sentilan Longgarnya Kebijakan Imigrasi Eropa
Kerusuhan hebat di Prancis langsung dimanfaatkan oleh para politisi Partai Republik Amerika Serikat sebagai amunisi politik menjelang Pemilihan Paruh Waktu (Midterm Elections) Kongres AS pada 3 November mendatang.
Wakil Presiden AS, JD Vance, secara terbuka menyalahkan kebijakan imigrasi dan kegagalan integrasi di Eropa sebagai pemicu kekacauan tersebut. Mengunggah video pembakaran Balai Kota Limoges di platform X, Vance melontarkan kritik tajam kepada pemerintah negara-negara Barat:
“Kelompok liberal Barat mendatangkan penduduk negara dunia ketiga ke Prancis dan negara lain atas nama keberagaman serta belas kasih. Mereka mengabaikan persoalan mendasar terkait asimilasi dan kecocokan budaya,” tulis Vance.
Meskipun tidak menyertakan bukti empiris mengenai keterlibatan imigran dalam kerusuhan tersebut, Vance memperingatkan pemilih AS bahwa situasi di Prancis merupakan bayangan masa depan jika Partai Demokrat memenangkan pemilu.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump ikut berseloroh menyindir situasi di Eropa dengan menyebut Prancis sebagai tempat yang “sangat cocok untuk memulai revolusi” dan berseloroh mengajak orang-orang bergabung dalam aksi jalanan.
Sikap Pemerintah Prancis dan Peta Politik Menjelang Pilpres 2027
Menanggapi gelombang kekerasan dan perusakan fasilitas negara, Pemerintah Prancis mengambil sikap tegas.
- Presiden Emmanuel Macron: Mengecam keras aksi penjarahan dan pembakaran, serta menegaskan tidak ada ruang bagi kekerasan atas nama demokrasi. “Mereka yang melakukan vandalisme, menyerang kantor pemerintah atau tempat usaha, maupun menjarah, bahkan di balai kota kita, akan dituntut dan dihukum,” tegas Macron.
- Perdana Menteri Sébastien Lecornu: Menyebut aksi di jalanan telah dimanfaatkan secara sinis oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai “pemanasan” politik.
Eskalasi Politik Menjelang Pilpres 2027
Kerusuhan ini memicu perdebatan sengit antara dua kubu politik utama yang bersiap menghadapi Pemilihan Presiden Prancis pada April–Mei 2027 mendatang:
- Kandidat Sayap Kanan (Marine Le Pen): Mengutuk keras kekerasan jalanan dan menuduh kelompok sayap kiri ekstrem telah memanfaatkan tuntutan warga serta melegitimasi aksi kriminal.
- Pemimpin Sayap Kiri (Jean-Luc Mélenchon): Mendukung tuntutan hak-hak warga terkait biaya hidup dan mengecam tindakan represif aparat kepolisian, meski dirinya tetap meminta para demonstran menghindari aksi penjarahan.
Di tengah ancaman krisis ekonomi dan politik ini, pemerintah Prancis kini dihadapkan pada tugas berat untuk meredam kekecewaan publik, memulihkan keamanan, serta menyelesaikan persoalan mendasar seperti inflasi dan pendanaan layanan publik.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply