JAKARTA, KalderaNews.com – Pemerintah mewacanakan murid melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online mulai April nanti. Imbas perang, sekolah jadi “tumbal”?
Kali ini, PJJ bukan karena virus Corona, melainkan karena ancaman krisis energi nasional akibat memanasnya perang di Timur Tengah.
Pemerintah kini tengah menggodok rencana serius, menekan konsumsi BBM dengan opsi mengembalikan siswa ke layar laptop alias PJJ mulai April 2026.
BACA JUGA:
- Hemat BBM Akibat Perang! Begini Aturan Lengkap WFA 1 Hari Sepekan dan Sekolah Daring Mulai April 2026!
- Sekolah Bakal Online Vs MBG Tetap Jalan, Akademisi Sebut Kebijakan Tambal Sulam
- Mulai April 2026, Pemerintah akan Terapkan Sekolah Online dan WFA demi Hemat Energi, Seperti Apa Skemanya?
Namun, rencana ini langsung disambut “lampu merah” oleh para pengamat pendidikan.
Mereka menilai, menjadikan sektor pendidikan sebagai objek penghematan adalah langkah berisiko tinggi yang bisa mengorbankan masa depan generasi bangsa.
Dobel Learning Loss!
Direktur Eksekutif Cerdas, Indra Charismiadji, mengingatkan bahwa luka akibat pandemi Covid-19 belum sembuh benar.
PJJ terbukti menciptakan jurang ketertinggalan pelajaran yang sangat dalam.
“Sepertinya learning loss-nya bakal dobel-dobel. Sejak pandemi, kita belum serius mengoptimalkan teknologi di sekolah, sekarang mau dipaksa daring lagi?” kritik Indra.
Menurutnya, hilangnya interaksi langsung antara guru dan murid menurunkan motivasi belajar secara drastis.
Tatap muka tetap menjadi harga mati karena adanya aspek afirmasi positif dan kontrol emosional yang tidak bisa digantikan oleh kabel internet.
Pejabat dulu, baru pendidikan!
Senada dengan Indra, pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfah, melontarkan kritik pedas.
Ia menegaskan bahwa jika negara ingin berhemat karena dampak perang AS-Israel vs Iran, seharusnya kantong pejabat yang diperketat terlebih dahulu.
“Pendidikan harus jadi prioritas. Sebaiknya efisiensi dilakukan pada gaji atau tunjangan pejabat negara, mulai dari Presiden, menteri, hingga DPR. Jangan dana pendidikan yang dipangkas,” tegas Jejen.
Ia mengusulkan, jika penghematan memang mendesak, pemerintah cukup menerapkan sistem hybrid. Siswa yang tinggal dekat sekolah tetap harus masuk kelas.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply