SDN sepi peminat di SPMB 2026 disebab krisis demografi & mutu. Pakar UMY ingatkan merger sekolah harus jadi opsi terakhir
YOGYAKARTA, KalderaNews.com – Fenomena sekolah sepi peminat kembali menjadi sorotan tajam dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.
Krisis bangku kosong ini kian memprihatinkan setelah sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai daerah hanya berhasil menjaring satu hingga tiga siswa baru, bahkan ada beberapa sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan murid.
Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan daya serap siswa di sekolah negeri telah mencapai titik kritis yang membutuhkan penanganan menyeluruh.
BACA JUGA:
- Membaca Solusi dan Arah Kemendikdasmen Atasi Sekolah Sepi Murid Baru
- Punya Banyak Teman Tapi Tetap Merasa Sepi? Ini Alasannya
- Viral di Media Sosial! Mahasiswi Unimal Diusir dari Kos Secara Sepihak, Warganet Geram
Melihat krisis tersebut, Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Endro Dwi Hatmanto, menegaskan bahwa fenomena ini tidak bisa dipandang secara dangkal sekadar persoalan lemahnya promosi atau ketatnya persaingan antar-lembaga.
Menurut pandangannya, maraknya bangku kosong merupakan cerminan dari perubahan struktur demografi penduduk, ketidaktepatan penentuan lokasi sekolah, ketimpangan mutu antar-lembaga, hingga belum optimalnya perencanaan pendidikan nasional secara jangka panjang.
Sebagai respons atas keterpurukan ini, wacana penggabungan atau merger sekolah pun mengemuka ke permukaan. Kendati demikian, Endro mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil opsi merger dan menjadikannya sebagai langkah paling akhir.
Sebelum mengeksekusi penutupan atau penggabungan, pemerintah daerah wajib mengupayakan revitalisasi mutu, pembenahan sarana prasarana, redistribusi guru yang merata, penyediaan moda transportasi di wilayah terpencil, serta mendorong kerja sama antar-sekolah.
Lebih lanjut, Endro menggarisbawahi bahwa filosofi utama dari kebijakan pendidikan bukan sekadar mempertahankan fisik bangunan sekolah agar tetap berdiri dan beroperasi.
Esensi paling krusial adalah menjamin seluruh anak bangsa mendapatkan layanan pendidikan yang aman, berkeadilan, mudah diakses, dan bermutu tinggi.
Oleh karena itu, evaluasi SPMB 2026 harus membongkar akar masalah penumpukan siswa di sekolah tertentu yang dipicu oleh penetapan daya tampung sekolah negeri tanpa memperhitungkan tren populasi anak usia sekolah dan keberadaan sekolah swasta di sekitarnya.
Langkah evaluasi komprehensif ini selaras dengan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang tengah mendata SDN dengan jumlah siswa di bawah 60 orang.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pihaknya bakal memverifikasi dan menyandingkan data tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri.
Sinkronisasi data ini dilakukan mengingat banyak pemerintah daerah yang sudah terlanjur mengambil tindakan merger secara mandiri.
Menanggapi rencana pemetaan Kemendikdasmen, Endro menekankan pentingnya penerjemahan data menjadi kebijakan konkret yang disesuaikan dengan kondisi riil tiap wilayah. Perencanaan pendidikan yang matang harus berbasis proyeksi data lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Variabel vital yang wajib dihitung secara presisi mencakup angka kelahiran, dinamika pergeseran populasi, pembangunan kawasan pemukiman baru, ketersediaan tenaga pendidik, hingga kapasitas rasional sekolah agar pemerataan pendidikan tidak lagi sebatas pembatasan jarak semata.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply