23 Staf dari 12 Universitas Dalami Kajian Sosio Legal dengan Beasiswa StuNed




Pembukaan pelatihan kajian sosio legal yang dilaksanakan di Gedung Makara Universitas Indonesia (UI) di Depok ini atas dukungan Beasiswa StuNed dari pemerintah Belanda
Pembukaan pelatihan kajian sosio legal yang dilaksanakan di Gedung Makara Universitas Indonesia (UI) di Depok ini atas dukungan Beasiswa StuNed dari pemerintah Belanda (KalderaNews/Neso Indonesia)

DEPOK, KalderaNews.com – Konteks sosial, politik, dan budaya sangat berpengaruh ketika hukum sedang dibentuk dan diimplementasikan. Pernyataan ini mengemuka dalam pelatihan kajian sosio legal yang dilaksanakan di Gedung Makara Universitas Indonesia (UI) di Depok atas dukungan Beasiswa StuNed dari pemerintah Belanda.

Saat acara pembukaan pelatihan, Selasa, 20 Agustus 2019, Direktur Nuffic Neso Indonesia, Peter van Tuijl secara resmi menyerahkan beasiswa tersebut kepada Sulistyowati Irianto selaku Kepala Departemen Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Fakultas Hukum (FH) UI.

BACA JUGA

Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, Wakil Dekan FHUI, dalam sambutannya, menilai pelatihan ini mengupas tujuan bidang hukum yang sebenarnya, dengan mengkaji latar belakang ketentuan hukum yang dihasilkan. Pelatihan ini dinilai strategis untuk pengembangan teori dan metodenya di lingkup nasional.

Kegiatan yang akan berlangsung pada 20-25 Agustus 2019 di UI Depok ini, diikuti oleh 23 peserta dari 12 universitas. Van Volenhoven Institute (VVI), Universitas Leiden, Belanda, bertindak sebagai narasumber utama.

Selain itu, narasumber juga berasal dari Fakultas Hukum Universitas Amsterdam, FHUI dan beberapa pakar Indonesia lainnya di bidang sosio legal, antara lain dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Mataram, Universitas Airlangga, dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Peserta pelatihan kajian sosio legal yang dilaksanakan di Gedung Makara Universitas Indonesia (UI) di Depok atas dukungan Beasiswa StuNed dari pemerintah Belanda
Peserta pelatihan kajian sosio legal yang dilaksanakan di Gedung Makara Universitas Indonesia (UI) di Depok atas dukungan Beasiswa StuNed dari pemerintah Belanda (KalderaNews/Neso Indonesia)

Bidang hukum menjadi area prioritas kerja sama pemerintah Belanda dan Indonesia, demikian disampaikan Brechtje Klandermans, Wakil Kepala Departemen Politik Kedubes Belanda, dalam kesempatan yang sama.

“Komposisi peserta pelatihan yang banyak melibatkan universitas di Indonesia bagian Timur juga menjadi faktor penentu sehingga pelatihan ini disetujui mendapatkan beasiswa StuNed,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjutnya, para peserta akan menyusun kurikulum fakultas hukum dengan perspektif kajian sosio-legal. Sehingga, dengan makin berkembangnya kajian sosio-legal, makin banyak sarjana hukum yang menguasai metode penelitian hukum yang bersifat interdisipliner.

“Tindak lanjut ini akan dibahas saat panel INLU (Indonesia-Netherlands Law Update) yang akan dilaksanakan bulan Desember 2019 nanti,” ujar Peter. (JS)

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*