JAKARTA, KalderaNews.com – Peneliti Kebijakan Kelautan dan Perikanan Pusat Penelitian Politik LIPI, Anta Maulana Nasution menegaskan kebijakan mengizinkan ekspor benur dalam pendekatan ekologi politik tidak bisa dilihat hanya sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nelayan.
“Kebijakan mengizinkan ekspor benur harus dilihat sebagai upaya dari aktor-aktor selain nelayan yang memiliki kepentingan secara ekonomi maupun politik untuk menguasai atau memonopoli bisnis ekspor benur dengan mengandalkan relasi kuasa politik,” tegasnya di acara Sapa Media, Senin, 30 November 2020.
Ia menambahkan setidaknya ada tiga aktor yang berkepentingan dalam kebijakan ekspor benur, yaitu pemerintah, swasta, dan nelayan.
BACA JUGA:
- Inilah Para Jawara Kompetisi Ilmiah LIPI dalam Indonesia Science Expo (ISE) 2020
- Tujuh Peneliti LIPI Mendapat Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya, Ini Daftarnya
- LIPI Dongkrak Kesadaran Ilmiah Generasi Muda Lewat Youth Science Week 2020
“Momentum penangkapan Menteri KKP harus menjadi pendorong bagi KKP untuk mengambil langkah selanjutnya dalam menyikapi kebijakan ekspor benur,” tandasnya.
Ia pun mendesak KKP dapat memulai langkahnya dengan mengkaji ulang dari awal apakah sebenarnya kebijakan ekspor benur merupakan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi nelayan.
“Atau jangan-jangan kebijakan ini hanya sekedar memfasilitasi ‘para aktor jahat’ pemain ekspor benur,” kritiknya.
Ia meyakini melakukan analisis aktor-aktor yang berkepentingan sebelum menerapkan kembali kebijakan ekspor benih lobster sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya monopoli.
“KKP harus bisa berperan bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga harus menjadi aktor penengah yang memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak yang seimbang bagi semua aktor,” pungkasnya.
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu
Leave a Reply