JAKARTA, KalderaNews.com – Perguruan tinggi swasta (PTS) mengeluhkan menurunnya jumlah mahasiswa baru dalam beberapa tahun. Pandemi dan Jalur Mandiri PTN jadi penyebab.
Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal mengungkapkan hal ini dalam Bincang Pendidikan bertema “Sinergitas Tingkatkan APK Bermutu dan Berkeadilan”.
“Dampak dari pandemi Covid-19 jelas, kami kehilangan 30 persen dari APK, Angka Partisipasi Kasar,” kata Fasli Jalal.
“Namun kita lihat, banyak perguruan tinggi swasta sudah terdampak Covid-19, masih juga terdampak oleh jalur mandiri PTN,” imbuh Fasli Jalal.
BACA JUGA:
- Berikut Kampus Swasta Terbaik di Jawa Timur Versi Lembaga Pemeringkatan Internasional
- Daftar Kampus Swasta di Karawang dengan Program Kelas Karyawan, Cocok untukmu yang Ingin Kuliah Sambil Bekerja!
- Inilah Daftar Kampus Swasta Terbaik di Indonesia Versi Webometrics Juli 2023
Jalur Mandiri PTN harus dievaluasi
Maka, Fasli Jalal meminta agar pemerintah mengevaluasi Jalur Mandiri di PTN agar lebih memiliki batasan-batasan yang jelas, baik dari sisi kuota jalur mandiri yang terlalu besar, terutama di PTNBH dan juga waktu pendaftaran yang terlalu panjang.
Fasli Jalal mengatakan, saat ini PTS harus menunggu berlama-lama hanya untuk mendapatkan kepastian jumlah mahasiswa baru.
Karena, PTS masih menunggu penutupan jalur mandiri di PTN yang biasanya baru ditutup pada pertengahan Agustus.
Bahkan mulai pertengahan Agustus, PTS harus disibukkan dengan pengembalian sejumlah biaya yang sudah dibayarkan calon mahasiswa baru yang secara bersamaan diterima di Jalur Mandiri PTN, sehingga waktu PTS untuk mencari mahasiswa baru lagi sangat singkat.
“Jadi calon mahasiswa baru kami yang sudah diterima dengan segala seleksi itu, tahu-tahunya harus mengundurkan diri karena mereka diterima di Jalur Mandiri PTN yang jadwalnya berkembang berkali-kali dan mundur-mundur itu,” ungkapnya.
Maka, Fasli Jalal menyarankan, agar persoalan Jalur Mandiri ini harus segera diselesaikan. Apalagi, PTNBH memiliki keleluasaan merekrut mahasiswa baru dari Jalur Mandiri hingga 50 persen dari total kuota mahasiswa baru.
Kampus swasta, kata Fasli Jalal, merupakan lembaga pendidikan tinggi yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri. Hal ini berbeda dengan PTN yang mendapat pembiayaan dari negara.
“Pemerintah harusnya memberikan perhatian kepada PTN dan PTS secara berkeadilan dan bermartabat,” kata Fasli Jalal.
Jalur Mandiri PTN tidak transparan
Sementara, Wakil Bendahara II Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Muhammad
Muchlas Rowi juga menyampaikan hal serupa.
Muchlas Rowi meminta PTN fokus pada rekrutmen mahasiswa baru yang menggunakan sistem seleksi berdasarkan SNBP maupun SNBT.
Karena, menurut dia, dalam Jalur Mandiri sangat minim transparansi.
“Kita tidak melihat ada transparansi dalam penerimaan di Jalur Mandiri. Berapa sih kuotanya? Sehingga ketika anak saya misalnya tidak lulus di jalur prestasi, akhirnya dia bilang ‘ah gampang. Nanti ada Mandiri’,” tutur Muchlas Rowi.
Keberadaan Jalur Mandiri ini juga membuat PTS kesulitan melalukan perencanaan penerimaan mahasiswa baru.
“Jadi,tidak ada transparansi itu, sehingga kami mau merencanakan bagaimana? Kalau semuanya diambil, terus kami gimana? Ini yang perlu menjadi concern kita bersama untuk mengawasi pelaksanaannya,” ujar Muchlas Rowi.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply