Kemendikdasmen resmi mencabut suket penyetaraan SMA Gibran lewat Kepdirjen No. 206 Tahun 2026. Simak isi lengkap keputusan dan dampaknya.
JAKARTA, KalderaNews.com – Polemik terkait legalitas administratif pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya mencapai babak akhir. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan pada tahun 2019 lalu.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan mutlak terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta merujuk pada dokumen resmi Keputusan Dirjen Dikdasmen.
1. Dasar Hukum dan Keputusan Resmi Pencabutan Suket
Pencabutan suket penyetaraan pendidikan ini tertuang secara resmi dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.
BACA JUGA:
- Suket Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka Resmi Dicabut
- Gibran Rakabuming Raka Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden RI
- Baru Mau Dimakzulkan 120 Anggota DPR RI, Gibran Pilih Mundur?
Berdasarkan salinan dokumen resmi yang diterbitkan pada 11 November 2026 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tatang Muttaqin, poin-poin penting dalam keputusan tersebut meliputi:
- Menimbang Putusan Mahkamah Agung: Keputusan ini dibuat menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, yang menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, serta mewajibkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.
- Landasan Undang-Undang: Kebijakan ini merujuk pada Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009.
- Diktum Kesatu & Kedua: Menetapkan pencabutan resmi serta menarik Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya, serta menyatakan dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta menegaskan bahwa tindakan administratif ini merupakan kewajiban mutlak pejabat pemerintahan untuk mengeksekusi putusan peradilan.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung: Ketiadaan Dokumen Kelulusan yang Sah
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung mengkaji aspek substantif yang mendasari perintah pencabutan suket tersebut. MA merujuk pada fakta hukum baru (notoire feiten), yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Berdasarkan pemeriksaan, MA menemukan bahwa suket penyetaraan pendidikan Gibran mulanya hanya didasarkan pada:
- Certificate of attendance (sertifikat kehadiran)
- Academic records
- Explanation of grades serta dokumen penunjang lain
Dokumen-dokumen di atas dinilai tidak dapat membuktikan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan sebatas menerangkan kehadiran dalam institusi luar negeri. MA menegaskan bahwa penyetaraan kurikulum internasional tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma kelulusan yang sah merupakan pelanggaran terhadap asas kecermatan formal dalam administrasi pemerintahan.
3. Implikasi Hukum dan Politik Pasca-Pencabutan Suket
Pencabutan suket penyetaraan ini memicu sejumlah konsekuensi hukum yang krusial bagi tatanan administrasi negara:
- Tertutupnya Upaya Hukum Lanjutan (PK): Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi hanya diberikan kepada pihak penggugat (Subhan Palal). Pihak tergugat (pejabat pemerintahan) tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan PK, sehingga tidak ada lagi jalur hukum untuk menghidupkan kembali suket tersebut.
- Objek Sengketa PTUN Hilang: Dengan dicabutnya Suket 2019 secara de jure dan de facto, perkara yang sebelumnya berjalan di PTUN Jakarta kehilangan objek sengketa utamanya.
- Implikasi Konstitusional Jabatan Wakil Presiden: Yusril Ihza Mahendra menyoroti bahwa pembatalan penyetaraan pendidikan sejak awal berdampak langsung pada pemenuhan syarat formil pencalonan jabatan publik tertinggi, yang memicu perdebatan konstitusional terkait kelayakan dan status kedudukan jabatan Wakil Presiden.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah eksekusi putusan MA ini dilakukan demi menjaga koridor negara hukum, supremasi peradilan, serta memastikan setiap produk administratif negara senantiasa berpijak pada keabsahan dokumen otentik.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply