TRENGGALEK, KalderaNews.com – Ratusan siswa SMA Negeri 1 Kampak Trenggalek gelar demo di halaman sekolahnya, gegara dugaan pungutan liar (pungli).
Aksi digelar serempak seluruh siswa. Mereka mengenakan kaus hitam serta membentangkan sejumlah poster berisi kecaman dan tuntutan transparansi anggaran sekolah.
Seorang siswa mengatakan, aksi ini dilakukan lantaran maraknya pungutan siswa dalam bentuk sumbangan dan infak melalui komite sekolah.
BACA JUGA:
- Jika Ada Dugaan Pungli Revitalisasi Sekolah, Bisa Laporkan ke Sini!
- Sekolah di Garut Keluhkan Dugaan Pungli Oknum Disdik Rp30 Juta, Kemendikdasmen Beri Tanggapan
- Kepsek SD di Tangsel Diduga Pungli Seragam Sekolah, Langsung Diperiksa Inspektorat
Banyak punggutan kepada siswa
“Aksi ini dilakukan karena tidak adanya transparansi dari dana komite. Kami sempat meminta data siswa yang sudah membayar dan belum, tapi tidak boleh karena alasannya takut ketahuan LSM,” kata siswa tersebut.
Katanya, sumbangan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk sumbangan SPP/bulan, infak, amal jariyah dan tabarrot.
Tabarrot merupakan sumbangan setiap Jumat untuk pembangunan masjid.
Maraknya sumbangan itu tak sebanding dengan dukungan sekolah untuk kegiatan siswa.
Terbukti, beberapa kegiatan maupun perlombaan yang diikuti siswa dengan mengatasnamakan sekolah justru dilakukan atas biaya sendiri.
“Jadi, siswa-siswi yang mewakili sekolah untuk lomba itu pasti memakai uang sendiri untuk konsumsi, transportasi, dan ada juga beberapa ibu guru yang bisa dikatakan merugi untuk membiayai lomba tersebut,” paparnya.
Ketika pengajuan proposal kegiatan, pihak sekolah selalu beralasan tidak ada anggaran dari komite sekolah.
Tidak hanya itu, sejumlah siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat, justru diminta menyisihkan sebagian untuk amal jariyah.
“Teman saya yang sekelas itu mendapatkan PIP sebesar Rp1.800.000. Itu dipotong untuk membayar SPP selama 1 tahun dan juga amal jariyah. Dia hanya mendapatkan uang Rp200.000,” paparnya.
Para siswa menegaskan, aksi unjuk rasa hanya ingin pihak sekolah maupun komite transparan dalam pengelolaan sumbangan siswa serta tidak melakukan pemangkasan bantuan pemerintah.
“Jadi, kami hanya menuntut transparansi dana komite saja, tidak lebih,” jelasnya.
Sumbangan bersifat sukarela kok!
Sementara, Kepala SMAN 1 Kampak, Bahtiar Kholili menyatakan, ada sejumlah pungutan siswa dalam bentuk sumbangan dan infak.
“Sumbangan sukarela memang ada. Ada dua jenis, satu untuk peningkatan mutu pendidikan, satu untuk amal jariyah untuk bangunan fisik. Nah, salah satunya adalah penggunaan untuk masjid,” ujar Bahtiar.
Pihaknya mengaku tidak memaksa siswa memberikan sumbangan dengan nominal tertentu, tapi sesuai keikhlasan dari masing-masing siswa.
“Itu terserah sumbangan sukarela dan besarannya, karena kan tentu ada target program apa yang akan dilakukan oleh rapat pengurus komite bersama orangtua siswa. Faktanya tidak selalu orangtua siswa itu memberikan sumbangan,” paparnya.
Sedangkan terkait penahanan buku tabungan dan pemangkasan bantuan PIP, pihaknya mengaku hanya demi keamanan agar tidak hilang. Proses pengambilan bantuan PIP dilakukan oleh masing-masing penerima.
Pihak sekolah mengakui, setelah pencarian PIP, masing-masing penerima dipanggil untuk menghadap ke ruang komite sekolah dan diminta sumbangan.
“Siswa sendiri yang ngambil. Kemudian setelah mengambil, memang mereka disarankan untuk memberikan sumbangan sukarela. Ya, bebas,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply